Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pemerintah Diminta Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Beras

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 01 Februari 2023
Pemerintah Diminta Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Beras

Beras. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Keluhan pedagang di Kota Bandung, Jawa Barat, terkait harga beras yang terus mengalami kenaikan, berdampak pada turunnya daya beli masyarakat.

Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Jawa Barat Ono Surono menyoroti hal tersebut. Seharusnya, kata Ono, kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya sudah diprediksi oleh pemerintah.

Baca Juga:

Beras Bikin Inflasi di Januari Meningkat

"Karena ada situasi internasional yang terdampak pandemi COVID-19 dan perang antara Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai," ujar Ono kepada wartawan, Rabu (1/2).

Ono membeberkan Carangan Beras Pemerintah (CBP) pun mengalami kekurangan yang sangat besar, yaitu hanya 673 Ribu ton per Oktober 2022 atau 11,2 persen.

Selain itu, kata Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat ini, produksi beras menurut Kementerian Pertanian yang dikatakan cukup atau surplus, ternyata hanya isapan jempol belaka.

"Lagi-lagi data yang tidak valid dan akurat menjadikan pemerintah 'terkaget-kaget' dan agaknya merasa kecolongan. Di bawah pun petani teriak masalah pupuk subsidi yang sulit didapat yang pastinya juga menghambat produksi padi," ujarnya.

Ono juga menyinggung soal pernyataan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas), saat konferensi pers yang disiarkan dalam Live Instagram Perum Bulog, Jumat (20/1).

Saat itu, Buwas mengungkapkan adanya aktivitas mafia beras yang menggelar rapat di dekat Kantor Perum Bulog. Adapun tindakan mafia beras itu dengan sengaja menaikan harga beras.

Baca Juga:

Pasar di Kota Bandung Diguyur 500 Ton Beras Buat Stabilkan Harga

Menurut Ono, dengan naiknya harga beras di pasar, pemerintah harus turun tangan, dengan menggerakan seluruh instrumen termasuk Aparat Penegak Hukum.

"Pemerintah daerah pun punya tanggung jawab untuk mengendalikan inflasi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah," tuturnya.

Lebih lanjut, Ono meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalankan amanat Perda tentang Pusat Distribusi Pangan.

"Kan tujuan Perda itu untuk menjaga ketersediaan pangan rakyat dengan mudah dan harga yang wajar," pungkasnya.

Sebagai informasi, harga beras di Kota Bandung dan daerah lainnya di Jawa Barat terus merangsek naik. Di Kota Bandung, kenaikan harga berkisar di angka Rp 1.000 per kg, sedangkan di luar Bandung mencapai Rp 2.000 per kg. (Pon)

Baca Juga:

Surplus Beras Makin Tipis

#Beras #Harga Beras #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Masih banyak korban yang memilih diam karena takut kepada pelaku, merasa malu, mendapat ancaman, tidak dipercaya, atau khawatir justru disalahkan ketika melapor.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Indonesia
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Nanik S Deyang mengungkapkan alasan mengapa dirinya mundur dari Kepala BGN. Ia mengatakan, bahwa Sufmi Dasco Ahmad paling tahu.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Indonesia
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Selama ini, beban sanksi hukum kerap kali ditimpakan sepenuhnya kepada pengemudi atau sopir truk di lapangan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Indonesia
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Fokus utama pemerintah bukan sekadar mencari pengganti, melainkan membenahi program MBG.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Bagikan