Tak Transparan Soal Corona, Pengamat: Pemerintah Takut Ada Gejolak Sosial Ekonomi

MerahPutih.Com - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menjelaskan alasan kenapa Pemerintah Pusat tak transparan mengenai jumlah kasus corona. Menurutnya, karena pemerintah takut berdampak pada perekonomian dan sosial.

"Saya memagami kenapa pusat seperti itu karena pusat ga mau ada dampak ekonomi dan dampak sosial gitu. Memang agak kontraproduktif ya," kata Trubus saat dihubungi merahputih.com di Jakarta, Selasa (31/3).

Baca Juga:

Anies Benarkan Usulkan Karantina Wilayah ke Presiden Jokowi

Contoh data yang berbeda antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI yang dianggap pemerintah Jokowi tak teransparan. Pada Senin (30/3) kemarin jumlah meninggal di tingkat nasional sebanyak 122 meninggal dunia, tapi di data Pemda DKI kasus meninggal sudah mencapai 283 kasus.

Trubus pun meminta Pemerintah Pusat harus transparan tidak ada yang ditutup-tutupi agar masyarakat tahu dan selalu waspada.

"Pemerintah harus transparan supaya masyarakat tahu," jelas Trubus.

Ia pun berpendapat, harusnya pemerintah Jokowi-Amin hanya menerima data dari kasus Covid-19 dari Pemerintah Daerah (Pemda). Setelah itu diakumulasikan dan jangan ditutupi.

Baca Juga:

Kritik Jokowi, Demokrat: Darurat Sipil Opsi Pragmatis dan Power Oriented

"Menurut saya pemerintah data sendiri-sendiri. Maksud saya jangan di pusat gitu. Dipusat itu hanya menerima lapotan aja dari daerah," pungkas Trubus.(Asp)

Baca Juga:

Penerapan Darurat Sipil untuk Penanggulangan COVID-19 Dikritik Karena Tak Relevan