Kemenkes Diminta Perbaiki Komunikasi dengan Organisasi Profesi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 15 Mei 2025
Kemenkes Diminta Perbaiki Komunikasi dengan Organisasi Profesi

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) didesak untuk memperbaiki mekanisme komunikasi, terutama terkait peralihan pengelolaan kolegium kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Kesehatan. Pasalnya, UU Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 membawa perubahan signifikan dalam struktur kolegium.

Jika sebelumnya kolegium berada di bawah organisasi profesi, kini menjadi bagian integral dari Konsil Kesehatan Indonesia (KKI).

KKI, yang dulunya juga berada di bawah naungan organisasi profesi, kini memiliki tanggung jawab menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta menetapkan standar kurikulum untuk pelatihan berkelanjutan.

Baca juga:

DPR Soroti Dugaan Pelanggaran Prosedur dan Dampak Kebijakan Kemenkes Terkait Mutasi Sejumlah Dokter Anak

Meskipun UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mengakui keberadaan organisasi profesi, banyak peran dan fungsi penting yang sebelumnya diemban oleh organisasi tersebut, seperti penerbitan sertifikat kompetensi dan penyelenggaraan program pengembangan profesi berkelanjutan, kini dialihkan kepada pemerintah atau lembaga di bawahnya.

Ia menekankan pentingnya menghargai peran kolegium sebelumnya dan mengelola perubahan dengan melibatkan semua pihak.

"Kan ada change management, ketika ada perubahan, berarti harus ada proses yang ditempuh, ada komunikasi, ada pelibatan,” jelas Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher dalam keterangannya, Kamis (15/5).

Netty mengungkapkan bahwa informasi yang diterima dalam RDPU menunjukkan adanya minimnya komunikasi antara Kemenkes dan organisasi profesi yang selama ini telah aktif. Oleh karena itu, ia mendesak Kemenkes untuk membuka dialog dan merangkul semua pihak agar praktik baik dapat dilanjutkan dan kekurangan dapat diperbaiki.

Baca juga:

Kemenag Imbau Waspada Cuaca Panas, Dokter Bagikan Tips Jaga Kesehatan Kulit Calon Haji

Menurutnya, mempertahankan situasi komunikasi yang buruk hanya akan menimbulkan polemik di masyarakat dan media sosial. Ia menekankan perlunya membangun kepercayaan publik terhadap upaya transformasi ketahanan kesehatan nasional.

Lebih lanjut, Netty berharap agar para dokter, sebagai garda terdepan transformasi kesehatan, dapat bekerja dengan nyaman dan menikmati jenjang karir mereka. Ia mengingatkan peran penting dokter saat pandemi dan perlunya memberikan kenyamanan dalam bekerja saat ini.

“Waktu pandemi mereka dibutuhkan, waktu pandemi mereka harus menyelamatkan kemanusiaan, tentu pada saat sekarang pun mereka harus terus mendapatkan sebuah kenyamanan dalam bekerja dan menikmati karir,” pungkasnya.

#Netty Heryawan #DPR RI #Kementerian Kesehatan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Kemenkes Tantang Pemprov DKI Wujudkan Sudirman–Thamrin Bebas Asap Rokok
Wakil Menteri Kesehatan menantang Pemprov DKI Jakarta mewujudkan kawasan bebas asap rokok di Sudirman-Thamrin dan Kuningan sebagai contoh lingkungan sehat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 Juni 2026
Kemenkes Tantang Pemprov DKI Wujudkan Sudirman–Thamrin Bebas Asap Rokok
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Bagikan