Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pemerintah Diminta Lebih Antisipatif Terhadap Tambahan Kuota Haji

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 21 Juni 2023
Pemerintah Diminta Lebih Antisipatif Terhadap Tambahan Kuota Haji

Tenda Jemaah Haji. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR RI berharap agar ke depan pemerintah lebih antisipatif terhadap tambahan kuota haji. Hal itu lantaran pada tahun 2023 ini tambahan jamaah Haji Lansia meningkat signifikan sehingga pemerintah harus memberikan pelayanan ekstra terhadap jamaah haji Lansia.

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi VIII DPR Endang Maria Astuti saaf mengikuti Timwas Haji DPR mengunjungi Gloria Hotel Al Fayroz Al Massi di Kota Madinah, Arab Saudi, Selasa (20/6).

Baca Juga:

Jemaah Haji Indonesia Diminta Tak Selfie Berlebihan di Masjidil Haram

Endang menyoroti bertambahnya jumlah jamaah haji yang sakit tahun ini yang disebabkan karena para Lansia tersebut belum mempersiapkan diri untuk menjaga kesehatan fisiknya.

"Ke depan kita berharap Kemenag lebih mengantisipasi kloter tambahan, sehingga dari pihak pemerintah maupun jamaah haji juga sama-sama sudah prepare semua hal," kata Endang dikutip, Rabu (21/6).

Misalnya, kata dia, terkait penggabungan kelompok dari daerah kabupaten atau kota yang berbeda, walaupun sedikit tetapi jangan sampai masalah kesehatan ini jadi persoalan.

"Jadi nanti ke depan, menurut saya akan coba kita pikirkan evaluasinya agar supaya jamaah haji betul-betul mendapatkan perlindungan all in dari Komisi VIII. Jangan sampai mendadak justru akhirnya mereka jadi banyak yang sakit," ujarnya.

Legislator Dapil Jateng IV ini menambahkan, Pemerintah pada tahun lalu pernah tidak mengambil kuota tambahan jamaah haji. Namun, untuk tahun 2023 ini setelah berdebat panjang dengan Komisi VIII DPR melalui rapat, akhirnya diambil kuota tambahannya untuk jamaah haji Reguler.

Baca Juga:

Soal Berangkat Haji Bareng Anies, Puan: Ibadah Bukan Berpolitik

"Yah, memang akhirnya Komisi VIII juga akhirnya mendukung, dikarenakan kuota antrean setelah dua tahun pandemi semakin lama makin panjang terutama yang jamaah Lansia. Adapun jamaah yang bukan Lansia juga banyak yang mendadak sakit setelah datang di sini karena mungkin mereka belum menyiapkan dengan baik," terang Endang.

Politisi Golkar ini menyatakan untuk fasilitas hotel yang diberikan Kementerian Agama sudah layak karena setara dengan bintang 3. Dia menyebut rata -rata hotel di Madinah relatif dekat dan layak karena relatif baru dibangun semua.

"Saya berharap kepada para jamaah haji kuota tambahan yang terdiri dari beberapa kabupaten (namun) mereka itu rata -rata belum begitu mengenal dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut Endang menambahkan, sejauh ini jamaah haji belum ada yang komplain tentang hotel dan kamarnya, walaupun rata -rata per kamar diisi antara 4 sampai 5 orang.

"Saya ingin persaudaraannya tergalang juga dengan baik, kemudian karena ini mendarat di Madinah, tentu saja harus ada ekstra makan karena mesti menginap sehari. Nah persoalan yang seperti ini saya kira di luar prediksi kita," tutup Endang. (Pon)

Baca Juga:

Makanan Siap Saji Diberikan Pada Jemaah Haji Saat di Armuzna

#Golkar #Kementerian Agama #DPR RI #Kuota Haji
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Masih banyak korban yang memilih diam karena takut kepada pelaku, merasa malu, mendapat ancaman, tidak dipercaya, atau khawatir justru disalahkan ketika melapor.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Indonesia
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Nanik S Deyang mengungkapkan alasan mengapa dirinya mundur dari Kepala BGN. Ia mengatakan, bahwa Sufmi Dasco Ahmad paling tahu.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Indonesia
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Selama ini, beban sanksi hukum kerap kali ditimpakan sepenuhnya kepada pengemudi atau sopir truk di lapangan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Indonesia
Begini Materi Terkait LGBTQ Yang Bakal Diajarkan ke Siswa Kelas IV SD sampai SMA
Sehingga anak-anak memiliki pemahaman dan dapat memberikan respons yang tepat agar tidak terjebak dalam gerakan-gerakan penyebaran budaya LGBTQ
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
Begini Materi Terkait LGBTQ Yang Bakal Diajarkan ke Siswa Kelas IV SD sampai SMA
Indonesia
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Fokus utama pemerintah bukan sekadar mencari pengganti, melainkan membenahi program MBG.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Bagikan