Pemerintah Bakal Sensor Layanan Media OTT, DPR Desak Lakukan Pengkajian

MerahPutih.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berencana melakukan sensor layanan media Over-The-Top (OTT).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus mengomentari terkait wacana Kominfo melakukan sensor di sejumlah platform OTT yang tayang di Indonesia.

Lodewijk menilai hal tersebut merupakan sebuah terobosan meski perlu dikaji.

Baca Juga:

Menkominfo akan Sampaikan 3 Isu Proritas di Pertemuan Menteri G20 Bidang Digital

“Mungkin kalau diluar gak ada masalah, tetapi di Indonesia itu (bisa) menjadi masalah,” ujarnya pada wartawan di Jakarta, Selasa (22/8).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun mengambil contoh UU ITE, yang punya banyak pro kontra di tengah masyarakat saat kemunculannya.

”Jadi wacana itu kita (kaji) lihat saja dulu, toh nanti kita akan bahas, kita lihat nilai baiknya atau nilai jeleknya seperti apa, dampaknya kepada masyarakat seperti apa," ungkapnya.

Baca Juga:

Respons Menkominfo Budi Arie soal Isu jadi Ketua Umum PSI

Wacana ini muncul dikarenakan agar masyarakat tidak terpapar hal-hal di luar etika.

Yang mana, menurut Lodewijk, hal ini sudah sesuai dengan penyampaian Presiden Jokowi saat pidato kenegaraan mengenai sudah mulai berkurangnya etika bangsa.

”Juga dengan waktu tinggal katakan satu tahun lebih untuk menteri ini bertugas, ya kita lihat lah demi kebaikan dan kita juga lihat pidato Presiden kemarin kok etika bangsa ini sudah berkurang nah tentunya terkait dengan itu,” tutupnya.

Sekadar informasi, OTT adalah layanan media yang ditawarkan langsung kepada penonton melalui internet. Yakni melewati platform televisi kabel, siaran televisi, dan televisi satelit. (Knu)

Baca Juga:

Kemenkominfo Dorong TV Tambahkan Fitur Interaktif Setelah Siaran Digital