Pemerintah Janji Perbaiki Komunikasi Politik Ihwal COVID-19, Dimulai dari Vaksin

Merahputih.com - Pemerintah tengah memperbaiki komunikasi publik yang sempat dicap buruk, termasuk terkait pengadaan vaksin COVID-19. Komunikasi lintas sektor bakal diperkuat demi memastikan keseragaman informasi.

Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut hal ini untuk memastikan tidak adanya disinformasi dan berita bohong atau hoaks. Selain itu, Satgas fokus mengedukasi masyarakat terkait vaksinasi.

"Dimulai dengan memberikan informasi yang sederhana tentang vaksin, proses pembuatannya, distribusi, dan sebagainya," kata Wiku kepada wartawan, Kamis (22/10).

Baca Juga

Jokowi Perintahkan Cegah Lonjakan COVID-19 Saat Libur Panjang Oktober

Satgas juga bakal membeberkan ihwal keamanan, manfaat, dan tujuan diberikan vaksin untuk menciptakan kekebalan terhadap virus berbahaya itu. Komunikasi ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang transparan dan kredibel.

"Selain itu, informasi ini diharapkan mampu menjawab keraguan yang sering kali muncul di tengah maraknya informasi yang tidak bertanggung jawab atau hoaks yang terkait dengan vaksin COVID-19," ujar Wiku.

Dia juga menegaskan, bagaimana pentingnya vaksin dan dampaknya terhadap perlindungan masyarakat dan proses vaksinasi perlu dilakukan secara hati-hati.

Ada beberapa tahapan sampai akhirnya vaksin diproduksi massal. Dengan penjelasan yang detail diharapkan masyarakat bisa mendukung pemerintah.

"Diharapkan masyarakat dapat mendukung pemerintah secara penuh dan disiplin protokol kesehatan, tidak perlu khawatir akan kelompok prioritas penerima vaksin. Pemerintah tetap upayakan penerima vaksin, menciptakan kekebalan imunitas," tegasnya.

Dia menyebut, masing-masing tahapan dari pengembangan vaksin memiliki ketentuan yang harus dipenuhi. Sehingga vaksin memiliki standar kesehatan yang baik dan aman serta efektif untuk digunakan.

"Pemerintah terus berkoordinasi dengan pengembang vaksin untuk memastikan bahwa vaksin dapat lulus seluruh tahapan uji klinis, sebelum mendapat persetujuan BPOM produksi massal," ujarnya.

Adapun pemberian vaksin nantinya akan dilakukan secara bertahap. Dimulai dari pemberian vaksin untuk yang bekerja di garda terdepan yang punya risiko tinggi.

Selanjutnya akan didistribusikan pada penduduk lain dengan target vaksin yang diterima sekitar 60-80% penduduk Indonesia di akhir 2021.

Baca Juga

PKS: Kasihan Pengusaha Penginapan bila Warga Tak Patuh Protokol Kesehatan

"Pemerintah telah melakukan bentuk kerjasama multilateral dengan penyedia vaksin, memastikan target vaksin bagi masyarakat. Beberapa bentuk yang dijalin dengan Sinovac, Astraceneza dan Sinopharm," jelasnya.

Terakhir yang menurutnya perlu dicatat adalah saat ini ada 6 Universitas di Indonesia yang tengah mengembangkan vaksin. Sehingga dalam jangka panjang, targetnya adalah independensi vaksin bagi Indonesia. (Knu)