Pemerintah Harus Perkuat Sektor Pertanian Guna Hadapi Resesi Ekonomi

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 10 Agustus 2022
Pemerintah Harus Perkuat Sektor Pertanian Guna Hadapi Resesi Ekonomi

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penguatan sektor pertanian menjadi respon untuk antisipasi dampak dari ketidakpastian global yang mengancam pasokan pangan dan pasokan energi dunia.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian guna menghadapi resesi ekonomi.

Baca Juga:

Digitalisasi jadi Isu Utama Bidang Pertanian dan Perikanan

Menurutnya, sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang sudah terbukti mencapai 5,44 persen pada kuartal II tahun 2022.

Diketahui, sektor pertanian menjadi tiga besar penopang pertumbuhan ekonomi nasional karena memiliki keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia.

“Maka sektor pertanian harus terus diperkuat apalagi saat ini dunia di ambang krisis pangan dan energi yang pasti berimbas ke Indonesia," ucapnya, Rabu (10/8).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan, sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi kuartal II 2022 mencapai 12,98 persen atau tumbuh 1,37 persen dibanding periode sebelumnya.

Menurutnya, pertumbuhan ini memberikan dampak sedikit banyak pada peningkatan ekonomi di sejumlah daerah.

Baca Juga:

Peran Agritech Memperkuat Ekosistem Pertanian

"Secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun ini patut mendapatkan apresiasi luar biasa, karena pertumbuhan ini terjadi di kala banyak negara lain menunjukkan tren penurunan performa ekonomi mereka. Bahkan ada negara yang sudah diambang kebangkrutan, tapi kita justru menunjukkan tren kenaikan," kata Fathan.

Adapun penguatan sektor pertanian adalah dengan cara meningkatkan skala ekonomi. Selain itu, harus terus dimasifkan penerapan teknologi pertanian di sentra pertanian berbagai wilayah tanah air.

"Dengan demikian biaya produksi dapat menjadi lebih murah, sehingga menimbulkan harga yang kompetitif dari produksi komoditas pertanian nasional," ujarnya.

Penguatan sektor pertanian, lanjut Fathan, kian menemukan urgensinya karena krisis pangan dan energi akibat krisis Ukraina-Rusia belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Situasi global pun kian tak menentu setelah ketegangan di Asia Timur meningkat menyusul latihan militer China di Selat Taiwan.

"Kondisi ini harus diantisipasi dengan penyiapan ketersediaan pangan, sehingga saat situasi global benar-benar tak terkendali, minimal kita mempunyai kecukupan pasokan pangan. Apalagi Presiden Jokowi telah memberikan peringatan dini jika situasi global tahun depan kian gelap," kata legislator asal Demak, Jawa Tengah ini. (*)

Baca Juga:

Peran Agritech Memperkuat Ekosistem Pertanian

#Pertanian #DPR RI #Resesi Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Kasus OTT terhadap jaksa ini menjadi momentum penting untuk mengkaji secara mendalam akar persoalan yang masih memicu praktik korupsi.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tak menolak bantuan asing untuk wilayah terdampak bencana.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Indonesia
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Dengan adanya Satgas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Bagikan