Gaya Hidup Picu Gagal Ginjal di Kalangan Remaja, DPR Desak Solusi Tunggakan BPJS

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 18 April 2025
Gaya Hidup Picu Gagal Ginjal di Kalangan Remaja, DPR Desak Solusi Tunggakan BPJS

Ilustrasi - ginjal. (ANTARA/HO-Sutterstock).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Surya Utama, menyampaikan kekhawatirannya mengenai peningkatan kasus gagal ginjal pada generasi muda dan masalah tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Pernyataan ini disampaikan setelah kunjungan kerjanya ke RS Muhammad Husein di Palembang, Sumatera Selatan.

Dalam kunjungannya, Surya Utama bersama anggota Komisi IX lainnya meninjau langsung ruang hemodialisis di rumah sakit tersebut. Ia menyatakan bahwa fasilitas alat yang tersedia sudah memadai. Namun, ia terkejut mendapati banyaknya pasien muda yang menjalani cuci darah.

"Saat kami mengunjungi ruang hemodialisis di RS Muhammad Husein, Palembang, kami melihat fasilitas yang lengkap. Namun, yang mengejutkan adalah banyaknya pasien usia muda, bahkan ada yang berusia 16, 22, dan 30 tahun, yang sudah menderita gagal ginjal," ujar Surya dalam keterangannya, Jumat (18/4).

Baca juga:

RSUD Bisa Layani Transplantasi Organ, Bahkan Ada Paket Lengkap Ginjal-Kornea-Jantung

Lebih lanjut, politisi dari Fraksi PAN ini menjelaskan bahwa sebagian besar pasien muda tersebut memiliki riwayat sering mengonsumsi minuman energi dan minuman kemasan dengan pewarna buatan sejak usia dini. Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian bersama sebagai faktor gaya hidup yang berisiko tinggi.

"Setelah saya bertanya, ternyata rata-rata dari mereka sering minum minuman energi dan minuman botol yang mengandung pewarna sejak muda," tambahnya.

Surya mengapresiasi peran BPJS Kesehatan dalam membantu meringankan biaya pengobatan pasien. Namun, ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara rumah sakit dan BPJS, terutama terkait sistem pembayaran yang sering menimbulkan masalah.

"Memang perlu ada koordinasi yang lebih baik antara rumah sakit dan BPJS. Permasalahan antara rumah sakit dan BPJS ini bukan hanya terjadi di Sumatera Selatan, tapi mungkin di seluruh Indonesia," jelas pria yang akrab disapa Uya Kuya ini.

Baca juga:

Paus masih Kritis, Menunjukkan Tanda-Tanda Gagal Ginjal 'Ringan'

Ia mengkritik sistem pembayaran paket yang diterapkan BPJS karena dianggap tidak selalu mencukupi biaya operasional rumah sakit. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk segera mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

"Sistem pembayaran paket yang berlaku saat ini memiliki batasan dan seringkali tidak mencukupi biaya operasional rumah sakit. Saya rasa, perlu dicari jalan tengah untuk mengatasi masalah ini," pungkasnya.

#Ginjal #Gagal Ginjal #DPR RI #Uya Kuya
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Indonesia
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Ia menyoroti pentingnya segera menyuplai kebutuhan darurat secara masif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Indonesia
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
UMKM tidak bisa berproduksi, dan distribusi bantuan menjadi tersendat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Indonesia
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Komisi XIII mendorong agar renovasi total segera dilakukan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Indonesia
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Ia mendesak penindakan hukum bagi perusak hutan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Indonesia
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Bagikan