Pemanggilan Anies oleh KPK Bisa Perjelas Dugaan Kasus Formula E

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 07 September 2022
Pemanggilan Anies oleh KPK Bisa Perjelas Dugaan Kasus Formula E

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) pada Rabu (7/9), sekitar pukul 10.00 WIB.

Pemanggilan Anies Baswedan oleh KPK dinilai baik untuk kejelasan dugaan korupsi Formula E. Terlebih selama ini, banyak isu yang berkembang di publik mengenai tidak adanya transparansi anggaran gelaran mobil listrik itu.

“Ya enggak apa-apa biar jelas, begitu. Bagus dong. Enggak ada masalah sih menurut saya. Kami sampai saat ini masih berpikir bahwa KPK pasti objektif," ujar anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Mohammad Taufik di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/9).

Baca Juga:

Wagub DKI Yakin JakPro Pertanggungjawabkan Pelaksanaan Keuangan Formula E

Ia pun menganggap, penyelenggaraan balap mobil berenergi listrik tersebut sudah cukup transparan. Hanya saja, beberapa pihak kerap menggiring isu bahwa Formula E tidak terbuka kepada masyarakat.

Mantan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini mengungkapkan bahwa secara kasat mata dan realita gelaran Formula E sukses.

"Saya melihat bahwa KPK memang perlu memanggil Pak Anies dalam rangka penjelasan supaya lebih terang," paparnya.

Baca Juga:

KPK Akan Dalami Keterangan Anies Baswedan Terkait Formula E

Walau begitu, Taufik membela Anies bahwa penggunaan anggaran selama Formula E seharusnya tidak wajib dibuka ke publik. Sebab, kata dia, sudah ada lembaga yang mengaudit yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ada aturannya membuka itu. Memangnya tromol (sumbangan) masjid, pendapatannya sekian, kan sudah ada lembaganya," ungkapnya.

Seperti diketahui, Gubernur Anies Baswedan memenuhi panggilan KPK pada Rabu (7/9), sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, Anies tak banyak bicara saat tiba di Gedung KPK. Orang nomor satu di ibu kota itu hanya mengucap kata "terima kasih" kepada awak media dan mengancungkan jempol tangan. (Asp)

Baca Juga:

Michelin Undur Diri dari Formula E

#KPK #Anies Baswedan #Politikus Partai Gerindra M Taufik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Pelayanan publik di sektor pertanahan masih sering dikeluhkan masyarakat karena prosesnya yang lambat dan rawan pungutan liar. ?
Dwi Astarini - 2 jam, 2 menit lalu
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Berita Foto
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (kiri) tiba untuk melakukan audiensi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 22 Oktober 2025
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Indonesia
Skor MCP Malut Masih Rendah, Gubernur Sherly Tjoanda Minta Arahan KPK
Skor Monitoring Center for Prevention Maluku Utara tergolong masih rendah. Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, meminta arahan langsung ke KPK.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Skor MCP Malut Masih Rendah, Gubernur Sherly Tjoanda Minta Arahan KPK
Indonesia
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi
Sherly juga menyampaikan rencananya untuk mendiskusikan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi
Indonesia
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
KPK memastikan tidak bergantung dari informasi Mahfud MD dalam mengusut dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Oktober 2025
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
Indonesia
Bos Minyak Riza Chalid Mulai Dibidik KPK, Diduga Terlibat Skema Bisnis Katalis Pertamina
KPK saat ini tengah mendalami skema bisnis yang melibatkan Riza Chalid dengan tersangka Chrisna Damayanto
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Oktober 2025
Bos Minyak Riza Chalid Mulai Dibidik KPK, Diduga Terlibat Skema Bisnis Katalis Pertamina
Indonesia
KPK Tidak Temukan SK Pencabutan 4 IUP Nikel Raja Ampat Yang Sempat Viral
Pemerintah mengklaim telah resmi mencabut IUP empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat pada 10 Juni 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
KPK Tidak Temukan SK Pencabutan 4 IUP Nikel Raja Ampat Yang Sempat Viral
Indonesia
KPK Pastikan Belum Ada Rencana Panggil Mahfud MD Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
KPK tetap terbuka apabila Mahfud MD memiliki data atau informasi pendukung terkait dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
KPK Pastikan Belum Ada Rencana Panggil Mahfud MD Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
Indonesia
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
KPK mendorong agar Kemnaker dan para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan melakukan langkah-langkah perbaikan sistem layanan publik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
Indonesia
KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building
Jubir KPK sebut laporan dari masyarakat maupun tokoh publik merupakan bagian penting dari partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building
Bagikan