Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pemerintah Naikkan Cukai Rokok, Ini Kata Anggota DPR

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 07 Januari 2018
Pemerintah Naikkan Cukai Rokok, Ini Kata Anggota DPR

Ilustrasi cukai rokok. Foto: Ist

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengatakan kenaikan cukai rokok yang akan ditetapkan pemerintah bisa membebani masyarakat, sebab jumlah konsumen di Indonesia cukup tinggi.

"Jumlah konsumen rokok di Indonesia cukup tinggi, ada sekitar 180 juta warga Indonesia. Rencana kenaikan cukai rokok sebesar 10,04 persen akan merugikan," kata Bambang di Surabaya, Jatim, Sabtu (6/1).

Bambang beralasan, kenaikan tersebut dikhawatirkan tidak memberi sumbangsih terhadap kenaikkan perekonomian nasional, karena apabila cukai rokok dinaikkan daya beli masyarakat yang akan menurun.

"Daya beli tidak hanya untuk membeli rokok saja, tapi juga berpotensi pada penurunan daya beli terhadap kebutuhan lain sehingga dapat menyebabkan penurunan ekonomi di Tanah Air," tutur politisi asal Partai Gerindra ini.

Selain itu, kata dia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga akan menjadi korban akibat kenaikan cukai rokok, sebab sekitar 10 persen dari total 56 juta UKM yang ada di Indonesia adalah penjual rokok.

"Apabila cukai dinaikkan dapat membuat para UKM tersebut tidak mampu lagi untuk memasok rokok dan menjualnya karena terlalu mahalnya harga rokok," ujarnya seperti dilaporkan Antara.

Sementara itu, Bambang menyebutkan konsumen rokok telah menyumbang pajak rokok sekitar Rp150 triliun, atau sekitar 7 - 8 persen dari total pendapatan negara yang mencapai sekitar Rp1.800 triliun.

Oleh karena itu, Bambang mendorong pemerintah dapat memberikan lapangan kerja dan jadi tonggak pertumbuhan ekonomi nasional, dan janganlah membebani masyarakat dengan kebijakan yang membebani.

"Kami harapkan pemerintah dapat membuat kebijakan yang rasional dan dapat menyejahterakan masyarakat, karena industri rokok merupakan industri padat karya yang melibatkan jutaan orang dari hulu hingga hilir," ucapnya.

#Cukai Rokok #Cukai Rokok Naik #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Penyelenggara Satu Data Indonesia diantaranya adalah pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia, yang dilaksanakan di tingkat pusat dan di tingkat daerah
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Indonesia
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
DPR RI sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Regulasi ini atur struktur kelembagaan, pengawasan, dan pengadilan khusus. Apa efeknya bagi rakyat?
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
Indonesia
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
DPR RI instruksikan polisi mengusut motif bentrokan maut di Adonara, Flores Timur, NTT. Tiga orang tewas, lima luka, dan 20 rumah terbakar. TNI-Polri siaga.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
Indonesia
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
usulan itu disiapkan sebagai langkah menyelamatkan operasional perguruan tinggi swasta, terutama kampus-kampus kecil yang berpotensi tutup akibat tekanan dalam ekosistem pendidikan tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
Berita Foto
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wamendag Dyah Roro Esti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Berita Foto
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Indonesia
DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Penggunaan Hak Angket tidak dimaksudkan untuk mencampuri proses penyidikan maupun memengaruhi penanganan perkara yang sedang berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan tanggapan pemerintah ke Wakil Ketua DPR Sari Yuliati saat Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 14 Juli 2026
Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025
Indonesia
DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 dan saat ini Komisi III DPR RI pun sedang dalam tahap penyusunan menghimpun aspirasi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset
Bagikan