Pembangunan IKN Diklaim Didukung Ormas, LSM dan Tokoh Adat
Ketua panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung. ANTARA/Naim/am.
MerahPutih.com - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah berkunjung ke wilayah pembangunan calon ibu kota negara di Kalimantan Timur.
Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia mengklaim, organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan tokoh adat setempat mendukung pembangunan ibu kota baru.
Baca Juga
"Kita bertemu dengan seluruh ormas ya, dan LSM, tokoh-tokoh adat di sana ada sekitar hampir 30-an kita terima, ya kita menyerap aspirasi. Intinya adalah mereka memberikan dukungan," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1).
Kendati begitu, kata Doli, terdapat syarat dalam dukungan yang diberikan oleh masyarakat setempat. Salah satunya adalah pemerintah tak menyingkirkan kehidupan sosial dan budaya mereka di sana.
"Kemudian tetap menjaga social cultural masyarakat sana, kalau ibu kotanya jadi mereka tidak mau menjadi masyarakat yang tersingkir," jelas dia.
Baca Juga
Selain itu, kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, mereka juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan lingkungan hidup.
Termasuk dalam pembangunan infrastruktur di empat kabupaten/kota, yakni Samarinda, Penajam Paser Utara, Balikpapan dan Kutai Kertanegara, yang bersinggungan dalam wilayah pembangunan ibu kota negara.
"Supaya hadirnya ibu kota negara ini juga bisa mendorong kemajuan mereka ya, membangun infrastruktur yang selama ini mereka merasa masih kurang diperhatikan," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Semua Menteri Gerindra Kumpul di Syukuran HUT Partai di DPR
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden