Pemerintah Pusat Terutama Kementerian PU Harus Beri Perhatian Serius terkait Bencana Banjir Grobogan

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 21 Januari 2025
Pemerintah Pusat Terutama Kementerian PU Harus Beri Perhatian Serius terkait Bencana Banjir Grobogan

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana. (Dok. DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperhatikan bencana banjir yang melanda Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (21/1).

Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat, khususnya Kemen PU, melalui stakeholder terkait dalam pengelolaan sungai di wilayah tersebut.

Diketahui, banjir di Grobogan menerjang enam kecamatan, yakni Kecamatan Gubug, Kedungjati, Karangrayung, Purwodadi, Grobogan, dan Toroh.

"Banjir ini terjadi akibat curah hujan tinggi yang diperparah dengan luapan tiga sungai utama, yaitu Sungai Lusi, Serang, dan Tuntang," kata Danang kepada wartawan, Selasa.

Danang menekankan pentingnya koordinasi antar kepala daerah dalam mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda kawasan tersebut.

Baca juga:

8 Kereta Terdampak, KAI Kebut Normalisasi Rel Imbas Banjir Grobogan

Dia menambahkan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dari hulu ke hilir perlu dilakukan. Menurutnya, kebijakan terkait DAS harus dirancang secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak.

"Apa yang dilakukan di wilayah hulu pasti berdampak ke hilir, sehingga pengelolaan DAS harus dibahas bersama," tambahnya.

Danang juga mendorong percepatan pembuatan dan penerapan blueprint manajemen tata kelola DAS.

Dia meminta semua pihak yang berada di wilayah DAS, baik pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, hingga masyarakat, mematuhi cetak biru tersebut demi mengurangi risiko bencana banjir di masa mendatang.

"Kita butuh langkah konkret dan kebijakan yang bisa diimplementasikan segera agar masalah banjir ini tidak terus berulang," tegasnya.

Hingga saat ini, tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan terus melakukan upaya evakuasi dan penanganan di wilayah terdampak.

Baca juga:

11 Orang Meninggal Akibat Longsor dan Banjir Bandang di Pekalongan

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan pihak berwenang guna menghindari risiko yang lebih besar. (Pon)

#Banjir #Grobogan #DPR RI #Kementerian PU
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Bagikan