Pemprov DKI Bakal Beri Diskon PBB untuk Masyarakat yang Bangun Drainase Vertikal

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 03 Mei 2019
Pemprov DKI Bakal Beri Diskon PBB untuk Masyarakat yang Bangun Drainase Vertikal

Ilustrasi (YouTube)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengajak warga DKI untuk membangun drainase vertikal atau sumur resapan di halaman rumahnya. Hal itu dilakukan untuk menuntaskan masalah banjir yang kerap melanda ibu kota.

Kepala Seksi Geologi Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, Togas Braini mengatakan nantinya setiap warga yang membuat drainase vertikal bakal mendapat potongan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Banjir di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Banjir di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

"Jadi setiap warga yang membangun drainase vertikal, itu ada insentif yang diberikan berupa diskon PBB," ujar Togas di Jakarta Jumat (3/5).

Namun, Togas belum mengetahui berapa persen diskon yang bakal diberikan Pemprov bagi warganya yang bersedia menyisihkan sedikit lahannya untuk program drainase vertikal. Karena pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Dinas Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta.

Sementara, diketahui warga yang memiliki bangunan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar saat ini sudah terbebas dari PBB.

"Iya itu juga sedang dibicarakan lagi, mungkin bukan diskon PBB, tapi pajak-pajak lainnya seperti pajak kendaraan," ungkap Togas.

"Sedang diformulasikan, untuk Pergubnya kita sudah bahas dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait, sudah jadi draf. Targetnya tahun ini harus sudah selesai. Pergub kan tidak terlalu lama, beda dengan Perda yang harus melalui dewan (DPRD)," sambung dia.

Togas mengungkapkan, bahwa saat ini Pemprov DKI targetkan membuat 1,8 juta sumur resapan di wilayah Jakarta.

"Pemprov DKI targetkan 1,8 juta drainase vertikal, idealnya kalau itu tercapai tidak ada genangan lagi atau Zero run off seperti pak Gubernur (Anies) bilang," tutupnya. (Asp)

Baca Juga: Atasi Banjir Jakarta, Ini Strategi Besar Anies Baswedan

#Banjir Jakarta #Anies Baswedan #Pajak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Cari Pemasukan Rp 3.426 Triliun, Purbaya Bakal Kejar Kepatuhan Pembayar Pajak
Pemerintah merencanakan Belanja Negara sebesar Rp 4.097,2 triliun pada 2027 atau tumbuh 3,9 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 28 Agustus 2026
Cari Pemasukan Rp 3.426 Triliun, Purbaya Bakal Kejar Kepatuhan Pembayar Pajak
Indonesia
Awas Lewat! Pemutihan Pajak Kendaraan di 5 Provinsi Habis Bulan Ini, Termasuk DKI Jakarta
Bagi warga DKI Jakarta, Bengkulu, Lampung, Riau, dan Maluku hanya punya waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk memanfaatkan kesempatan emas ini.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Agustus 2026
Awas Lewat! Pemutihan Pajak Kendaraan di 5 Provinsi Habis Bulan Ini, Termasuk DKI Jakarta
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jogging di Area Tertentu Akan Dipungut Pajak
Pemerintah dikabarkan akan memungut pajak untuk masyarakat yang ingin jogging.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jogging di Area Tertentu Akan Dipungut Pajak
Indonesia
Lagi! KPK Tahan Pejabat Tinggi Pajak Diduga Terima Gratifikasi Rp 20 Miliar
HNV diduga menerima gratifikasi dari sejumlah perusahaan wajib pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 19 Agustus 2026
Lagi! KPK Tahan Pejabat Tinggi Pajak Diduga Terima Gratifikasi Rp 20 Miliar
Indonesia
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Pejabat pajak, Hari Sih Advianto, mencalonkan diri menjadi Hakim Agung. Komisi III DPR pun merasa heran.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Indonesia
DJP Kemenkeu Tegaskan Pengenaan Pajak Kontrakan bukan Jenis Baru
Penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan pada dasarnya memang telah menjadi objek Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
DJP Kemenkeu Tegaskan Pengenaan Pajak Kontrakan bukan Jenis Baru
Indonesia
Pajak Toko Online Ditunda ke November, Shopee-Toped Potong Otomatis Sejak 1 Agustus. Janji Saldo Balik Paling Telat 30 September!
Sejumlah platform e-commerce besar seperti Shopee dan Tokopedia sudah sempat melakukan pemotongan otomatis hasil penjualan toko online sejak 1 Agustus.
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Pajak Toko Online Ditunda ke November, Shopee-Toped Potong Otomatis Sejak 1 Agustus. Janji Saldo Balik Paling Telat 30 September!
Indonesia
Coretax DJP Alami Downtime 24 Jam, Catat Jadwal Penghentian Layanan 8-9 Agustus 2026
Coretax DJP akan mengalami downtime selama 24 jam pada 8-9 Agustus 2026 untuk pemeliharaan sistem. Simak jadwal lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Coretax DJP Alami Downtime 24 Jam, Catat Jadwal Penghentian Layanan 8-9 Agustus 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
WNI yang tidak membayar pajak akan dicabut status kewarganegaraannya. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Jumat, 07 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
Bagikan