Melunak ke DPRD, Ahok Yakin KUA-PPAS Berjalan Mulus
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) seusai menjalani pemeriksaan di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/7). ANTARA FOTO/Reno Esnir
MerahPutih Megapolitan - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok optimistis pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) berjalan mulus. Ahok berpendapat bahwa pihak DPRD dan jajarannya akan mendukung langkah efisiensi anggaran.
"Enggak bakal deadlock lah, saya kira kawan-kawan DPRD sangat mendukung lah sekarang. Kita sisir bersama malah," oceh Ahok dari Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (1/12).
Saat ditanya soal publikasi KUA-PPAS, mantan politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, Anggraran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah dipublikasikan di situs resmi Pemerintah DKI Jakarta.
"Sudah, kita sudah publish, kamu tinggal masuk ke www.jakarta.go.id, udah semua yang kita ajukan KUA-PPAS," celotehnya lagi.
Sebelumnya, tim auditor dari Sekolah Tinggi Akuntasi Negara (STAN) yang disewa DPRD menemukan anggaran siluman Rp1,88 triliun yang dicatat dalam KUA-PPAS tanpa nomenklatur. Temuan itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (dit)
BACA JUGA:
- Ahok Klaim Jutaan Ikan Mati di Ancol Bukan karena Reklamasi
- Ketua PPS Pilkada Ini Khawatir Disuap
- Berkas Ahok Akan Ditindaklanjuti KPK
- Pakar Transportasi Nilai Buruk Manajemen Transjakarta
- Ahok Tuding Tim Auditor DPRD Tak Paham Soal Keuangan
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Ruang Terbuka Hijau Jakarta Baru 5,6 Persen di 2025, Pemprov Kejar Target 30 Persen pada 2045
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Target Sekolah Swasta Gratis DKI 2026 Turun Jadi 100 Sekolah
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
APBD Jakarta 2026 Rp 81,32 Triliun, Masih Fokus Masalah Banjir hingga Kemacetan
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet