DPRD DKI Izinkan Dinkes DKI Pakai BTT Antisipasi Gangguan Ginjal Akut


Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria (kemeja biru). Foto: DPRD DKI Jakarta
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta meminta Dinkes DKI bergerak cepat melakukan penanganan penyakit gangguan ginjal akut yang hingga hari ini tembus 90 kasus.
Baca Juga
Kasus Gangguan Ginjal Akut di Jakarta Naik Signifikan Mulai Agustus 2022
Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria mengatakan pihaknya mengizinkan Dinkes DKI untuk memakai Biaya Tak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika membutuhkan dana tambahan untuk penanganan.
"Kita beri dukungan kalau emang diperlukan untuk pembelian obat obat ataupun alat alat yang dibutuhkan, kan kita sudah siapkan dana itu di BTT dan itu bisa kita pakai untuk melakukan hal itu," papar Iman saat rapat kerja bersama Dinkes di Gedung DPRD DKI, Selasa (25/10)
Baca Juga
Menurut Iman, Dinkes DKI sudah melakukan sosialisasi penanganan kasus ginjal akut dengan menyisir apotek-apotek untuk mengkarantina obat-obat yang mengandung bahan bahaya etilen glikol.
"Sudah melakukan sosialisasi, di CFD dan lain-lain, di fasilitas kesehatan juga sudah diberikan arahan-arahan," ujarnya.
Oleh karena itu, Iman meminta kepada warga DKI untuk tidak panik dengan merebaknya kasus ginjal akut misterius.
"Jadi, kalau nanti ada masyarakat yang sakit, jadi engga panik lagi dan tahu cara pencegahannya," tuturnya. (Asp)
Baca Juga
Hampir 50 Persen dari 90 Anak Alami Gangguan Ginjal Akut di Jakarta Meninggal
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
