RAPBD 2020 Naik 6,9 Triliun, Pemprov DKI Prioritaskan Pembangunan MRT

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 15 Agustus 2019
RAPBD 2020 Naik 6,9 Triliun, Pemprov DKI Prioritaskan Pembangunan MRT

Triwisaksana. (juliyantopetir/Humas PKS Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta mengajukan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020. Anggaran yang diajukan tersebut sebesar Rp 95,99 triliun.

Pengajuan anggaran itu naik Rp 6,9 triliun lebih dari APBD 2019, yang ditetapkan akhir tahun lalu mencapai Rp 89,08 triliun.

Baca Juga: Pemprov DKI dan DPRD Sepakat KUA-PPAS 2018 Rp 77,1 Triliun

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, kenaikan itu terjadi di anggaran belanja langsung yang diusulkan hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI di masing-masing bidang. Setidaknya ada sembilan proritas yang diusulkan.

Mencoba moda transportasi baru, MRT Jakarta (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
Mencoba moda transportasi baru, MRT Jakarta (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Seluruhnya, kata dia, membutuhkan anggaran sebesar Rp 46,84 triliun atau selisih Rp 455 miliar dari tahun lalu.

"Kegiatan yang di masing-masing Komisi itu seperti rehab total gedung sekolah, penatalaksanaan jaminan kesehatan, dan pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau taman," kata Sani saat dihubungi, Kamis (14/8).

Rinciannya, kegiatan di Komisi A bidang pemerintahan sebesar Rp5,52 triliun, Komisi B bidang perekonomianRp4,11 triliun, Komisi C bidang keuangan sebesar Rp699 miliar, Komisi D bidang pembangunan sebesar Rp17,79 triliun, dan Komisi E bidang kesejahteraan rakyat sebesar Rp18,70 triliun.

Baca Juga: KUA-PPAS 2018 Naik Rp 1,1 Triliun, Ini Fokus Pemprov DKI

Lalu untuk pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau hutan kota, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik non PNS di sekolah negeri, pengadaan lahan Dinas Bina Marga, pengadaan lahan Dinas Sumber Daya Air, pembangunan jalan dan trotoar beserta kelengkapannya, dan pengadaan lahan untuk pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) fase II.

Sani mengatakan, Banggar akan terus mencermati seluruh usulan program kegiatan prioritas tersebut dalam rapat Banggar lanjutan bersama TAPD. Rencananya, pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2020 akan kembali dilangsungkan Jumat, (16/8) mendatang. (Asp)

Baca Juga: Melunak ke DPRD, Ahok Yakin KUA-PPAS Berjalan Mulus

#APBD #APBD DKI #MRT Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD Solo Setujui APBD 2026 Pemkot Rp2,1 Triliun, Makan Minum Rapat Dipangkas
Penurunan APBD tahun ini disebabkan dampak pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, memaksa pemkot dan DPRD menyesuaikan anggaran menyeluruh.
Dwi Astarini - Jumat, 28 November 2025
DPRD Solo Setujui APBD 2026 Pemkot Rp2,1 Triliun, Makan Minum Rapat Dipangkas
Indonesia
Perjalanan MRT Jakarta Dibatasi, Hanya Rute Blok M–Lebak Bulus yang Beroperasi
Perjalanan MRT Jakarta dibatasi akibat pohon tumbang. Jadi, hanya rute Blok M-Lebak Bulus saja yang beroperasi.
Soffi Amira - Kamis, 20 November 2025
Perjalanan MRT Jakarta Dibatasi, Hanya Rute Blok M–Lebak Bulus yang Beroperasi
Indonesia
Layanan MRT Jakarta Terganggu, Pramono Harap Perbaikan Tuntas dalam 3-4 Jam
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berharap, perbaikan layanan MRT bisa tuntas dalam waktu tiga hingga empat jam.
Soffi Amira - Kamis, 20 November 2025
Layanan MRT Jakarta Terganggu, Pramono Harap Perbaikan Tuntas dalam 3-4 Jam
Indonesia
Layanan Terganggu akibat Pohon Tumbang, MRT Jakarta Sampaikan Permintaan Maaf
MRT Jakarta menyampaikan permintaan maaf akibat layanan yang terganggu. Operasional MRT terganggu akibat pohon tumbang di Senayan.
Soffi Amira - Kamis, 20 November 2025
Layanan Terganggu akibat Pohon Tumbang, MRT Jakarta Sampaikan Permintaan Maaf
Indonesia
Imbas Gangguan MRT Jakarta, Transjakarta Langsung Tambah Armada
MRT Jakarta mengalami gangguan sejak Kamis (20/11) pagi. Untuk mengantisipasi penumpukan penumpang, Transjakarta langsung menambah armadanya.
Soffi Amira - Kamis, 20 November 2025
Imbas Gangguan MRT Jakarta, Transjakarta Langsung Tambah Armada
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
ASN yang murung bikin Gubernur enggak semangat.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
Indonesia
Begini Cara Bikin KPJ dan KLG, Syarat Karyawan Swasta Gratis Naik MRT dan TransJakarta
Untuk mendapatkan akses transportasi gratis itu, karyawan swasta di Jakarta wajib memiliki Kartu Layanan Gratis (KLG). Pendaftaran KLG sendiri baru dapat diproses setelah memiliki KPJ.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Begini Cara Bikin KPJ dan KLG, Syarat Karyawan Swasta Gratis Naik MRT dan TransJakarta
Indonesia
Karyawan Swasta Jakarta Kini Bisa Gratis Naik MRT-LRT-TransJakarta, Catat Syaratnya!
Syaratnya, pekerja swasta yang dimaksud adalah pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dengan standar penghasilan maksimal 1,15 kali Upah Minimum Provinsi (UMP).
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Karyawan Swasta Jakarta Kini Bisa Gratis Naik MRT-LRT-TransJakarta, Catat Syaratnya!
Bagikan