Pemerintah Harus Perkuat Sektor Pertanian Guna Hadapi Resesi Ekonomi

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 10 Agustus 2022
Pemerintah Harus Perkuat Sektor Pertanian Guna Hadapi Resesi Ekonomi

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penguatan sektor pertanian menjadi respon untuk antisipasi dampak dari ketidakpastian global yang mengancam pasokan pangan dan pasokan energi dunia.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian guna menghadapi resesi ekonomi.

Baca Juga:

Digitalisasi jadi Isu Utama Bidang Pertanian dan Perikanan

Menurutnya, sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang sudah terbukti mencapai 5,44 persen pada kuartal II tahun 2022.

Diketahui, sektor pertanian menjadi tiga besar penopang pertumbuhan ekonomi nasional karena memiliki keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia.

“Maka sektor pertanian harus terus diperkuat apalagi saat ini dunia di ambang krisis pangan dan energi yang pasti berimbas ke Indonesia," ucapnya, Rabu (10/8).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan, sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi kuartal II 2022 mencapai 12,98 persen atau tumbuh 1,37 persen dibanding periode sebelumnya.

Menurutnya, pertumbuhan ini memberikan dampak sedikit banyak pada peningkatan ekonomi di sejumlah daerah.

Baca Juga:

Peran Agritech Memperkuat Ekosistem Pertanian

"Secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun ini patut mendapatkan apresiasi luar biasa, karena pertumbuhan ini terjadi di kala banyak negara lain menunjukkan tren penurunan performa ekonomi mereka. Bahkan ada negara yang sudah diambang kebangkrutan, tapi kita justru menunjukkan tren kenaikan," kata Fathan.

Adapun penguatan sektor pertanian adalah dengan cara meningkatkan skala ekonomi. Selain itu, harus terus dimasifkan penerapan teknologi pertanian di sentra pertanian berbagai wilayah tanah air.

"Dengan demikian biaya produksi dapat menjadi lebih murah, sehingga menimbulkan harga yang kompetitif dari produksi komoditas pertanian nasional," ujarnya.

Penguatan sektor pertanian, lanjut Fathan, kian menemukan urgensinya karena krisis pangan dan energi akibat krisis Ukraina-Rusia belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Situasi global pun kian tak menentu setelah ketegangan di Asia Timur meningkat menyusul latihan militer China di Selat Taiwan.

"Kondisi ini harus diantisipasi dengan penyiapan ketersediaan pangan, sehingga saat situasi global benar-benar tak terkendali, minimal kita mempunyai kecukupan pasokan pangan. Apalagi Presiden Jokowi telah memberikan peringatan dini jika situasi global tahun depan kian gelap," kata legislator asal Demak, Jawa Tengah ini. (*)

Baca Juga:

Peran Agritech Memperkuat Ekosistem Pertanian

#Pertanian #DPR RI #Resesi Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Sidang MKD DPR, Ahli Sebut Aksi Joget Anggota Dewan Picu Kemarahan Publik
Lima anggota nonaktif DPR itu yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari PAN, serta Adies Kadir dari Golkar.
Dwi Astarini - 2 jam, 14 menit lalu
Sidang MKD DPR, Ahli Sebut Aksi Joget Anggota Dewan Picu Kemarahan Publik
Indonesia
Desak Polisi Usut Tuntas Temuan 2 Kerangka Manusia di Kwitang secara Profesional, DPR: Jangan Sampai Menimbulkan Banyak Spekulasi
Penemuan 2 kerangka manusia diduga berkaitan dengan peristiwa kebakaran gedung saat demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025 lalu.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Desak Polisi Usut Tuntas Temuan 2 Kerangka Manusia di Kwitang secara Profesional, DPR: Jangan Sampai Menimbulkan Banyak Spekulasi
Indonesia
OJK Sebut Indonesia Pemain Utama Ekonomi Digital ASEAN, DPR: Jangan Berpuas Diri
OJK sebelumnya menyebut nilai ekonomi digital Indonesia berpotensi menembus Rp 4.500 triliun pada tahun 2030, dengan peluang besar menjadi pusat pertumbuhan digital di ASEAN.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
OJK Sebut Indonesia Pemain Utama Ekonomi Digital ASEAN, DPR: Jangan Berpuas Diri
Indonesia
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
2 perusahaan penyedia layanan haji (syarikah) yang ditunjuk yakni Rakeen Mashariq Al Mutayizah Company for Pilgrim Service dan Albait Guest.
Frengky Aruan - Sabtu, 01 November 2025
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
Indonesia
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi
Anggota Komisi XIII DPR, Ratna Juwita Sari, meminta pemerintah untuk memperkuat pengendalian polusi.
Soffi Amira - Jumat, 31 Oktober 2025
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi
Indonesia
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Perusahaan besar dengan omzet miliaran rupiah semestinya mampu memberi upah lebih baik.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Indonesia
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima kunjungan tokoh ulama Abu Bakar Ba'asyir, Kamis (30/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Indonesia
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
Keputusan itu diambil lewat rapat internal tertutup, Rabu (29/10).
Dwi Astarini - Kamis, 30 Oktober 2025
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
Indonesia
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Iwakum menilai keterangan DPR RI dan Dewan Pers dalam sidang uji materiil UU Pers di Mahkamah Konstitusi belum menjawab substansi persoalan perlindungan hukum bagi wartawan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Indonesia
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
Sidang awal ini digelar pada masa reses DPR untuk memastikan proses pemeriksaan dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak tertunda.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
Bagikan