Pemprov DKI Bakal Beri Diskon PBB untuk Masyarakat yang Bangun Drainase Vertikal

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 03 Mei 2019
Pemprov DKI Bakal Beri Diskon PBB untuk Masyarakat yang Bangun Drainase Vertikal

Ilustrasi (YouTube)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengajak warga DKI untuk membangun drainase vertikal atau sumur resapan di halaman rumahnya. Hal itu dilakukan untuk menuntaskan masalah banjir yang kerap melanda ibu kota.

Kepala Seksi Geologi Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, Togas Braini mengatakan nantinya setiap warga yang membuat drainase vertikal bakal mendapat potongan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Banjir di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Banjir di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

"Jadi setiap warga yang membangun drainase vertikal, itu ada insentif yang diberikan berupa diskon PBB," ujar Togas di Jakarta Jumat (3/5).

Namun, Togas belum mengetahui berapa persen diskon yang bakal diberikan Pemprov bagi warganya yang bersedia menyisihkan sedikit lahannya untuk program drainase vertikal. Karena pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Dinas Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta.

Sementara, diketahui warga yang memiliki bangunan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar saat ini sudah terbebas dari PBB.

"Iya itu juga sedang dibicarakan lagi, mungkin bukan diskon PBB, tapi pajak-pajak lainnya seperti pajak kendaraan," ungkap Togas.

"Sedang diformulasikan, untuk Pergubnya kita sudah bahas dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait, sudah jadi draf. Targetnya tahun ini harus sudah selesai. Pergub kan tidak terlalu lama, beda dengan Perda yang harus melalui dewan (DPRD)," sambung dia.

Togas mengungkapkan, bahwa saat ini Pemprov DKI targetkan membuat 1,8 juta sumur resapan di wilayah Jakarta.

"Pemprov DKI targetkan 1,8 juta drainase vertikal, idealnya kalau itu tercapai tidak ada genangan lagi atau Zero run off seperti pak Gubernur (Anies) bilang," tutupnya. (Asp)

Baca Juga: Atasi Banjir Jakarta, Ini Strategi Besar Anies Baswedan

#Banjir Jakarta #Anies Baswedan #Pajak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Pramono berharap Jakarta bisa menjadi kota sinema seperti Busan yang merupakan kota sinema di Korea Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Indonesia
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Penyempurnaan kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pelunasan pokok utang pajak yang masih tertunda serta memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Penerapan pajak perdagangan elektronik berpotensi mendorong penyesuaian harga di tingkat konsumen karena tambahan komponen pajak dapat menjadi biaya operasional bagi pedagang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Indonesia
Pungutan Pajak Penghasilan Pedagang du Marketplace Mulai Diterapkan Per 1 Oktober 2026
PPh 22 yang telah dipungut melalui lokapasar kemudian diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh Final, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Pungutan Pajak Penghasilan Pedagang du Marketplace Mulai Diterapkan Per 1 Oktober 2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Pekerja di Seluruh Sektor Dengan Upah di Bawah Rp 10 Juta Dapat Insentif Pajak
Saat ini juga tengah dibahas untuk pembuatan program tambahan untuk KPR bersubsidi bagi masyarakat dengan penghasilan tetap sekitar Rp 17 juta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Pekerja di Seluruh Sektor Dengan Upah di Bawah Rp 10 Juta Dapat Insentif Pajak
Indonesia
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Pemerintah memberlakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Indonesia
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Sejumlah target penerima insentif perpajakan di antaranya termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor bidang usaha seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, hingga konstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Indonesia
Susi Air, Kereta Cepat, Lion Air dan Puluhan Situs Penjualan Tiket di Ultimatum Komdigi
Kementerian Komdigi menegaskan kepada PSE Lingkup Privat yang telah menerima surat pemberitahuan untuk segera menyelesaikan proses pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Susi Air, Kereta Cepat, Lion Air dan Puluhan Situs Penjualan Tiket di Ultimatum Komdigi
Bagikan