[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Hentikan Pengangkatan Pegawai Kontrak di Pemerintahan

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 25 Maret 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Hentikan Pengangkatan Pegawai Kontrak di Pemerintahan

Tangkapan layar soal Prabowo hentikan pengangkatan pegawai kontrak di pemerintahan. Foto: Turn Back Hoax

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan bakal menghentikan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Informasi ini diunggah akun TikTok “pakpenjas21."

Akun itu mengunggah narasi yang isinya memperlihatkan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang sedang menjelaskan tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Anggota DPR Terima Amplop Sogokan saat Rapat

NARASI

Prabowo Resmi Setop Pengangkatan PPPK. Pengangkatan PPPK Akan Dihapus.

Tidak Ada Lagi Pengangkatan Pppk Di Tahun-Tahun Berikutnya. Terus Nasib Yang Pppk Nanti Kemana Arah Nya ? Yok Diskusi

Per Senin (24/3), video tersebut sudah disukai lebih dari 50,8 ribu pengguna dan dibagikan ulang sebanyak 25,5 ribu kali.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Minta Semua Pengguna BPJS Kesehatan Mandiri Segera Beralih

FAKTA

Ternyata, informasi yang beredar tersebut adalah hoaks. Tak adanya pernyataan tentang Prabowo menyetop pengangkatan PPPK.

TurnBackHoax pun menelusuri asal-usul video dengan memasukkan kata kunci “Menteri Sekretaris Negara terkait informasi PPPK” ke mesin pencarian Google.

Penelusuran teratas mengarah ke video di kanal YouTube Kementerian Sekretariat Negara RI, yakni ‘‘Konferensi Pers Menteri Sekretaris Negara dan Menteri PANRB terkait Pengangkatan CASN 2024," yang diunggah pada Senin (17/3).

Konteks asli video adalah Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang sedang menginformasikan pengangkatan PPPK, di mana 2024 menjadi tahun terakhir penerimaan PPPK melalui jalur afirmasi.

Proses penerimaan PPPK 2025 dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan aturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebutuhan.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA] : Mobil Maung Garuda Milik Prabowo Malah Isi Bensin di SPBU Shell, Pertamina Tidak Diakui

KESIMPULAN

Faktanya, pengangkatan PPPK 2025 masih tetap berjalan, tetapi hanya melalui jalur normal (tes) dan tidak ada jalur afirmasi. Unggahan berisi narasi “Prabowo setop pengangkatan PPPK” merupakan konten yang menyesatkan. (knu)

#Hoax Atau Fakta #Berita Hoax #Pegawai Kontrak #Prabowo Subianto #Pemerintahan
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Presiden Prabowo Subianto Tiba di Inggris Perkuat Kemitraan Strategis dan Diplomasi Ekonomi Global
Presiden Prabowo Subianto tiba di London, Inggris, Minggu (18/1/2026).
Didik Setiawan - Senin, 19 Januari 2026
Presiden Prabowo Subianto Tiba di Inggris Perkuat Kemitraan Strategis dan Diplomasi Ekonomi Global
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Presiden AS, Donald Trump, dikabarkan akan menangkap Presiden RI, Prabowo Subianto, jika melakukan kerusakan alam hingga terjadi bencana.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Hakim PN Surakarta Pastikan Ijazah Jokowi Palsu
Hakim PN Surakarta memastikan, bahwa ijazah Jokowi palsu. Namun, apakah informasi ini bisa dibenarkan?
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Hakim PN Surakarta Pastikan Ijazah Jokowi Palsu
Indonesia
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
9 Mahasiswa Gugat Pasal 240 KUHP Terkait Penghinaan Pada Pemerintah atau Lembaga Negara
Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP baru memasukkan unsur “berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat”, unsur tersebut dinilai abstrak dan tanpa kriteria objektif
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
9 Mahasiswa Gugat Pasal 240 KUHP Terkait Penghinaan Pada Pemerintah atau Lembaga Negara
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai, kunjungan Presiden RI, Prabowo Subianto, ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa pesan politik.
Soffi Amira - Selasa, 13 Januari 2026
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Indonesia
Prabowo Ultimatum Dirut Simon Aloysius dan Direksi Jangan Cari Kekayaan di Pertamina
Prabowo menyoroti adanya korupsi selama bertahun-tahun dalam tubuh Pertamina dan sektor energi Indonesia, termasuk manipulasi harga impor minyak.
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Prabowo Ultimatum Dirut Simon Aloysius dan Direksi Jangan Cari Kekayaan di Pertamina
Indonesia
Putus Rantai Kemiskinan, Prabowo Targetkan 500 Ribu Murid Masuk Sekolah Rakyat
Saat ini, sekitar 15 ribu siswa telah terdaftar di Sekolah Rakyat
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
Putus Rantai Kemiskinan, Prabowo Targetkan 500 Ribu Murid Masuk Sekolah Rakyat
Bagikan