Pemerintah Diminta Optimalkan Layanan Kesehatan Atasi DBD

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 10 Agustus 2022
Pemerintah Diminta Optimalkan Layanan Kesehatan Atasi DBD

Kegiatan pengasapan untuk mencegah DBD. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kasus DBD hingga pekan ke-30 tahun 2022 tercatat sebanyak 68.903 kasus di 456 kabupaten dan kota di 34 provinsi, dengan 640 kasus kematian. Pada pekan lalu, terjadi penambahan 1.311 kasus dan 13 kematian dalam sepekan.

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar meminta Pemerintah mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk mengatasi tingginya kasus demam berdarah dengue (DBD) dalam beberapa pekan terakhir.

Baca Juga:

217 Warga Solo Terjangkit DBD, 6 Orang Meninggal Dunia

"Saya dapat laporan kasus DBD dalam beberapa pekan ini naik. Karena itu, saya minta Pemerintah mengoptimalkan pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang mengalami kasus DBD tinggi," kata Muhaimin dikutip dari Antara, Rabu (10/8).

Dia menilai Pemerintah perlu "pasang badan" terkait tingginya kasus DBD, terutama terkait pelayanan untuk tes DBD, kesiapan tenaga medis, maupun kebutuhan obat-obatan DBD secara memadai.

"Ini peringatan untuk Pemerintah dan kita semua. DBD jangan diabaikan. Apalagi ada kemiripan gejala awal pada pasien DBD dengan pasien COVID-19, sehingga perlu pendeteksian dini yang lebih cepat dan akurat," jelasnya.

Dia juga mendorong Kemenkes dan Dinas Kesehatan di daerah untuk gencar melakukan upaya pencegahan penularan serta pengendalian peningkatan kasus DBD.

Baca Juga:

Menkes Tertarik soal Inovasi Baru Cegah Penyebaran DBD

Salah satunya dengan menggalakkan kembali kegiatan bersih-bersih dan melakukan penyemprotan atau fogging secara berkala di wilayah-wilayah padat pemukiman.

"Saya juga mendorong Pemerintah gencar mengampanyekan pola hidup sehat di tengah masyarakat. Misalnya, melalui gerakan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur benda yang bisa menampung air," ujarnya.

Muhaimin juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi penularan virus DBD dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta meningkatkan imun tubuh.

Dia menilai perlu ada kesadaran dari masyarakat untuk mencegah DBD, khususnya di lingkungan terdekat dan kalau ada gejala terinfeksi DBD jangan dibiarkan, segera diperiksakan. (*)

Baca Juga:

162 Kabupaten dan Kota Laporkan Peningkatan Kasus DBD

#Muhaimin Iskandar #DPR RI #Layanan Kesehatan #Kemenkes
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Cak Imin Resmikan Groundbreaking Rekonstruksi Ponpes Al Khoziny, Tekankan Momentum Berbenah
Menko Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin, hadiri groundbreaking rekonstruksi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo. Tekankan penguatan keamanan dan tata kelola pesantren.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
Cak Imin Resmikan Groundbreaking Rekonstruksi Ponpes Al Khoziny, Tekankan Momentum Berbenah
Indonesia
Etomidate Resmi Masuk Narkotika Golongan II, Penyalahgunaan Bisa Dijerat UU Narkotika
Pemerintah menetapkan etomidate sebagai narkotika golongan II melalui Permenkes 15/2025. Penyalahgunaan dapat dijerat UU Narkotika dan memperoleh rehabilitasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
Etomidate Resmi Masuk Narkotika Golongan II, Penyalahgunaan Bisa Dijerat UU Narkotika
Indonesia
RSUD Aceh Tamiang Mulai Aktif lagi, UGD dan Layanan Hemodialisa Siap Beroperasi
Sambil menunggu semua ruangan betul-betul siap digunakan, pasien yang datang diupayakan untuk dilayani.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
RSUD Aceh Tamiang Mulai Aktif lagi, UGD dan Layanan Hemodialisa Siap Beroperasi
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
SPPG Jadi Motor Ekonomi Lokal, Cak Imin: Jangan Ada Bahan Impor
Cak Imin menegaskan dapur SPPG dalam program MBG harus memakai bahan lokal dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Larangan bahan impor diterapkan bertahap.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
SPPG Jadi Motor Ekonomi Lokal, Cak Imin: Jangan Ada Bahan Impor
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Bagikan