Dampak Pemangkasan Anggaran di Sejumlah Kementerian, Pelayanan Publik Menurun hingga Picu Ketidakpuasan

MerahPutih.com - Pemerintah akan melalukan efisiensi anggaran sebesar Rp 256,1 triliun. Imbasnya, sejumlah kementerian dan lembaga negara sampai harus menghemat pengeluaran mereka.

Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai, pemangkasan anggaran sebesar ini berpotensi memukul program-program utama yang dijalankan oleh kementerian/lembaga.

Anggaran untuk belanja alat tulis kantor (ATK), kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan jasa konsultan mungkin dapat dikurangi.

“Tetapi pengurangan di sektor seperti pemeliharaan infrastruktur atau diklat dan bimbingan teknis bisa berdampak negatif terhadap efektivitas birokrasi,” kata Achmad dalam keteranganya dikutip Sabtu (1/2).

Baca juga:

Porsi APBN Untuk Rumah Subsidi Bakal Diubah Biar Hemat Anggaran

Menurut Achmad, jika pemerintah serius dalam efisiensi anggaran, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa dana yang dihemat dialokasikan ke program yang lebih produktif.

“Tanpa realokasi yang baik, efisiensi ini justru bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kualitas layanan publik,” jelas Achmad.

Achmad berujar, jika efisiensi ini tidak dilakukan dengan hati-hati, ada beberapa risiko yang bisa terjadi.

“Seperti penurunan kualitas publik dan mengurangi efektivitas layanan di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” jelas ekonom dari UPN Veteran Jakarta ini.

Baca juga:

Rp 100 Triliun Duit Hasil Efisiensi APBN Digelontoran Buat Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis

Lalu, kinerja lembaga dan kementerian bisa juga terganggu. “Anggaran yang terlalu ketat dapat menyebabkan proyek-proyek penting tertunda atau bahkan dihentikan,” imbuh Achmad.

Jika efisiensi ini tidak diiringi dengan realokasi yang tepat, belanja negara yang berkurang bisa menekan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

“Pemangkasan yang tidak sesuai dapat memicu ketidakpuasan masyarakat, terutama jika program populis yang selama ini diandalkan mengalami kendala pendanaan,” tutur Achmad.

Pemerintah harus memastikan bahwa efisiensi ini tidak sekadar menjadi alat penghematan, tetapi juga langkah menuju reformasi anggaran yang lebih transparan dan efektif.

Baca juga:

Dugaan Pelanggaran Pemilu Barito Utara, KPU Dinilai Langgar Aturan

Jika dana hasil efisiensi digunakan untuk program yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat, maka kebijakan ini akan mendapat dukungan luas dari publik.

“Sebaliknya, jika efisiensi ini hanya sekadar pemangkasan tanpa arah yang jelas, maka kebijakan ini bisa menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri,” tutup Achmad. (knu)