Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pemerintah Bakal Sensor Layanan Media OTT, DPR Desak Lakukan Pengkajian

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 22 Agustus 2023
Pemerintah Bakal Sensor Layanan Media OTT, DPR Desak Lakukan Pengkajian

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus dalam "First Plenary Session" Sidang Umum AIPA Ke-44, di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (7/8/2023). (ANTARA/HO-DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berencana melakukan sensor layanan media Over-The-Top (OTT).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus mengomentari terkait wacana Kominfo melakukan sensor di sejumlah platform OTT yang tayang di Indonesia.

Lodewijk menilai hal tersebut merupakan sebuah terobosan meski perlu dikaji.

Baca Juga:

Menkominfo akan Sampaikan 3 Isu Proritas di Pertemuan Menteri G20 Bidang Digital

“Mungkin kalau diluar gak ada masalah, tetapi di Indonesia itu (bisa) menjadi masalah,” ujarnya pada wartawan di Jakarta, Selasa (22/8).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun mengambil contoh UU ITE, yang punya banyak pro kontra di tengah masyarakat saat kemunculannya.

”Jadi wacana itu kita (kaji) lihat saja dulu, toh nanti kita akan bahas, kita lihat nilai baiknya atau nilai jeleknya seperti apa, dampaknya kepada masyarakat seperti apa," ungkapnya.

Baca Juga:

Respons Menkominfo Budi Arie soal Isu jadi Ketua Umum PSI

Wacana ini muncul dikarenakan agar masyarakat tidak terpapar hal-hal di luar etika.

Yang mana, menurut Lodewijk, hal ini sudah sesuai dengan penyampaian Presiden Jokowi saat pidato kenegaraan mengenai sudah mulai berkurangnya etika bangsa.

”Juga dengan waktu tinggal katakan satu tahun lebih untuk menteri ini bertugas, ya kita lihat lah demi kebaikan dan kita juga lihat pidato Presiden kemarin kok etika bangsa ini sudah berkurang nah tentunya terkait dengan itu,” tutupnya.

Sekadar informasi, OTT adalah layanan media yang ditawarkan langsung kepada penonton melalui internet. Yakni melewati platform televisi kabel, siaran televisi, dan televisi satelit. (Knu)

Baca Juga:

Kemenkominfo Dorong TV Tambahkan Fitur Interaktif Setelah Siaran Digital

#DPR RI #Kemenkominfo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Komisi V juga mendesak investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar itu dapat diungkap secara tuntas.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Indonesia
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Mendorong penyusunan regulasi yang mencakup perlindungan privasi, penggunaan identitas, perlindungan anak, hingga tanggung jawab atas dampak publikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Indonesia
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Pembenahan tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi insiden, harus diwujudkan melalui modernisasi pengawasan dan peningkatan standar keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Rentetan insiden tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh sistem pelayaran nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Indonesia
Laka Kapal Terus Berulang, DPR Sebut sebagai Indikator Kerapuhan Keselamatan Pelayaran Nasional
Berulangnya insiden tragis yang merenggut banyak korban jiwa dan korban hilang menjadi sinyal kuat masih lemahnya tata kelola dan sistem keselamatan pelayaran nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Laka Kapal Terus Berulang, DPR Sebut sebagai Indikator Kerapuhan Keselamatan Pelayaran Nasional
Bagikan