Kemenkes Diminta Perbaiki Komunikasi dengan Organisasi Profesi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 15 Mei 2025
Kemenkes Diminta Perbaiki Komunikasi dengan Organisasi Profesi

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) didesak untuk memperbaiki mekanisme komunikasi, terutama terkait peralihan pengelolaan kolegium kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Kesehatan. Pasalnya, UU Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 membawa perubahan signifikan dalam struktur kolegium.

Jika sebelumnya kolegium berada di bawah organisasi profesi, kini menjadi bagian integral dari Konsil Kesehatan Indonesia (KKI).

KKI, yang dulunya juga berada di bawah naungan organisasi profesi, kini memiliki tanggung jawab menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta menetapkan standar kurikulum untuk pelatihan berkelanjutan.

Baca juga:

DPR Soroti Dugaan Pelanggaran Prosedur dan Dampak Kebijakan Kemenkes Terkait Mutasi Sejumlah Dokter Anak

Meskipun UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mengakui keberadaan organisasi profesi, banyak peran dan fungsi penting yang sebelumnya diemban oleh organisasi tersebut, seperti penerbitan sertifikat kompetensi dan penyelenggaraan program pengembangan profesi berkelanjutan, kini dialihkan kepada pemerintah atau lembaga di bawahnya.

Ia menekankan pentingnya menghargai peran kolegium sebelumnya dan mengelola perubahan dengan melibatkan semua pihak.

"Kan ada change management, ketika ada perubahan, berarti harus ada proses yang ditempuh, ada komunikasi, ada pelibatan,” jelas Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher dalam keterangannya, Kamis (15/5).

Netty mengungkapkan bahwa informasi yang diterima dalam RDPU menunjukkan adanya minimnya komunikasi antara Kemenkes dan organisasi profesi yang selama ini telah aktif. Oleh karena itu, ia mendesak Kemenkes untuk membuka dialog dan merangkul semua pihak agar praktik baik dapat dilanjutkan dan kekurangan dapat diperbaiki.

Baca juga:

Kemenag Imbau Waspada Cuaca Panas, Dokter Bagikan Tips Jaga Kesehatan Kulit Calon Haji

Menurutnya, mempertahankan situasi komunikasi yang buruk hanya akan menimbulkan polemik di masyarakat dan media sosial. Ia menekankan perlunya membangun kepercayaan publik terhadap upaya transformasi ketahanan kesehatan nasional.

Lebih lanjut, Netty berharap agar para dokter, sebagai garda terdepan transformasi kesehatan, dapat bekerja dengan nyaman dan menikmati jenjang karir mereka. Ia mengingatkan peran penting dokter saat pandemi dan perlunya memberikan kenyamanan dalam bekerja saat ini.

“Waktu pandemi mereka dibutuhkan, waktu pandemi mereka harus menyelamatkan kemanusiaan, tentu pada saat sekarang pun mereka harus terus mendapatkan sebuah kenyamanan dalam bekerja dan menikmati karir,” pungkasnya.

#Netty Heryawan #DPR RI #Kementerian Kesehatan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Kesiapsiagaan dini dinilai akan mengurangi risiko negatif baik dari jumlah korban maupun kerusakan material. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Indonesia
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Kenaikan harga beras perlu segera diantisipasi karena merupakan salah satu kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia yang dikonsumsi hampir setiap hari. 

Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Bagikan