Pemerintah Dinilai Berhak Perpanjang PPKM Darurat

MerahPutih.com - Rencana pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menuai kontroversi.

Sebab, ada yang mendukung namun banyak juga yang menolak rencana itu.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, pemerintah berhak untuk memperpanjang PPKM hingga enam pekan ke depan atau sampai kondisi pandemi COVID-19 membaik.

Karena, prioritas kebijakan saat ini ialah menyelamatkan nyawa dan menjaga kesehatan masyarakat Indonesia.

Baca Juga:

Pengelola Bus Pelanggar Perjalanan PPKM Darurat Langsung Dibekukan Izinya

Menurut Mardani, pemerintah memang perlu mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk mengendalikan pandemi.

"Harga nyawa dan kesehatan masyarakat tidak bisa ditukar dengan apa pun,” jelas Mardani kepada wartawan, Jumat (16/7).

Mardani menyebut, PPKM Darurat belum maksimal dan belum menunjukkan hasil yang positif.

"Jika melihat tren selama sepekan hari pelaksanaan PPKM Darurat, belum ada tanda penurunan kasus COVID-19 secara nasional," imbuhnya.

Periode 3-9 Juli 2021 misalnya, penambahan kasus mencapai 32.400 per hari.

Belum lagi masih maraknya sektor non-esensial yang tetap buka.

"Imbasnya pembatasan mobilitas masyarakat kurang optimal,” jelas politikus PKS ini.

Ia menilai, bahwa masyarakat saat ini sangat menunggu kehadiran dan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang sangat terdampak dari PPKM ini.

Baca Juga:

Beri Bantuan Warga Terdampak PPKM Darurat, Kapolri Imbau Tak Keluar Rumah

Pengadaan tabung oksigen, ketersediaan obat-obatan, sampai rumah sakit yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau.

"Negara mesti hadir menjaga rakyat,” tegas Mardani.

Sebab, kehadiran negara dalam keadaan darurat saat ini akan menjadi salah satu jalan atas efektifitas PPKM dan melahirkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Karena, ketidaksatuan dalam instruksi, istilah, kebijakan dan kerap saling koreksi antar-instansi menjadi fenomena harian yang berdampak pada ketidakpercayaan publik,” tutup Mardani. (Knu)

Baca Juga:

Memahami Dampak Ekonomi dan Kesehatan di Masa PPKM Darurat