Pemerintah Diminta Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Beras

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 01 Februari 2023
Pemerintah Diminta Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Beras

Beras. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Keluhan pedagang di Kota Bandung, Jawa Barat, terkait harga beras yang terus mengalami kenaikan, berdampak pada turunnya daya beli masyarakat.

Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Jawa Barat Ono Surono menyoroti hal tersebut. Seharusnya, kata Ono, kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya sudah diprediksi oleh pemerintah.

Baca Juga:

Beras Bikin Inflasi di Januari Meningkat

"Karena ada situasi internasional yang terdampak pandemi COVID-19 dan perang antara Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai," ujar Ono kepada wartawan, Rabu (1/2).

Ono membeberkan Carangan Beras Pemerintah (CBP) pun mengalami kekurangan yang sangat besar, yaitu hanya 673 Ribu ton per Oktober 2022 atau 11,2 persen.

Selain itu, kata Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat ini, produksi beras menurut Kementerian Pertanian yang dikatakan cukup atau surplus, ternyata hanya isapan jempol belaka.

"Lagi-lagi data yang tidak valid dan akurat menjadikan pemerintah 'terkaget-kaget' dan agaknya merasa kecolongan. Di bawah pun petani teriak masalah pupuk subsidi yang sulit didapat yang pastinya juga menghambat produksi padi," ujarnya.

Ono juga menyinggung soal pernyataan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas), saat konferensi pers yang disiarkan dalam Live Instagram Perum Bulog, Jumat (20/1).

Saat itu, Buwas mengungkapkan adanya aktivitas mafia beras yang menggelar rapat di dekat Kantor Perum Bulog. Adapun tindakan mafia beras itu dengan sengaja menaikan harga beras.

Baca Juga:

Pasar di Kota Bandung Diguyur 500 Ton Beras Buat Stabilkan Harga

Menurut Ono, dengan naiknya harga beras di pasar, pemerintah harus turun tangan, dengan menggerakan seluruh instrumen termasuk Aparat Penegak Hukum.

"Pemerintah daerah pun punya tanggung jawab untuk mengendalikan inflasi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah," tuturnya.

Lebih lanjut, Ono meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalankan amanat Perda tentang Pusat Distribusi Pangan.

"Kan tujuan Perda itu untuk menjaga ketersediaan pangan rakyat dengan mudah dan harga yang wajar," pungkasnya.

Sebagai informasi, harga beras di Kota Bandung dan daerah lainnya di Jawa Barat terus merangsek naik. Di Kota Bandung, kenaikan harga berkisar di angka Rp 1.000 per kg, sedangkan di luar Bandung mencapai Rp 2.000 per kg. (Pon)

Baca Juga:

Surplus Beras Makin Tipis

#Beras #Harga Beras #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
Update Harga Pangan 5 Juni 2026: Cabai Rawit Merah Makin Pedas Nyaris Tembus Rp70 Ribu, Minyak Goreng Curah Bikin Garuk Kepala
Sengatan harga tidak hanya berasal dari varian cabai rawit, namun juga merembet ke komoditas bawang dan pasokan beras nasional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Juni 2026
Update Harga Pangan 5 Juni 2026: Cabai Rawit Merah Makin Pedas Nyaris Tembus Rp70 Ribu, Minyak Goreng Curah Bikin Garuk Kepala
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Bulog Serap 3,01 Juta Ton Beras Petani, Stok Makin Banyak
Keberhasilan serapan berdampak langsung terhadap penguatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini berada pada level tertinggi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 Juni 2026
Bulog Serap 3,01 Juta Ton Beras Petani, Stok Makin Banyak
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Bagikan