Pembantu Jokowi yang 'Sentil' Demokrat Diminta Jangan Bertindak Seperti Buzzer

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 26 Juli 2021
Pembantu Jokowi yang 'Sentil' Demokrat Diminta Jangan Bertindak Seperti Buzzer

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat mengecam keras unggahan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi di akun facebook pribadinya.

Dalam unggahan itu, Budi mengunggah karikatur yang memperlihatkan lima jari yang dipasangi berbagai macam karakter. Dan tulisan "Demokrat" di telapak tangan.

Baca Juga

Ketum Partai Demokrat AHY dan Istri Lakukan Isolasi

Di atas karikatur, terdapat tulisan "pakai tangan adik-adik mahasiswa lagi untuk kepentingan syahwat berkuasanya". Sedangkan, di bagian bawah, tagar bongkarbiangrusuh terbentang.

Menanggapi hal itu, Wakil Bendahara umum (Wabendum) Partai Demokrat Lasmi Indaryani meminta Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi untuk dapat fokus menjalankan tugas saja.

"Sebagai pejabat publik Wamen seharusnya jangan bertindak seperti buzzer. Seorang pejabat publik harus bijak dalam mengunggah konten di media sosialnya, jangan asal menuduh yang cenderung fitnah" kata Lasmi di Jakarta, Senin, (26/7).

Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Saetiadi (Foto: MP/Gomes)
Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Saetiadi (Foto: MP/Gomes)

Anggota Komisi V DPR ini pun menyentil Budi Arie dengan menyebut Wamendes merangkap jabatan sebagai Buzzer. Ia menyarankan Budi Arie untuk mengikuti langakah Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro.

"Atau Pak Wamen memang sedang merangkap jabatan jadi buzzer? Kalau Bapak memang merangkap jabatan wamen sekaligus buzzer, saya sarankan bapak ikuti langkah Rektor UI, pilih fokus menjadi Wamen ataukah Buzzer," ujarnya.

Baca Juga

Demokrat Jakarta Distribusikan Bantuan bagi Warga Isolasi Mandiri

Menurut Lasmi, Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) itu masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR). Misalnya, penjelasan tentang pembayaran perjalanan dinas yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Yang pasti kinerja kemendes masih bermasalah. Itu bisa dilihat dari pencairan dana desa yang masih sangat rendah. Itu lebih mendesak untuk diselesaikan dibanding rangkap jabatan jadi wamen juga jadi buzzer," tandad Lasmi. (Pon)

#Partai Demokrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Bagikan