BPK Periksa Kinerja Program Vaksinasi COVID-19 di Kota Bandung

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 10 Agustus 2021
 BPK Periksa Kinerja Program Vaksinasi COVID-19 di Kota Bandung

Vaksinasi COVID-19. (Foto: Humas Kota Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam menjalankan program vaksinasi. Para organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus memberikan data dan dokumen penunjang yang dibutuhkan BPK.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Agus Khotib mengatakan, karena masih pandemi, proses pemeriksaan akan meminimalisir pertemuan langsung dan komunikasi dilaksanakan secara daring.

Baca Juga:

Agus berharap komunikasi daring, tidak lantas jadi kendala. Sebab, kata dia, salah satu kunci penting kelancaran proses pemeriksaan yakni ditopang oleh alur komunikasi yang baik.

"Hal penting yang kami butuhkan dukungan, pertama komunikasi dua arah yang baik. Lalu kelengkapan dan ketepatan penyerahan dokumen. Ketika berdiskusi dapatkan personel yang kompeten. Kemudian komitmen terhadap metode, tahapan dan hasil pemeriksaan," kata Agus, usai mengikuti entry meeting bersama BPK Perwakilan Jawa Barat secara daring dari pendopo Kota Bandung, Senin, (9/8).

Wali Kota Bandung, Oded M. Danial menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) proaktif menyambut pemeriksaan BPK.

"Saya sudah meminta kepada semua dinas terkait bekerja sama dengan baik, proaktif, akomodatif ketika mereka (BPK) membutuhkan dokumen-dokumen untuk pemeriksaan," ucap Oded.

Oded menyambut positif pemeriksaan BPK ini. Hal ini menjadi bagian dari wujud pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat. Hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari BPK ini bagi merupakan bagian dari dukungan terhadap kelancaran proses pembangunan di Kota Bandung.

Vaksinasi
Vaksinasi. (Foto: Humas Kota Bandung)

"Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Insyaallah mudah-mudahan proses pembangunan di Jawa Barat bisa berjalan baik dan lancar dengan penuh tanggungjawab," ungkapnya.

Saat ini Pemkot Bandung juga terus melaksanakan vaksinasi Tahap 2 dan 3 yaitu sasaran tenaga kesehatan (perluasan), lansia dan pelayan publik, masyarakat rentan dan umum, serta remaja.

Total cakupan vaksin dosis pertama sudah mencapai 952.656 orang dan dosis kedua 527.445 orang, lalau disusul dosis ketiga untuk perluasan SDM kesehatan sebanyak 2.158 orang. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

#Vaksinasi #Vaksin Covid-19 #BPK #COVID-19 #Kota Bandung
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polisi Selidiki Penyebab Anggota BPK Bisa Tewas saat Kebakaran sementara Orang Lainnya Selamat
Haerul Saleh disebut berada di lantai empat rumah saat kebakaran terjadi.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Polisi Selidiki Penyebab Anggota BPK Bisa Tewas saat Kebakaran sementara Orang Lainnya Selamat
Indonesia
Anggota BPK Haerul Saleh, yang Meninggal dalam Kebakaran Rumahnya, akan Dimakamkan di Kolaka Sultra
BPK meminta masyarakat dapat memberikan privasi bagi keluarga besar almarhum pada masa berkabung ini.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Anggota BPK Haerul Saleh, yang Meninggal dalam Kebakaran Rumahnya, akan Dimakamkan di Kolaka Sultra
Indonesia
3 Orang ART Selamat Saat Rumah Anggota BPK Terbakar
Korban sudah diatasi oleh petugas dan dibawa menggunakan ambulance ke RSUD Pasar Minggu untuk penanganan lebih lanjut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 08 Mei 2026
3 Orang ART Selamat Saat Rumah Anggota BPK Terbakar
Indonesia
Mentan Kenang Anggota BPK Haerul Saleh yang Tewas Akibat Kebakaran di Rumahnya, Sosok Sederhana dan Berintegritas
Haerul dikenal sebagai sosok yang menjunjung profesionalisme dan memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Mentan Kenang Anggota BPK Haerul Saleh yang Tewas Akibat Kebakaran di Rumahnya, Sosok Sederhana dan Berintegritas
Berita Foto
BPK Serahkan Laporan IHPS Semester II 2025 dalam Rapat Paripurna DPR
Ketua DPR Puan Maharani menerima laporan IHPS dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 21 April 2026
BPK Serahkan Laporan IHPS Semester II 2025 dalam Rapat Paripurna DPR
Indonesia
Kewenangan Audit Investigatif BPKP Disorot DPR RI, Siapa Paling Berwenang Hitung Kerugian Negara?
Ketiadaan regulasi komprehensif dalam Peraturan Presiden terkait peran BPKP memicu potensi bias kewenangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 April 2026
Kewenangan Audit Investigatif BPKP Disorot DPR RI, Siapa Paling Berwenang Hitung Kerugian Negara?
Indonesia
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Nurhadi mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada masuknya varian ke tanah air, tetapi lebih menekankan pada kekuatan kapasitas deteksi dini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 April 2026
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Indonesia
Rawan Penyimpangan Dana Hibah Keraton 2018-2025, Tedjowulan Kirim Surat Audit BPK
Permohonan audit keuangan terkait dana hibah era kepemimpinan Paku Buwono XIII periode 2018-2025.
Frengky Aruan - Senin, 23 Februari 2026
Rawan Penyimpangan Dana Hibah Keraton 2018-2025, Tedjowulan Kirim Surat Audit BPK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Video Perencanaan Pandemi COVID-19 dari Epstein Files Viral di Media Sosial
Konten itu ternyata merupakan bagian dari materi promosi rumah sakit yang berlokasi di Be’er Ya’akov, Israel.
Dwi Astarini - Kamis, 19 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Video Perencanaan Pandemi COVID-19 dari Epstein Files Viral di Media Sosial
Indonesia
Gandeng BPK, KPK Mulai Telusuri Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan
KPK menggandeng KPK untuk menelusuri kasus korupsi kuota haji tambahan. Pemeriksaan ini melibatkan biro haji dan umrah.
Soffi Amira - Selasa, 27 Januari 2026
Gandeng BPK, KPK Mulai Telusuri Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan
Bagikan