Pemerintah Naikkan Cukai Rokok, Ini Kata Anggota DPR


Ilustrasi cukai rokok. Foto: Ist
MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengatakan kenaikan cukai rokok yang akan ditetapkan pemerintah bisa membebani masyarakat, sebab jumlah konsumen di Indonesia cukup tinggi.
"Jumlah konsumen rokok di Indonesia cukup tinggi, ada sekitar 180 juta warga Indonesia. Rencana kenaikan cukai rokok sebesar 10,04 persen akan merugikan," kata Bambang di Surabaya, Jatim, Sabtu (6/1).
Bambang beralasan, kenaikan tersebut dikhawatirkan tidak memberi sumbangsih terhadap kenaikkan perekonomian nasional, karena apabila cukai rokok dinaikkan daya beli masyarakat yang akan menurun.
"Daya beli tidak hanya untuk membeli rokok saja, tapi juga berpotensi pada penurunan daya beli terhadap kebutuhan lain sehingga dapat menyebabkan penurunan ekonomi di Tanah Air," tutur politisi asal Partai Gerindra ini.
Selain itu, kata dia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga akan menjadi korban akibat kenaikan cukai rokok, sebab sekitar 10 persen dari total 56 juta UKM yang ada di Indonesia adalah penjual rokok.
"Apabila cukai dinaikkan dapat membuat para UKM tersebut tidak mampu lagi untuk memasok rokok dan menjualnya karena terlalu mahalnya harga rokok," ujarnya seperti dilaporkan Antara.
Sementara itu, Bambang menyebutkan konsumen rokok telah menyumbang pajak rokok sekitar Rp150 triliun, atau sekitar 7 - 8 persen dari total pendapatan negara yang mencapai sekitar Rp1.800 triliun.
Oleh karena itu, Bambang mendorong pemerintah dapat memberikan lapangan kerja dan jadi tonggak pertumbuhan ekonomi nasional, dan janganlah membebani masyarakat dengan kebijakan yang membebani.
"Kami harapkan pemerintah dapat membuat kebijakan yang rasional dan dapat menyejahterakan masyarakat, karena industri rokok merupakan industri padat karya yang melibatkan jutaan orang dari hulu hingga hilir," ucapnya.
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo

Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR

Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan

Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
