Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah merevisi besaran anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai dasar Anggaran Pendapatan dan Belanjar daerah (APBD) 2020.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2020 diusulkan anggaran sebesar Rp 95,99 triliun namun direvisi menjadi Rp 89,441 triliun. Ada perubahan kurang lebih Rp 6 triliun.
Baca Juga:
RAPBD 2020 Naik 6,9 Triliun, Pemprov DKI Prioritaskan Pembangunan MRT
Sekda Saefullah menyampaikan, revisi KUA-PPAS itu karena dana bagi hasil Pemerintah Pusat ke Pemprov DKI itu tidak disetorkan sebesar 6 Triliun.
Artinya pemerintah pusat memiliki utang kepada DKI senilai Rp 6 triliun. Sebab, pemerintah pusat belum membayarkan dana perimbangan kepada DKI tahun ini dengan jumlah tersebut.
Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umun, dana alokasi umum.
"Sebesar 6,4 triliun (6,3 atau 6,4 triliun dibulatkan menjadi 6,4). Itu tidak disetorkan dan menjadi piutang pemerintah pusat, dan dibayarkan pada 2020 nanti," kata Saefullah, di Blok G Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).
Namun demikian, kata Sekda Saefullah, perubahan itu merupakan hal yang biasa dalam pembahasan anggaran di pemerintahan.
"Turun naik itu biasa, itu pembahasan biasa. Yang penting bisa dijelaskan," tuturnya.
Baca Juga:
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi memastikan pihaknya akan menjaga akuntabilitas pembahasan RAPBD anggara 2020 dari awal hingga pengesahan. Ia pun menargetkan pembahasan tersebut rampung sebelum tanggal 30 November.
"Karena ini anggaran murni, kalau terburu-buru tidak bagus juga. Selain itu banyak anggaran yang perlu kita pertimbangkan juga dari sisi manfaatnya," ujarnya Rabu (23/10). (Asp)
