Pemerintah Naikkan Cukai Rokok, Ini Kata Anggota DPR

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 07 Januari 2018
Pemerintah Naikkan Cukai Rokok, Ini Kata Anggota DPR

Ilustrasi cukai rokok. Foto: Ist

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengatakan kenaikan cukai rokok yang akan ditetapkan pemerintah bisa membebani masyarakat, sebab jumlah konsumen di Indonesia cukup tinggi.

"Jumlah konsumen rokok di Indonesia cukup tinggi, ada sekitar 180 juta warga Indonesia. Rencana kenaikan cukai rokok sebesar 10,04 persen akan merugikan," kata Bambang di Surabaya, Jatim, Sabtu (6/1).

Bambang beralasan, kenaikan tersebut dikhawatirkan tidak memberi sumbangsih terhadap kenaikkan perekonomian nasional, karena apabila cukai rokok dinaikkan daya beli masyarakat yang akan menurun.

"Daya beli tidak hanya untuk membeli rokok saja, tapi juga berpotensi pada penurunan daya beli terhadap kebutuhan lain sehingga dapat menyebabkan penurunan ekonomi di Tanah Air," tutur politisi asal Partai Gerindra ini.

Selain itu, kata dia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga akan menjadi korban akibat kenaikan cukai rokok, sebab sekitar 10 persen dari total 56 juta UKM yang ada di Indonesia adalah penjual rokok.

"Apabila cukai dinaikkan dapat membuat para UKM tersebut tidak mampu lagi untuk memasok rokok dan menjualnya karena terlalu mahalnya harga rokok," ujarnya seperti dilaporkan Antara.

Sementara itu, Bambang menyebutkan konsumen rokok telah menyumbang pajak rokok sekitar Rp150 triliun, atau sekitar 7 - 8 persen dari total pendapatan negara yang mencapai sekitar Rp1.800 triliun.

Oleh karena itu, Bambang mendorong pemerintah dapat memberikan lapangan kerja dan jadi tonggak pertumbuhan ekonomi nasional, dan janganlah membebani masyarakat dengan kebijakan yang membebani.

"Kami harapkan pemerintah dapat membuat kebijakan yang rasional dan dapat menyejahterakan masyarakat, karena industri rokok merupakan industri padat karya yang melibatkan jutaan orang dari hulu hingga hilir," ucapnya.

#Cukai Rokok #Cukai Rokok Naik #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Revisi UU HAM Diklaim Bukan Buat Perebutan Kewenangan Antarlembaga Kementerian dengan Lembaga Independen
revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bukan merupakan ajang perebutan kewenangan antarlembaga.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Revisi UU HAM Diklaim Bukan Buat Perebutan Kewenangan Antarlembaga Kementerian dengan Lembaga Independen
Bagikan