Pemilu 2024 Harus Berlangsung Damai dan Penuh Perdebatan Ide Gagasan
Mula Akmal - Senin, 12 Juni 2023
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo (MP/Istimewa)
MerahPutih.com - Pemilu 2024 makin dekat. Sejumlah manuver politik pun dilakukan sejumlah kontestan. Pengamat komunikasi politik Benny Susetyo menilai, pada dasarnya, kontestasi pemilu adalah perebutan kekuasaan.
"Ini bicara tentang perebutan kekuasaan; bagaimana partai politik dengan segala cara mendapat simpati rakyat," jelas Benny kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (12/6).
Baca Juga:
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah (DP) BPIP ini menjabarkan tantangan masyarakat Indonesia menjelang tahun 2024.
"Tantangan kita adalah menciptakan pemilu damai dimana gagasan dan ide adalah yang menjadi perdebatan, bukan identitas, isu SARA, ataupun memori-memori masa 'keemasan' jaman dahulu. Seperti Romo Magnis katakan: cari pemimpin yang dosanya paling kecil, yang rekam jejaknya paling kecil dosanya," jelasnya.
Salah satu pendiri Setara Institute ini pun memberikan beberapa poin bagaimana demokrasi Pancasila tetap terjaga selama masa menyambut tahun pemilu 2024.
Satu, elit politik mengedepankan Pancasila, sebagai etika publik dan alat pemersatu. Mereka tidak boleh bicara soal keluar dari Pancasila. Kedua, partai politik mengendalikan tim sukses dan sosial yang menyebarkan hoaks dan kebencian.
Baca Juga:
"Ketiga, partai politik mengedepankan nilai musyawarah mufakat," jelas Benny.
Keempat, penggiat media sosial menjadi pemutus kata bukan pengiya kata, menjadi kritis untuk menelaah informasi; anda harus menjadi wasit yang adil agar media sosial bukan penghancur tetapi menjaga persatuan Indonesia.
"Kelima, partisipasi publik diperlukan untuk menjaga moral dan pendidikan pemilih yang cerdas," tutup Benny. (Knu)
Baca Juga:
Ketua MPR Minta Masyarakat Tak Perlu Fanatik Saat Dukung Calon Pemimpin di Pemilu 2024
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
