Pembatasan Sosial Skala Besar Bisa Timbulkan Konflik Bila Tak Dikelola Dengan Baik

MerahPutih.Com - Analis Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengkritik Presiden Joko Widodo yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka penyebaran virus corona (COVID-19).

Menurut Trubus, sebelum dikeluarkan PSBB, seharusnya mengeluarkan darurat kesehatan melalui Peraturan Presiden.

Baca Juga:

Pandemi COVID-19, Tahanan Sidang Melalui Video Conference

Darurat kesehatan menyangkut epidemiologi atau pola penyakit di suatu wilayah berdasarkan ketersediaan rumah sakit maupun obat, lalu dampak ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Jika itu sudah dipenuhi, pemerintah bisa melakukan PSBB.

"Setelah itu dipenuhi baru keluar PSBB. Kalau pemerintah mau keluarkan langsung tak apa-apa. Tapi ini malah membingungkan masyarakat karena langsung dikeluarkan tanpa darurat kesehatan," jelas Trubus kepada merahputih.com di Jakarta, Selasa (31/3).

Trubus melanjutkan, dengan adanya PSBB ini maka bisa memunculkan dampak negatif di masyarakat.

Seperti kemungkinan pelanggaran HAM akibat adanya penangkapan terhadap warga yang melanggar.

"Lalu masyarakat berpenghasilan rendah harusnya diberikan bantuan langsung tunai kalau gak dikasih bisa saja memunculkan kemarahan," jelas Trubus.

Lalu, jika kelompok masyarakat terdampak tanpa diberi bantuan, maka mereka bisa melakukan aksi.

"Karena ini dibatasi dan dampak ekonomi. Bisa saja ada kemarahan dan masyarakat menjadi marah. Karena terjadi pembatasan," jelas Trubus.

Trubus menerangkan, dengan adanya PSBB ini pada dasarnya masyarakat boleh melintas dan akses tak ditutup cuma dibatasi.

"Namun kita harus pikirkan orang-orang yang tak bekerja ini bagaimana nasibnya. Apakah mereka tetap bisa makan tanpa adanya perhatian dari pemerintah?," jelas Trubus.

Trubus mendesak agar ada kepastian tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan yang siap untuk bertindak serta alat kesehatan, pangan, kebutuhan dan ketersediaan obat yang cukup.

"Pembatasan bergerak orang dalam suatu wilayah diberlakukan, maka yang dibutuhkan adalah adanya jaminan pasokan dan pendistribusian sembako yang menjangkau seluruh warga di semua lokasi," terang Trubus.

Khusus untuk mereka yang kehilangan pendapatan karena adanya pembatasan pergerakan maka pemerintah perlu memastikan mereka tetap memperoleh sebagian pendapatannya dan terpenuhi kebutuhan pokoknys selama pembatasan terjadi.

Baca Juga:

Tak Transparan Soal Corona, Pengamat: Pemerintah Takut Ada Gejolak Sosial Ekonomi

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, penerapan ini didasarkan pada status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat virus corona (Covid-19) yang telah ditetapkan.

"Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor kondisi risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat," ujar Jokowi.

"Oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat," lanjut dia.

Presiden Jokowi melanjutkan, kebijakan penerapan PSBB tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.(Knu)

Baca Juga:

Hadapi Karantina Wilayah Pandemi COVID-19, Solo Siapkan Anggaran Rp49 Miliar