Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PDIP Tegaskan Jateng Masih Kandang Banteng, Tak Bisa Dikalahkan Politik Uang

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 18 Desember 2023
PDIP Tegaskan Jateng Masih Kandang Banteng, Tak Bisa Dikalahkan Politik Uang

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Ist))

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan Jawa Tengah (Jateng) masih menadi kandang Banteng. Sehingga tidak bisa dikalahkan dengan adanya praktik politik uang, hingga operasi bantuan sosial (Bansos) dalam Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya awak media mengenai menjaga basis suara di Jateng, kala mendampingi istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, melakukan safari politik di Kampung Jawi, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (17/12).

Baca Juga:

Ikuti Kejuaraan Maraton, Sekjen PDIP: Dukung Komitmen Gerak Cepat Ganjar

Hasto mengatakan, bahwa jajaran calon anggota legislatif partainya sudah turun di tengah masyarakat. Sehingga hal itu sudah memperkokoh kekuatan menjaga basis suara.

"Ya ini kan basis PDI Perjuangan. Ini karena emosional bonding. Karena kerja kerakyatan. Seluruh anggota calon legislatif mereka turun selama lima tahun mereka sudah ada di tengah rakyat. Sehingga hubungannya sangat kuat. Tidak bisa dikalahkan dengan money politic, operasi bansos, dan sebagainya," kata Hasto.

Di sisi lain, Hasto mengaku pihaknya sudah bertemu dengan jajaran Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud di wilayah Jateng. Mereka mengaku memang telah mendapatkan perlakuan intimidasi.

Menurutnya, hal itu terjadi diduga karena adanya agenda memaksakan kemenangan satu putaran dari kompetitor Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

"Kami memang bertemu dengan jajaran TPD Ganjar-mahfun, PDIP, Perindo, Janura, PPP memang banyak intiidasi. Bahkan tiba-tiba ada Pj Kepala Daerah yang sebenarnya berprestasi tiba-tiba diganti. sehingga memang banyak penyalahgunaan kekuasaan karena ada agenda untuk menang 1 putaran dengan segala cara," tuturnya.

Baca Juga:

Respons PDIP soal 70 Baliho Ganjar-Mahfud Hilang

Dalam kesempatan ini, politikus asal Yogyakarta ini juga menyoroti gaya politik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang disebutnya telah terungkap wataknya usai debat perdana Pilpres kemarin.

"Dengan debat kemaren terbukti bahwa pak Prabowo menampilkan jati dirinya yang selama ini mencoba ditutup-tutupi dengan marah, emosional bahkan kemudian mengatakan aspek etika yang seharusnya itu melandasi kekuasaan oleh pak Prabowo dikatakan etika Ndasmu," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, dengan adanya pernyataan Prabowo soal 'Ndasmu Etik' justru bagi masyarakat Jateng telah mengungkap jika sosok Menteri Pertahanan itu bukan karakter pemimpin yang baik.

"Itu menandakan ada persoalan serius terkait dengan aspek psikologis, ini bukan saya yang berbicara ini para pakar psikolog para ahli-ahli psikologi berbicara sperti itu sehingga ketika pak Prabowo berbicara etika Ndasmu ini menjadi suatu gerakan harus balik bahwa rakyat ternyata sadar bapak Prabowo bukan pak Jokowi," tutup Hasto. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Dorong Pembentukan Komite Independen Terkait Pemilu 2024

#Hasto Kristiyanto #Jawa Tengah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Sita SK Milik Eko Plt Bupati Sukoharjo dan SK Wabup Sukoharjo
Penyitaan dilakukan setelah pemeriksaan selama 7 jam terhadap Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
KPK Sita SK Milik Eko Plt Bupati Sukoharjo dan SK Wabup Sukoharjo
Indonesia
KPK Periksa Plt Bupati Sukoharjo 7 Jam, Cecar dengan 23 Pertanyaan
Pertanyaan tersebut seputar OTT Bupati Sukoharjo serta pihak lainnya yang ditetapkan tersangka.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
KPK Periksa Plt Bupati Sukoharjo 7 Jam, Cecar dengan 23 Pertanyaan
Indonesia
Puncak Musim Kemarau Panjang, Jateng Salurkan 6,8 Juta Liter di 25 Daerah Kesulitan Air
Wilayah terdampak kemarau kini meliputi 83 kecamatan dan 148 desa, sedangkan 11 kabupaten/kota telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Puncak Musim Kemarau Panjang, Jateng Salurkan 6,8 Juta Liter di 25 Daerah Kesulitan Air
Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Indonesia
Biaya Perbaikan Jalan Kunduran-Blora Direvisi dari Rp 14 Miliar Jadi 2 M, Kok Awalnya Bisa 7 Kali Lipat?
Anggaran perbaikan Jalan Kunduran-Blora, Jateng, direvisi drastis dari Rp14 miliar menjadi Rp2 miliar. BPJ Purwodadi sesuaikan DED, fokus titik prioritas.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Juli 2026
Biaya Perbaikan Jalan Kunduran-Blora Direvisi dari Rp 14 Miliar Jadi 2 M, Kok Awalnya Bisa 7 Kali Lipat?
Indonesia
Kaesang Maju Pileg Dapil V Jateng, Ketua DPW PSI Jateng Ngaku Kaget
Ia menyebut ini menjadi hal yang positif bagi kerja-kerja politik di Dapil Jateng 5 khususnya di Solo dan Jawa Tengah
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Maju Pileg Dapil V Jateng, Ketua DPW PSI Jateng Ngaku Kaget
Indonesia
PDIP Menyeru ke NU untuk Tetap Jadi Penjaga Moral Bangsa, Bebas dari Kooptasi Kekuasaan
NU telah ikut membentuk DNA Indonesia bersama PNI, Muhammadiyah, dan seluruh komponen bangsa lainnya. 

Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
PDIP Menyeru ke NU untuk Tetap Jadi Penjaga Moral Bangsa, Bebas dari Kooptasi Kekuasaan
Indonesia
Anggota Polres Wonogiri Ditetapkan sebagai Tersangka Pencabulan, Propam Bertindak
Selain berdinas sebagai anggota Polri, Bripka E diketahui juga merupakan pendiri sebuah pondok pesantren di Kabupaten Wonogiri.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Anggota Polres Wonogiri Ditetapkan sebagai Tersangka Pencabulan, Propam Bertindak
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
Hentikan Pengumpulan Data Tata Kelola MBG di Daerah, Kejagung Digugat di PN Solo
Pangkal persoalan ini bermula ketika Jaksa Agung menerbitkan surat perintah pada 15 Juni 2026 agar seluruh jajaran Kejati mengumpulkan data atas pengelolaan MBG pada SPPG.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Hentikan Pengumpulan Data Tata Kelola MBG di Daerah, Kejagung Digugat di PN Solo
Bagikan