Respons PDIP soal 70 Baliho Ganjar-Mahfud Hilang

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 15 Desember 2023
Respons PDIP soal 70 Baliho Ganjar-Mahfud Hilang

Bonnie Triyana dan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) merespons hilangnya 70 spanduk hingga baliho ucapan selamat datang terhadap Mahfud di wilayah Banten lantaran dicopot pihak tak bertanggungjawab.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menilai ada pihak yang khawatir kemudian melakukan gerakan intimidasi dengan mencopot puluhan baliho pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca Juga

PDIP Dorong Pembentukan Komite Independen Terkait Pemilu 2024

Ia menegaskan, dengan adanya gerakan intimidasi tersebut memunculkan solidaritas rakyat.

"Ya sangat clear ya ada pihak yang sangat khawatir dengan gerakan rakyat. Jadi intimidasi menghadirkan suatu kekuatan solidaritas dari rakyat. Meskipun baliho-baliho Pak Ganjar Prof Mahfud dilepas dengan cara-cara seperti itu," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Jumat (15/12).

Dalam kesempatan yang sama, politikus PDIP yang juga Caleg DPR RI dapil Banten 1, Bonnie Triyana, mengungkapkan, ada lebih dari 70 baliho menghilang saat Mahfud akan datang ke Banten terutama ke kediaman Ulama Kharismatik Banten Abuya Muhtadi.

"Ya seperti diketahui berita yang beredar ada 70 lebih sebetulnya spanduk yang kami pasang untuk menyambut kedatangan pak Mahfud ke Banten, itu hilang, dipasang dini hari pagi-pagi hilang, dan sebetulnya lebih dari 70," tuturnya.

Baca Juga

PPATK Diminta Bongkar Dugaan Transaksi Mencurigakan di Masa Kampanye

"Jadi titik pemasangannya mulai dari keluar tol Serang, kemudian masuk ke Cidahu ke arah pesantrennya Abuya Muhtadi," sambungnya.

Bonnie menilai, di balik adanya gerakan intimidasi tersebut ada pihak yang merasa khawatir lantaran Abuya Muhtadi sebagai ulama berperngaruh di Banten kokoh menyatakan dukungan ke Ganjar-Mahfud.

"Jadi ketika Pak Mahfud mau datang hari Rabu kemarin spanduknya lenyap, itu menyiratkan ada yang khawatir memang, karena Pak Mahfud ini diterima luas oleh masyarakat Banten," ujarnya.

"Bahkan Abuya Muhtadi sebagai ulama terkemuka pun mendukung Pak Mahfud, yang artinya memang banyak warga Banten itu mendengarkan, mengindahkan imbauan dari Abuya Muhtadi untuk memilih Ganjar-Mahfud," sambung Bonnie.

Lebih lanjut, Bonnie menduga, pihak yang melakukan pencopotan itu khawatir elektoral Ganjar-Mahfud bisa melejit di Banten.

"Jadi saya kira, ada pihak yang memang khawatir, cemas, takut kalau memang keberpihakan atau dukungan dari Abuya Muhtadi itu akan mendatangkan efek elektoral yang cukup besar bagi Ganjar Mahfud di Banten," tutupnya. (Pon)

Baca Juga

30.000 Caleg PDIP Siap Sosialisasikan Terobosan Ganjar-Mahfud soal KTP Sakti

#PDIP #Hasto Kristiyanto #Bonnie Triyana
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan