Pemerintah Akan Terbitkan Aturan Ganti Rugi Ternak Mati Akibat PMK

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 20 Juli 2022
Pemerintah Akan Terbitkan Aturan Ganti Rugi Ternak Mati Akibat PMK

Hewan ternak. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah akan memberikan uang ganti rugi kepada peternak yang sapinya terkena wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan PMK, Wiku Adisasmito mengatakan, bahwa pemerintah segera menerbitkan aturan mengenai pemberian ganti rugi kepada peternak yang hewan ternaknya mati karena terserang PMK.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Segera Cairkan Ganti Rugi Peternak Sapi Korban PMK

"Peraturan ini akan segera dikeluarkan minggu ini. Kemudian besaran bantuan disesuaikan dengan jenis ternaknya, yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi, dengan nominal maksimal sebesar Rp10 juta," kata Wiku dikutip dari Antara, Selasa (19/7).

Menurut dia, pemerintah akan mengeluarkan peraturan terperinci mengenai bantuan bagi peternak yang hewan ternaknya mati atau harus dipotong karena terserang PMK.

"Pemerintah akan segera mengeluarkan keputusan tersebut," kata dia.

Satuan Tugas Penanganan PMK menyatakan bahwa berdasarkan data pada 18 Juli 2022 seluruh provinsi di Pulau Jawa dan sebagian provinsi di Pulau Sumatera dikategorikan berada dalam zona merah penularan PMK.

Baca Juga:

Jumlah Hewan Kurban di Kota Solo Turun 15 Persen, DidugaTerdampak Wabah PMK

Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan tergolong berada di zona kuning karena penularan PMK meliputi kurang dari 50 persen kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut.

Sedangkan Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku masih berada di zona hijau, zona tanpa kasus penularan PMK pada ternak.

Pemerintah terus berupaya menekan penularan PMK dengan melakukan biosekuriti, pemeriksaan, vaksinasi, pengobatan, dan pemotongan bersyarat ternak yang terserang PMK. (*)

Baca Juga:

Subvarian COVID-19 dan Virus PMK, Kapolri Beri Peringatan saat Pemotongan Hewan Kurban

#Pemerintahan
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Berita
Buntut Marak Kerusuhan, Denny JA Sebut Prabowo Perlu Perkuat Early Warning System
Denny JA mengatakan, Prabowo harus memperkuat early warning system. Hal itu melihat maraknya kerusuhan yang terjadi di Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Buntut Marak Kerusuhan, Denny JA Sebut Prabowo Perlu Perkuat Early Warning System
Indonesia
BAPPISUS: Mata dan Telinga Prabowo, Penjaga Kredibilitas Pembangunan
Kehadiran BAPPISUS menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan pengawasan yang berbasis pada kepentingan rakyat, bukan sekadar prosedur administratif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 Agustus 2025
BAPPISUS: Mata dan Telinga Prabowo, Penjaga Kredibilitas Pembangunan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Hentikan Pengangkatan Pegawai Kontrak di Pemerintahan
Prabowo dikabarkan menghentikan pengangkatan pegawai kontrak di pemerintahan. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 25 Maret 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Hentikan Pengangkatan Pegawai Kontrak di Pemerintahan
Indonesia
Paripurna DPR RI Setujui 10 RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota di 3 Provinsi
304 orang anggota yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Maret 2025
Paripurna DPR RI Setujui 10 RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota di 3 Provinsi
Indonesia
Dampak Pemangkasan Anggaran di Sejumlah Kementerian, Pelayanan Publik Menurun hingga Picu Ketidakpuasan
Pemerintah akan melalukan efisiensi anggaran sebesar Rp 256,1 triliun.
Ikhsan Aryo Digdo - Sabtu, 01 Februari 2025
Dampak Pemangkasan Anggaran di Sejumlah Kementerian, Pelayanan Publik Menurun hingga Picu Ketidakpuasan
Indonesia
Prabowo Minta Tak Perlu Ucapkan Terima Kasih Soal Makan Bergizi Gratis
Prabowo meminta tak perlu ucapkan terima kasih soal Makan Bergizi Gratis.
Soffi Amira - Selasa, 21 Januari 2025
Prabowo Minta Tak Perlu Ucapkan Terima Kasih Soal Makan Bergizi Gratis
Indonesia
Pemerintah Diminta Pastikan Kecukupan Pasokan Energi Selama Libur Nataru
Ketua DPR RI, Puan Maharani juga mengingatkan agar Pemerintah terus melakukan mitigasi terhadap ancaman bencana alam di tengah cuaca ekstrem yang dapat mengganggu distribusi energi dan menyebabkan kerusakan infrastruktur.
Frengky Aruan - Kamis, 19 Desember 2024
Pemerintah Diminta Pastikan Kecukupan Pasokan Energi Selama Libur Nataru
Indonesia
Legislator PDIP Kritik Prabowo Biayai Retret Kabinet Pakai Uang Pribadi
Legislator PDIP, Yulius Setiarto menilai, pembiayaan retret menggunakan uang pribadi Prabowo, bisa mengacaukan tata kelola negara.
Soffi Amira - Kamis, 31 Oktober 2024
Legislator PDIP Kritik Prabowo Biayai Retret Kabinet Pakai Uang Pribadi
Indonesia
Anis Matta Ditunjuk Jadi Wamenlu di Kabinet Prabowo
Anis Matta akan mengisi jabatan sebagai Wakil Menteri Luar Negeri di kabinet Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 15 Oktober 2024
Anis Matta Ditunjuk Jadi Wamenlu di Kabinet Prabowo
Indonesia
Elite PBNU Gus Ipul Bakal Jajaki Posisi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran
Gus Ipul akan menjajaki posisi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Ia juga dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan.
Soffi Amira - Selasa, 15 Oktober 2024
Elite PBNU Gus Ipul Bakal Jajaki Posisi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran
Bagikan