Pemerintah Diminta Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Beras

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 01 Februari 2023
Pemerintah Diminta Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Beras

Beras. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Keluhan pedagang di Kota Bandung, Jawa Barat, terkait harga beras yang terus mengalami kenaikan, berdampak pada turunnya daya beli masyarakat.

Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Jawa Barat Ono Surono menyoroti hal tersebut. Seharusnya, kata Ono, kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya sudah diprediksi oleh pemerintah.

Baca Juga:

Beras Bikin Inflasi di Januari Meningkat

"Karena ada situasi internasional yang terdampak pandemi COVID-19 dan perang antara Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai," ujar Ono kepada wartawan, Rabu (1/2).

Ono membeberkan Carangan Beras Pemerintah (CBP) pun mengalami kekurangan yang sangat besar, yaitu hanya 673 Ribu ton per Oktober 2022 atau 11,2 persen.

Selain itu, kata Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat ini, produksi beras menurut Kementerian Pertanian yang dikatakan cukup atau surplus, ternyata hanya isapan jempol belaka.

"Lagi-lagi data yang tidak valid dan akurat menjadikan pemerintah 'terkaget-kaget' dan agaknya merasa kecolongan. Di bawah pun petani teriak masalah pupuk subsidi yang sulit didapat yang pastinya juga menghambat produksi padi," ujarnya.

Ono juga menyinggung soal pernyataan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas), saat konferensi pers yang disiarkan dalam Live Instagram Perum Bulog, Jumat (20/1).

Saat itu, Buwas mengungkapkan adanya aktivitas mafia beras yang menggelar rapat di dekat Kantor Perum Bulog. Adapun tindakan mafia beras itu dengan sengaja menaikan harga beras.

Baca Juga:

Pasar di Kota Bandung Diguyur 500 Ton Beras Buat Stabilkan Harga

Menurut Ono, dengan naiknya harga beras di pasar, pemerintah harus turun tangan, dengan menggerakan seluruh instrumen termasuk Aparat Penegak Hukum.

"Pemerintah daerah pun punya tanggung jawab untuk mengendalikan inflasi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah," tuturnya.

Lebih lanjut, Ono meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalankan amanat Perda tentang Pusat Distribusi Pangan.

"Kan tujuan Perda itu untuk menjaga ketersediaan pangan rakyat dengan mudah dan harga yang wajar," pungkasnya.

Sebagai informasi, harga beras di Kota Bandung dan daerah lainnya di Jawa Barat terus merangsek naik. Di Kota Bandung, kenaikan harga berkisar di angka Rp 1.000 per kg, sedangkan di luar Bandung mencapai Rp 2.000 per kg. (Pon)

Baca Juga:

Surplus Beras Makin Tipis

#Beras #Harga Beras #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Bulog Salurkan 75 Ribu Ton Beras Premium Per Bulan ke Ritel Modern, Pastikan Ketersedian Beras Bagi Warga
Penguatan pasokan melalui ritel modern itu menjadi bagian dari strategi Bulog untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk beras premium Bulog
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 09 September 2026
Bulog Salurkan 75 Ribu Ton Beras Premium Per Bulan ke Ritel Modern, Pastikan Ketersedian Beras Bagi Warga
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
El Nino Makin Panjang, Bantuan Beras Bakal Dilanjut Sampai Akhir Tahun
Penyaluran bantuan beras yang telah berjalan hingga September akan dilanjutkan pada tiga bulan berikutnya sesuai arahan Presiden Prabowo.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
El Nino Makin Panjang, Bantuan Beras Bakal Dilanjut Sampai Akhir Tahun
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Bagikan