PDIP tak Setuju 100 Hari Dijadikan Patokan Kinerja Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 17 Februari 2020
PDIP tak Setuju 100 Hari Dijadikan Patokan Kinerja Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Politikus PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri menilai kurang pas jika 100 hari dijadikan patokan untuk menilai kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dia menegaskan kinerja Jokowi-Ma'ruf saat ini sudah sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Kabinet saat ini juga berbeda dengan kabinet pemerintahan sebelumnya dari berpaku pada kerja menjadi kemajuan bagi negara.

Baca Juga

Survei Indo Barometer: Jokowi dan Ahok Unggul Atasi Permasalahan Jakarta Dibanding Anies

”Jadi kalau saya lihat pemerintahan presiden dan wakil presiden saat ini sudah on the track,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Kelautan, Perikanan, dan Nelayan ini, Minggu (16/2).

Dari hasil survei Indo Barometer, persoalan perekonomian rakyat masih menjadi yang terpenting yakni sebesar 32,1 persen dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Berikutnya adalah masalah ketersediaan lapangan pekerjaan (15,8%), harga bahan pokok (11,3%), korupsi, kolusi, dan nepotisme (7,8%), serta banjir (6,4%).

Sementara, Politikus PAN Bima Arya Sugiarto mengatakan, sebenarnya tidak relevan menilai kinerja pemerintahan Jokowi-Amin hanya dengan hitungan 100 hari kerja.

”100 hari kerja itu enggak relevan mengukur kinerja. Menurut saya, dalam case Pak Jokowi di periode kedua, dibanding periode pertama (meningkat) 13% itu masuk akal,” katanya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri (ANTARA/Hafidz Mubarak A)

Menurut Bima, dukungan elektoral terhadap Jokowi pada Pilpres 2019 lebih besar dibandingkan Pilpres 2014. Lalu, birokrasi sudah terkonsolidasi.

”Kalau periode pertama, kan masih meraba-raba dan pasti ada bekas rezim lama. Di Periode kedua ini mayoritas sudah ‘menjadi orang’ Pak Jokowi,” katanya.

Menurut Wali Kota Bogor ini, program kerja Jokowi sudah berjalan karena sebenarnya bukan hanya 100 hari, tetapi dalam menilai kinerja Jokowi itu harus dilihat secara utuh dalam enam tahun.

Baca Juga

Survei Indo Barometer: Lawan Jokowi di Pilpres Lalu Jadi Menteri Paling Dikenal

”Ini sudah enam tahun. Kalaupun ada yang berbeda, itu hanya semacam gimmick-gimmick aja,” katanya.

Bima juga mengapresiasi penilaian terhadap sejumlah menteri yang memiliki kinerja baik seperti Erick Thohir atau Nadiem Makarim. ”Kita dari awal melihat segmen milenial berperan. Jadi bagus survei ini mengonfirmasi itu,” kata pria yang memiliki hobby lari ini. (Knu)

#PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Indonesia
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Panda Nababan meninggal dunia pada Senin 9 November 2026 akibat leukemia. Simak rekam jejak loyalis Megawati & alamat rumah duka di Tangsel di sini!
Wisnu Cipto - Senin, 09 November 2026
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan