Pemerintah Sayap Kanan Austria akan Tutup Masjid dan Usir Puluhan Imam

MerahPutih.Com - Kanselir (perdana menteri, red) Austria Sebastian Kurz menyatakan pihaknya akan menutup sejumlah masjid dan mengusir puluhan imam yang berafiliasi dengan ideologi garis keras dan mendapat bantuan dana dari negara asing.

Pemerintah koalisi sayap kanan itu mengungkapkan rencana tersebut sebagai 'hanya permulaan' dari upaya menekan kelompok agama dan pendatang yang mendapat keuntungan dari krisis imigrasi Eropa.

Kanselir Sebastian Kurz yang merupakan hasil koalisi kelompok konservatif dan ultra-kanan sebelumnya sudah mengesahkan undang-undang ketat tentang Islam pada 2015, yang melarang pendanaan asing dari kelompok agama dan menciptakan tanggung jawab bagi masyarakat Muslim untuk memiliki pandangan fundamental positif terhadap negara dan masyarakat Austria.

"Masyarakat yang berafiliasi politik Islam dan kecenderungan radikalis tidak memiliki tempat di negara kita," kata Kurz pada jumpa pers Jumat (8/6), yang menguraikan keputusan pemerintah, yang didasarkan pada undang-undang itu.

Austria, sebuah negara dengan 8,8 juta orang, memiliki sekitar 600 ribu penduduk Muslim, yang sebagian besar merupakan warga negara Turki atau memiliki keluarga yang berasal dari Turki.

Kelompok masyarakat yang menjalankan masjid di Wina dan dipengaruhi "Grey Wolves", kelompok pemuda nasionalis Turki, akan ditutup karena beroperasi secara tidak sah, kata pemerintah dalam pernyataan.

Kelompok Muslim Arab, yang menjalankan sedikit-dikitnya enam masjid, juga akan ditutup, tambahnya.

"Ini baru permulaan," kata Wakil Kanselir Heinz-Christian Strache yang ultra-kanan pada konferensi pers yang diselenggarakan oleh empat anggota kabinet.

Para menteri mengatakan hingga 60 imam milik ATIB, sebuah kelompok Muslim yang dekat dengan pemerintah Turki, dapat diusir dari negara itu atau ditolak visanya atas dasar menerima dana asing.

Selebaran pemerintah menyebutkan jumlahnya sekitar 40 orang, 11 di antaranya sedang diperiksa dan dua telah menerima putusan penolakan.

Keputusan ini diambil pemerintah Austria setelah tim otoritas urusan agama melakukan penyelidikan independen di sejumlah masjid di ibu kota Wina yang pendanaannya dilaporkan didukung oleh Turki.

Penyelidikan itu antara lain menyasar foto-foto yang memperlihatkan kegiatan anak-anak muda yang mengenakan kemeja mirip tentara Turki dalam sebuah acara internal di sebuah masjid di Wina.

Menurut tim peneliti, foto-foto itu - yang kemudian diterbitkan mingguan Falter - menggambarkan mereka terlibat semacam pertunjukan drama mengenai kemenangan rezim Ottoman Turki dalam pertempuran Gallipoli selama Perang Dunia I.

Dalam foto-foto yang diterbitkan awal tahun ini terlihat pula adegan ketika beberapa tentara Turki itu tewas dan kemudian ditutup dengan bendera Turki.

Anak-anak itu juga terlihat melakukan aktivitas baris-berbaris, menghormati, serta melambaikan bendera Turki.

Dilaporkan masjid itu dikelola oleh Asosiasi Budaya Turki-Islam atau ATIB, yang berpusat di kota Koln Jerman, dan merupakan cabang dari direktorat urusan agama Turki, Diyanet.

Sementara pemerintah Turki sebagaimana dilansir Sputniknews menanggapi kebijakan Austria sebagai tindakan rasis dan diskriminatif yang berdasarkan pada sikap anti-islam. Ibrahim Kalin mengutuk hal itu karena melanggar hak asasi manusia dan menyebut Austria terjangkit islamophobia kronis.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Serangan Udara Militer Irak Gempur Kelompok ISIS di Wilayah Suriah