Pemerintah Diminta Lebih Antisipatif Terhadap Tambahan Kuota Haji

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 21 Juni 2023
Pemerintah Diminta Lebih Antisipatif Terhadap Tambahan Kuota Haji

Tenda Jemaah Haji. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR RI berharap agar ke depan pemerintah lebih antisipatif terhadap tambahan kuota haji. Hal itu lantaran pada tahun 2023 ini tambahan jamaah Haji Lansia meningkat signifikan sehingga pemerintah harus memberikan pelayanan ekstra terhadap jamaah haji Lansia.

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi VIII DPR Endang Maria Astuti saaf mengikuti Timwas Haji DPR mengunjungi Gloria Hotel Al Fayroz Al Massi di Kota Madinah, Arab Saudi, Selasa (20/6).

Baca Juga:

Jemaah Haji Indonesia Diminta Tak Selfie Berlebihan di Masjidil Haram

Endang menyoroti bertambahnya jumlah jamaah haji yang sakit tahun ini yang disebabkan karena para Lansia tersebut belum mempersiapkan diri untuk menjaga kesehatan fisiknya.

"Ke depan kita berharap Kemenag lebih mengantisipasi kloter tambahan, sehingga dari pihak pemerintah maupun jamaah haji juga sama-sama sudah prepare semua hal," kata Endang dikutip, Rabu (21/6).

Misalnya, kata dia, terkait penggabungan kelompok dari daerah kabupaten atau kota yang berbeda, walaupun sedikit tetapi jangan sampai masalah kesehatan ini jadi persoalan.

"Jadi nanti ke depan, menurut saya akan coba kita pikirkan evaluasinya agar supaya jamaah haji betul-betul mendapatkan perlindungan all in dari Komisi VIII. Jangan sampai mendadak justru akhirnya mereka jadi banyak yang sakit," ujarnya.

Legislator Dapil Jateng IV ini menambahkan, Pemerintah pada tahun lalu pernah tidak mengambil kuota tambahan jamaah haji. Namun, untuk tahun 2023 ini setelah berdebat panjang dengan Komisi VIII DPR melalui rapat, akhirnya diambil kuota tambahannya untuk jamaah haji Reguler.

Baca Juga:

Soal Berangkat Haji Bareng Anies, Puan: Ibadah Bukan Berpolitik

"Yah, memang akhirnya Komisi VIII juga akhirnya mendukung, dikarenakan kuota antrean setelah dua tahun pandemi semakin lama makin panjang terutama yang jamaah Lansia. Adapun jamaah yang bukan Lansia juga banyak yang mendadak sakit setelah datang di sini karena mungkin mereka belum menyiapkan dengan baik," terang Endang.

Politisi Golkar ini menyatakan untuk fasilitas hotel yang diberikan Kementerian Agama sudah layak karena setara dengan bintang 3. Dia menyebut rata -rata hotel di Madinah relatif dekat dan layak karena relatif baru dibangun semua.

"Saya berharap kepada para jamaah haji kuota tambahan yang terdiri dari beberapa kabupaten (namun) mereka itu rata -rata belum begitu mengenal dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut Endang menambahkan, sejauh ini jamaah haji belum ada yang komplain tentang hotel dan kamarnya, walaupun rata -rata per kamar diisi antara 4 sampai 5 orang.

"Saya ingin persaudaraannya tergalang juga dengan baik, kemudian karena ini mendarat di Madinah, tentu saja harus ada ekstra makan karena mesti menginap sehari. Nah persoalan yang seperti ini saya kira di luar prediksi kita," tutup Endang. (Pon)

Baca Juga:

Makanan Siap Saji Diberikan Pada Jemaah Haji Saat di Armuzna

#Golkar #Kementerian Agama #DPR RI #Kuota Haji
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
Waketum Golkar Sebut AHY Kasih Sinyal Kuat Siap Jadi Penantang di Pilpres 2029
Sinyal tersebut muncul ketika kondisi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan.
Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Waketum Golkar Sebut AHY Kasih Sinyal Kuat Siap Jadi Penantang di Pilpres 2029
Indonesia
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Kesiapsiagaan dini dinilai akan mengurangi risiko negatif baik dari jumlah korban maupun kerusakan material. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Bagikan