Pemerintah Diminta Lebih Antisipatif Terhadap Tambahan Kuota Haji

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 21 Juni 2023
Pemerintah Diminta Lebih Antisipatif Terhadap Tambahan Kuota Haji

Tenda Jemaah Haji. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR RI berharap agar ke depan pemerintah lebih antisipatif terhadap tambahan kuota haji. Hal itu lantaran pada tahun 2023 ini tambahan jamaah Haji Lansia meningkat signifikan sehingga pemerintah harus memberikan pelayanan ekstra terhadap jamaah haji Lansia.

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi VIII DPR Endang Maria Astuti saaf mengikuti Timwas Haji DPR mengunjungi Gloria Hotel Al Fayroz Al Massi di Kota Madinah, Arab Saudi, Selasa (20/6).

Baca Juga:

Jemaah Haji Indonesia Diminta Tak Selfie Berlebihan di Masjidil Haram

Endang menyoroti bertambahnya jumlah jamaah haji yang sakit tahun ini yang disebabkan karena para Lansia tersebut belum mempersiapkan diri untuk menjaga kesehatan fisiknya.

"Ke depan kita berharap Kemenag lebih mengantisipasi kloter tambahan, sehingga dari pihak pemerintah maupun jamaah haji juga sama-sama sudah prepare semua hal," kata Endang dikutip, Rabu (21/6).

Misalnya, kata dia, terkait penggabungan kelompok dari daerah kabupaten atau kota yang berbeda, walaupun sedikit tetapi jangan sampai masalah kesehatan ini jadi persoalan.

"Jadi nanti ke depan, menurut saya akan coba kita pikirkan evaluasinya agar supaya jamaah haji betul-betul mendapatkan perlindungan all in dari Komisi VIII. Jangan sampai mendadak justru akhirnya mereka jadi banyak yang sakit," ujarnya.

Legislator Dapil Jateng IV ini menambahkan, Pemerintah pada tahun lalu pernah tidak mengambil kuota tambahan jamaah haji. Namun, untuk tahun 2023 ini setelah berdebat panjang dengan Komisi VIII DPR melalui rapat, akhirnya diambil kuota tambahannya untuk jamaah haji Reguler.

Baca Juga:

Soal Berangkat Haji Bareng Anies, Puan: Ibadah Bukan Berpolitik

"Yah, memang akhirnya Komisi VIII juga akhirnya mendukung, dikarenakan kuota antrean setelah dua tahun pandemi semakin lama makin panjang terutama yang jamaah Lansia. Adapun jamaah yang bukan Lansia juga banyak yang mendadak sakit setelah datang di sini karena mungkin mereka belum menyiapkan dengan baik," terang Endang.

Politisi Golkar ini menyatakan untuk fasilitas hotel yang diberikan Kementerian Agama sudah layak karena setara dengan bintang 3. Dia menyebut rata -rata hotel di Madinah relatif dekat dan layak karena relatif baru dibangun semua.

"Saya berharap kepada para jamaah haji kuota tambahan yang terdiri dari beberapa kabupaten (namun) mereka itu rata -rata belum begitu mengenal dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut Endang menambahkan, sejauh ini jamaah haji belum ada yang komplain tentang hotel dan kamarnya, walaupun rata -rata per kamar diisi antara 4 sampai 5 orang.

"Saya ingin persaudaraannya tergalang juga dengan baik, kemudian karena ini mendarat di Madinah, tentu saja harus ada ekstra makan karena mesti menginap sehari. Nah persoalan yang seperti ini saya kira di luar prediksi kita," tutup Endang. (Pon)

Baca Juga:

Makanan Siap Saji Diberikan Pada Jemaah Haji Saat di Armuzna

#Golkar #Kementerian Agama #DPR RI #Kuota Haji
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
Kemenag Catat Perputaran Uang lewat Hewan Kurban Idul Adha 1447 H Tembus Rp 18 Triliun
Selain berdampak sosial, pelaksanaan kurban tahun ini juga memiliki nilai ekonomi yang sangat besar.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Kemenag Catat Perputaran Uang lewat Hewan Kurban Idul Adha 1447 H Tembus Rp 18 Triliun
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Bagikan