Pemerintah Naikkan Cukai Rokok, Ini Kata Anggota DPR

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 07 Januari 2018
Pemerintah Naikkan Cukai Rokok, Ini Kata Anggota DPR

Ilustrasi cukai rokok. Foto: Ist

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengatakan kenaikan cukai rokok yang akan ditetapkan pemerintah bisa membebani masyarakat, sebab jumlah konsumen di Indonesia cukup tinggi.

"Jumlah konsumen rokok di Indonesia cukup tinggi, ada sekitar 180 juta warga Indonesia. Rencana kenaikan cukai rokok sebesar 10,04 persen akan merugikan," kata Bambang di Surabaya, Jatim, Sabtu (6/1).

Bambang beralasan, kenaikan tersebut dikhawatirkan tidak memberi sumbangsih terhadap kenaikkan perekonomian nasional, karena apabila cukai rokok dinaikkan daya beli masyarakat yang akan menurun.

"Daya beli tidak hanya untuk membeli rokok saja, tapi juga berpotensi pada penurunan daya beli terhadap kebutuhan lain sehingga dapat menyebabkan penurunan ekonomi di Tanah Air," tutur politisi asal Partai Gerindra ini.

Selain itu, kata dia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga akan menjadi korban akibat kenaikan cukai rokok, sebab sekitar 10 persen dari total 56 juta UKM yang ada di Indonesia adalah penjual rokok.

"Apabila cukai dinaikkan dapat membuat para UKM tersebut tidak mampu lagi untuk memasok rokok dan menjualnya karena terlalu mahalnya harga rokok," ujarnya seperti dilaporkan Antara.

Sementara itu, Bambang menyebutkan konsumen rokok telah menyumbang pajak rokok sekitar Rp150 triliun, atau sekitar 7 - 8 persen dari total pendapatan negara yang mencapai sekitar Rp1.800 triliun.

Oleh karena itu, Bambang mendorong pemerintah dapat memberikan lapangan kerja dan jadi tonggak pertumbuhan ekonomi nasional, dan janganlah membebani masyarakat dengan kebijakan yang membebani.

"Kami harapkan pemerintah dapat membuat kebijakan yang rasional dan dapat menyejahterakan masyarakat, karena industri rokok merupakan industri padat karya yang melibatkan jutaan orang dari hulu hingga hilir," ucapnya.

#Cukai Rokok #Cukai Rokok Naik #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Berita Foto
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Indonesia
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Suasana Rapat Paripurna Ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Bagikan