Pemerintah Diminta Optimalkan Layanan Kesehatan Atasi DBD

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 10 Agustus 2022
Pemerintah Diminta Optimalkan Layanan Kesehatan Atasi DBD

Kegiatan pengasapan untuk mencegah DBD. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kasus DBD hingga pekan ke-30 tahun 2022 tercatat sebanyak 68.903 kasus di 456 kabupaten dan kota di 34 provinsi, dengan 640 kasus kematian. Pada pekan lalu, terjadi penambahan 1.311 kasus dan 13 kematian dalam sepekan.

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar meminta Pemerintah mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk mengatasi tingginya kasus demam berdarah dengue (DBD) dalam beberapa pekan terakhir.

Baca Juga:

217 Warga Solo Terjangkit DBD, 6 Orang Meninggal Dunia

"Saya dapat laporan kasus DBD dalam beberapa pekan ini naik. Karena itu, saya minta Pemerintah mengoptimalkan pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang mengalami kasus DBD tinggi," kata Muhaimin dikutip dari Antara, Rabu (10/8).

Dia menilai Pemerintah perlu "pasang badan" terkait tingginya kasus DBD, terutama terkait pelayanan untuk tes DBD, kesiapan tenaga medis, maupun kebutuhan obat-obatan DBD secara memadai.

"Ini peringatan untuk Pemerintah dan kita semua. DBD jangan diabaikan. Apalagi ada kemiripan gejala awal pada pasien DBD dengan pasien COVID-19, sehingga perlu pendeteksian dini yang lebih cepat dan akurat," jelasnya.

Dia juga mendorong Kemenkes dan Dinas Kesehatan di daerah untuk gencar melakukan upaya pencegahan penularan serta pengendalian peningkatan kasus DBD.

Baca Juga:

Menkes Tertarik soal Inovasi Baru Cegah Penyebaran DBD

Salah satunya dengan menggalakkan kembali kegiatan bersih-bersih dan melakukan penyemprotan atau fogging secara berkala di wilayah-wilayah padat pemukiman.

"Saya juga mendorong Pemerintah gencar mengampanyekan pola hidup sehat di tengah masyarakat. Misalnya, melalui gerakan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur benda yang bisa menampung air," ujarnya.

Muhaimin juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi penularan virus DBD dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta meningkatkan imun tubuh.

Dia menilai perlu ada kesadaran dari masyarakat untuk mencegah DBD, khususnya di lingkungan terdekat dan kalau ada gejala terinfeksi DBD jangan dibiarkan, segera diperiksakan. (*)

Baca Juga:

162 Kabupaten dan Kota Laporkan Peningkatan Kasus DBD

#Muhaimin Iskandar #DPR RI #Layanan Kesehatan #Kemenkes
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan