Pemerintah Diminta Optimalkan Layanan Kesehatan Atasi DBD

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 10 Agustus 2022
Pemerintah Diminta Optimalkan Layanan Kesehatan Atasi DBD

Kegiatan pengasapan untuk mencegah DBD. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kasus DBD hingga pekan ke-30 tahun 2022 tercatat sebanyak 68.903 kasus di 456 kabupaten dan kota di 34 provinsi, dengan 640 kasus kematian. Pada pekan lalu, terjadi penambahan 1.311 kasus dan 13 kematian dalam sepekan.

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar meminta Pemerintah mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk mengatasi tingginya kasus demam berdarah dengue (DBD) dalam beberapa pekan terakhir.

Baca Juga:

217 Warga Solo Terjangkit DBD, 6 Orang Meninggal Dunia

"Saya dapat laporan kasus DBD dalam beberapa pekan ini naik. Karena itu, saya minta Pemerintah mengoptimalkan pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang mengalami kasus DBD tinggi," kata Muhaimin dikutip dari Antara, Rabu (10/8).

Dia menilai Pemerintah perlu "pasang badan" terkait tingginya kasus DBD, terutama terkait pelayanan untuk tes DBD, kesiapan tenaga medis, maupun kebutuhan obat-obatan DBD secara memadai.

"Ini peringatan untuk Pemerintah dan kita semua. DBD jangan diabaikan. Apalagi ada kemiripan gejala awal pada pasien DBD dengan pasien COVID-19, sehingga perlu pendeteksian dini yang lebih cepat dan akurat," jelasnya.

Dia juga mendorong Kemenkes dan Dinas Kesehatan di daerah untuk gencar melakukan upaya pencegahan penularan serta pengendalian peningkatan kasus DBD.

Baca Juga:

Menkes Tertarik soal Inovasi Baru Cegah Penyebaran DBD

Salah satunya dengan menggalakkan kembali kegiatan bersih-bersih dan melakukan penyemprotan atau fogging secara berkala di wilayah-wilayah padat pemukiman.

"Saya juga mendorong Pemerintah gencar mengampanyekan pola hidup sehat di tengah masyarakat. Misalnya, melalui gerakan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur benda yang bisa menampung air," ujarnya.

Muhaimin juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi penularan virus DBD dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta meningkatkan imun tubuh.

Dia menilai perlu ada kesadaran dari masyarakat untuk mencegah DBD, khususnya di lingkungan terdekat dan kalau ada gejala terinfeksi DBD jangan dibiarkan, segera diperiksakan. (*)

Baca Juga:

162 Kabupaten dan Kota Laporkan Peningkatan Kasus DBD

#Muhaimin Iskandar #DPR RI #Layanan Kesehatan #Kemenkes
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Kepercayaan publik tidak dibangun dari pidato atau laporan, tetapi dari tindakan nyata
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 57 menit lalu
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Indonesia
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Rokhmat mendesak pemerintah agar lahan milik PTPN dan Perhutani di Pulau Jawa segera dikembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air yang padat vegetasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Indonesia
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal angka di atas kertas
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Indonesia
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Meski semangat awal aturan ketenagakerjaan adalah melindungi tenaga kerja lokal, Charles menekankan pentingnya memberikan hak bagi WNA yang merupakan bagian dari keluarga Indonesia
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Pemerintah tidak boleh menyamakan birokrasi negara dengan korporasi dalam hal pengupahan, namun tetap harus menemukan formulasi upah yang memanusiakan guru
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Indonesia
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Jangan ada nanti penyidik yang di daerah-daerah tidak mendengar arahan Wassidik, tapi mau menetapkan tersangka tidak berani
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Indonesia
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Anggota DPR PKB Mafirion menyoroti rendahnya gaji guru honorer yang dinilai tak manusiawi dan melanggar HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Indonesia
Kemenkes Perluas Program Cek Kesehatan Gratis 2026, Penanganan Medis Kini Ikut Gratis
Kemenkes memperluas program Cek Kesehatan Gratis 2026 dengan penanganan medis gratis pasca-skrining. Berlaku 15 hari dan dilanjutkan lewat BPJS Kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 24 Januari 2026
Kemenkes Perluas Program Cek Kesehatan Gratis 2026, Penanganan Medis Kini Ikut Gratis
Indonesia
1 Tahun Berjalan, 55% Rakyat Indonesia Belum Tahu Ada Program Cek Kesehatan Gratis
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan sepanjang tahun 2025, tercatat 70 juta masyarakat Indonesia telah mengikuti cek kesehatan gratis (CKG).
Wisnu Cipto - Sabtu, 24 Januari 2026
1 Tahun Berjalan, 55% Rakyat Indonesia Belum Tahu Ada Program Cek Kesehatan Gratis
Indonesia
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
OJK harus meningkatkan kecepatan respons terhadap pelanggaran dengan melibatkan Satgas PASTI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Bagikan