Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi

Gedung BPS/ dok BPS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diberbagai daerah mendapatkan reaksi ketidakpercayaan sehubungan adanya isu jika sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik berhubungan dengan pembayaran pajak.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengingatkan pentingnya strategi komunikasi yang efektif dalam sensus. Keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada proses pendataan, tetapi juga pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk memberikan informasi secara jujur.

Hetifah mengatakan masih banyak informasi yang keliru mengenai Sensus Ekonomi 2026 beredar di media sosial. Kondisi itu dinilai harus segera direspons melalui sosialisasi yang lebih masif agar masyarakat tidak salah memahami tujuan sensus.

Ada misalnya disinformasi terkait dengan bagaimana dampak dari sensus yang mungkin tidak sepenuhnya benar di media-media termasuk media sosial yang mungkin perlu diluruskan,

kata Hetifah di Jakarta, Minggu (5/7).

Baca juga:

Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak

Komunikasi publik yang baik akan membuat masyarakat merasa aman saat menjadi responden. Dengan begitu, data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) akan lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi.

Sehingga nanti mereka yang mungkin akan menjadi pemberi informasi itu merasa lebih tenang, nyaman dan juga bisa memberikan data-data yang jujur apa adanya,

ujarnya.

Hetifah mengakui masih ada pelaku usaha yang khawatir data yang diberikan akan berdampak pada besaran pajak atau memunculkan konsekuensi lain yang merugikan.

Karena itu, ia meminta pemerintah bersama BPS terus memberikan penjelasan bahwa sensus bukan bertujuan menambah beban masyarakat, melainkan menghasilkan data yang dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Mungkin ada yang menganggap bahwa sensus ekonomi ini nanti akan mempengaruhi nilai pajak yang harus mereka bayar atau berbagai hal lainnya. Ini yang perlu disosialisasikan lebih gencar,

katanya.

Hetifah menilai metode komunikasi juga perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat dan pelaku ekonomi agar informasi lebih mudah dipahami serta mampu menghilangkan keraguan responden.

Ia memberikan apresiasi kepada BPS dan seluruh petugas Sensus Ekonomi 2026 yang tetap bekerja di tengah berbagai tantangan, termasuk maraknya disinformasi.

Selain itu juga kami memberikan semangat kepada para petugas untuk tetap bekerja dengan profesional dan sungguh-sungguh. Semoga hasilnya bisa memberikan informasi yang tepat, akurat, dan mutakhir terkait kondisi ekonomi di Indonesia,

pungkasnya. (Pon)
#Pajak #Sensus Ekonomi #Badan Pusat Statistik (BPS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Awas Lewat! Pemutihan Pajak Kendaraan di 5 Provinsi Habis Bulan Ini, Termasuk DKI Jakarta
Bagi warga DKI Jakarta, Bengkulu, Lampung, Riau, dan Maluku hanya punya waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk memanfaatkan kesempatan emas ini.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Agustus 2026
Awas Lewat! Pemutihan Pajak Kendaraan di 5 Provinsi Habis Bulan Ini, Termasuk DKI Jakarta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jogging di Area Tertentu Akan Dipungut Pajak
Pemerintah dikabarkan akan memungut pajak untuk masyarakat yang ingin jogging.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jogging di Area Tertentu Akan Dipungut Pajak
Indonesia
Lagi! KPK Tahan Pejabat Tinggi Pajak Diduga Terima Gratifikasi Rp 20 Miliar
HNV diduga menerima gratifikasi dari sejumlah perusahaan wajib pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 19 Agustus 2026
Lagi! KPK Tahan Pejabat Tinggi Pajak Diduga Terima Gratifikasi Rp 20 Miliar
Lifestyle
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
BPS mencatat 1,03 juta pengangguran terdidik per Mei 2026. Simak 6 jurusan kuliah dengan lulusan paling banyak menganggur dan penyebabnya.
ImanK - Senin, 17 Agustus 2026
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
Indonesia
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Pejabat pajak, Hari Sih Advianto, mencalonkan diri menjadi Hakim Agung. Komisi III DPR pun merasa heran.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Indonesia
DJP Kemenkeu Tegaskan Pengenaan Pajak Kontrakan bukan Jenis Baru
Penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan pada dasarnya memang telah menjadi objek Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
DJP Kemenkeu Tegaskan Pengenaan Pajak Kontrakan bukan Jenis Baru
Indonesia
Kepuasan Jemaah Haji 2026 Melonjak, Ini Layanan dengan Nilai Tertinggi Menurut BPS
Survei BPS mencatat Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia 2026 mencapai 83,28 dan masuk kategori sangat memuaskan. Layanan bandara tertinggi 84,76.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 Agustus 2026
Kepuasan Jemaah Haji 2026 Melonjak, Ini Layanan dengan Nilai Tertinggi Menurut BPS
Indonesia
Pajak Toko Online Ditunda ke November, Shopee-Toped Potong Otomatis Sejak 1 Agustus. Janji Saldo Balik Paling Telat 30 September!
Sejumlah platform e-commerce besar seperti Shopee dan Tokopedia sudah sempat melakukan pemotongan otomatis hasil penjualan toko online sejak 1 Agustus.
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Pajak Toko Online Ditunda ke November, Shopee-Toped Potong Otomatis Sejak 1 Agustus. Janji Saldo Balik Paling Telat 30 September!
Indonesia
Masuk Agustus Daging Sapi Makin Mahal, Lampaui Harga Acuan Sekilo Rp140 Ribu
Memasuki minggu pertama Agustus 2026, harga daging sapi nasional kembali melonjak naik di sejumlah wilayah Indonesia
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Masuk Agustus Daging Sapi Makin Mahal, Lampaui Harga Acuan Sekilo Rp140 Ribu
Indonesia
Coretax DJP Alami Downtime 24 Jam, Catat Jadwal Penghentian Layanan 8-9 Agustus 2026
Coretax DJP akan mengalami downtime selama 24 jam pada 8-9 Agustus 2026 untuk pemeliharaan sistem. Simak jadwal lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Coretax DJP Alami Downtime 24 Jam, Catat Jadwal Penghentian Layanan 8-9 Agustus 2026
Bagikan