Pemerintah Diminta Bentuk Tim Pencari Fakta Gangguan Ginjal Akut

MerahPutih.com - Gangguan ginjal akut pada anak di tanah air menelan banyak korban. Setidaknya ada 251 kasus dan 143 di antaranya meninggal.

Anggota Komisi IX Netty Prasetiyani meminta pemerintah segera membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF).

Langkah ini untuk mengusut tuntas kasus gangguan ginjal akut yang menyebabkan banyak anak meninggal.

Baca Juga:

Polri Sasar Produsen Obat Penyebab Gangguan Ginjal Akut

"Selain fokus pada upaya pengobatan korban, pemerintah juga harus fokus pada investigasinya agar kasus ini terang benderang," katanya, Rabu (26/10).

Menurut politisi PKS ini, TGIPF harus bekerja transparan dan independen dalam melakukan investigasi agar hasilnya dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan.

Termasuk apakah ada faktor lain penyebab terjadinya kasus tersebut, di luar dugaan cemaran Etilen Glikol dan Dietilien Glikol.

"Hukum dan beri sanksi keras jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan," ungkap Netty.

Menurut Netty, penarikan obat, bahkan inspeksi ke apotek tanpa kejelasan informasi, malah menimbulkan kegaduhan publik baru.

Pemerintah dalam hal ini BPOM harus mampu menjelaskan pada masyarakat bagaimana proses pengawasan terhadap obat-obat yang beredar secara berkala.

"Jangan baru gegabah bertindak saat terjadi kejadian dengan penggeledahan atau inspeksi yang tidak sesuai prosedur," katanya,"jelas dia.

Baca Juga:

DPRD DKI Izinkan Dinkes DKI Pakai BTT Antisipasi Gangguan Ginjal Akut

Netty berharap kejadian ini menjadi momentum bagi perbaikan tata kelola industri farmasi di Indonesia yang sehat, fair, kompetitif, dan pro kepentingan rakyat.

"Pengawasan obat dan makanan harus dilakukan super ketat, karena sebuah kesalahan dapat berakibat fatal," sebut Netty.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) segera meneliti penyebab penyakit gagal ginjal akut yang telah menelan ratusan korban anak.

Menurut dia, BRIN yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan riset kesehatan harus segera mengambil inisiatif strategis tersebut.

"Jangan membiarkannya berlarut-larut. Apalagi kalau yang muncul hanyalah inisiatif impor obat dengan biaya APBN,” tegas Mulyanto.

Politisi PKS ini menilai BRIN harus didorong optimal untuk meneliti soal ini secara akurat.

"Termasuk mencari penyebab dan usulan solusinya. Ini kasus luar biasa, yang perlu didekati secara luar biasa dengan keseriusan,” jelas dia.

Hingga Senin (24/10), terdapat 251 kasus gagal ginjal akut yang berasal dari 26 provinsi.

Sekitar 80 persen kasus terjadi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, Sumatera Barat, Bali, Banten, dan Sumatera Utara.

Persentase angka kematian ada di 56 persen atau 143 kasus.

Surat Edaran (SE) Kemenkes pada tanggal 18 Oktober meminta untuk tidak menjual dan tidak meresepkan obat sirop di fasilitas layanan kesehatan (RS, puskesmas, apotek, dll), sementara telah berhasil mencegah penambahan kasus baru. (Knu)

Baca Juga:

Kasus Gangguan Ginjal Akut di Jakarta Naik Signifikan Mulai Agustus 2022