Pemerintah Bakal Sensor Layanan Media OTT, DPR Desak Lakukan Pengkajian

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 22 Agustus 2023
Pemerintah Bakal Sensor Layanan Media OTT, DPR Desak Lakukan Pengkajian

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus dalam "First Plenary Session" Sidang Umum AIPA Ke-44, di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (7/8/2023). (ANTARA/HO-DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berencana melakukan sensor layanan media Over-The-Top (OTT).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus mengomentari terkait wacana Kominfo melakukan sensor di sejumlah platform OTT yang tayang di Indonesia.

Lodewijk menilai hal tersebut merupakan sebuah terobosan meski perlu dikaji.

Baca Juga:

Menkominfo akan Sampaikan 3 Isu Proritas di Pertemuan Menteri G20 Bidang Digital

“Mungkin kalau diluar gak ada masalah, tetapi di Indonesia itu (bisa) menjadi masalah,” ujarnya pada wartawan di Jakarta, Selasa (22/8).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun mengambil contoh UU ITE, yang punya banyak pro kontra di tengah masyarakat saat kemunculannya.

”Jadi wacana itu kita (kaji) lihat saja dulu, toh nanti kita akan bahas, kita lihat nilai baiknya atau nilai jeleknya seperti apa, dampaknya kepada masyarakat seperti apa," ungkapnya.

Baca Juga:

Respons Menkominfo Budi Arie soal Isu jadi Ketua Umum PSI

Wacana ini muncul dikarenakan agar masyarakat tidak terpapar hal-hal di luar etika.

Yang mana, menurut Lodewijk, hal ini sudah sesuai dengan penyampaian Presiden Jokowi saat pidato kenegaraan mengenai sudah mulai berkurangnya etika bangsa.

”Juga dengan waktu tinggal katakan satu tahun lebih untuk menteri ini bertugas, ya kita lihat lah demi kebaikan dan kita juga lihat pidato Presiden kemarin kok etika bangsa ini sudah berkurang nah tentunya terkait dengan itu,” tutupnya.

Sekadar informasi, OTT adalah layanan media yang ditawarkan langsung kepada penonton melalui internet. Yakni melewati platform televisi kabel, siaran televisi, dan televisi satelit. (Knu)

Baca Juga:

Kemenkominfo Dorong TV Tambahkan Fitur Interaktif Setelah Siaran Digital

#DPR RI #Kemenkominfo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Bagikan