Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pemerintah Harus Perkuat Sektor Pertanian Guna Hadapi Resesi Ekonomi

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 10 Agustus 2022
Pemerintah Harus Perkuat Sektor Pertanian Guna Hadapi Resesi Ekonomi

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penguatan sektor pertanian menjadi respon untuk antisipasi dampak dari ketidakpastian global yang mengancam pasokan pangan dan pasokan energi dunia.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian guna menghadapi resesi ekonomi.

Baca Juga:

Digitalisasi jadi Isu Utama Bidang Pertanian dan Perikanan

Menurutnya, sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang sudah terbukti mencapai 5,44 persen pada kuartal II tahun 2022.

Diketahui, sektor pertanian menjadi tiga besar penopang pertumbuhan ekonomi nasional karena memiliki keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia.

“Maka sektor pertanian harus terus diperkuat apalagi saat ini dunia di ambang krisis pangan dan energi yang pasti berimbas ke Indonesia," ucapnya, Rabu (10/8).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan, sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi kuartal II 2022 mencapai 12,98 persen atau tumbuh 1,37 persen dibanding periode sebelumnya.

Menurutnya, pertumbuhan ini memberikan dampak sedikit banyak pada peningkatan ekonomi di sejumlah daerah.

Baca Juga:

Peran Agritech Memperkuat Ekosistem Pertanian

"Secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun ini patut mendapatkan apresiasi luar biasa, karena pertumbuhan ini terjadi di kala banyak negara lain menunjukkan tren penurunan performa ekonomi mereka. Bahkan ada negara yang sudah diambang kebangkrutan, tapi kita justru menunjukkan tren kenaikan," kata Fathan.

Adapun penguatan sektor pertanian adalah dengan cara meningkatkan skala ekonomi. Selain itu, harus terus dimasifkan penerapan teknologi pertanian di sentra pertanian berbagai wilayah tanah air.

"Dengan demikian biaya produksi dapat menjadi lebih murah, sehingga menimbulkan harga yang kompetitif dari produksi komoditas pertanian nasional," ujarnya.

Penguatan sektor pertanian, lanjut Fathan, kian menemukan urgensinya karena krisis pangan dan energi akibat krisis Ukraina-Rusia belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Situasi global pun kian tak menentu setelah ketegangan di Asia Timur meningkat menyusul latihan militer China di Selat Taiwan.

"Kondisi ini harus diantisipasi dengan penyiapan ketersediaan pangan, sehingga saat situasi global benar-benar tak terkendali, minimal kita mempunyai kecukupan pasokan pangan. Apalagi Presiden Jokowi telah memberikan peringatan dini jika situasi global tahun depan kian gelap," kata legislator asal Demak, Jawa Tengah ini. (*)

Baca Juga:

Peran Agritech Memperkuat Ekosistem Pertanian

#Pertanian #DPR RI #Resesi Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Masih banyak korban yang memilih diam karena takut kepada pelaku, merasa malu, mendapat ancaman, tidak dipercaya, atau khawatir justru disalahkan ketika melapor.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Indonesia
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Nanik S Deyang mengungkapkan alasan mengapa dirinya mundur dari Kepala BGN. Ia mengatakan, bahwa Sufmi Dasco Ahmad paling tahu.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Indonesia
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Selama ini, beban sanksi hukum kerap kali ditimpakan sepenuhnya kepada pengemudi atau sopir truk di lapangan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Indonesia
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Fokus utama pemerintah bukan sekadar mencari pengganti, melainkan membenahi program MBG.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Bagikan