PDIP tak Setuju 100 Hari Dijadikan Patokan Kinerja Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 17 Februari 2020
PDIP tak Setuju 100 Hari Dijadikan Patokan Kinerja Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Politikus PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri menilai kurang pas jika 100 hari dijadikan patokan untuk menilai kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dia menegaskan kinerja Jokowi-Ma'ruf saat ini sudah sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Kabinet saat ini juga berbeda dengan kabinet pemerintahan sebelumnya dari berpaku pada kerja menjadi kemajuan bagi negara.

Baca Juga

Survei Indo Barometer: Jokowi dan Ahok Unggul Atasi Permasalahan Jakarta Dibanding Anies

”Jadi kalau saya lihat pemerintahan presiden dan wakil presiden saat ini sudah on the track,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Kelautan, Perikanan, dan Nelayan ini, Minggu (16/2).

Dari hasil survei Indo Barometer, persoalan perekonomian rakyat masih menjadi yang terpenting yakni sebesar 32,1 persen dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Berikutnya adalah masalah ketersediaan lapangan pekerjaan (15,8%), harga bahan pokok (11,3%), korupsi, kolusi, dan nepotisme (7,8%), serta banjir (6,4%).

Sementara, Politikus PAN Bima Arya Sugiarto mengatakan, sebenarnya tidak relevan menilai kinerja pemerintahan Jokowi-Amin hanya dengan hitungan 100 hari kerja.

”100 hari kerja itu enggak relevan mengukur kinerja. Menurut saya, dalam case Pak Jokowi di periode kedua, dibanding periode pertama (meningkat) 13% itu masuk akal,” katanya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri (ANTARA/Hafidz Mubarak A)

Menurut Bima, dukungan elektoral terhadap Jokowi pada Pilpres 2019 lebih besar dibandingkan Pilpres 2014. Lalu, birokrasi sudah terkonsolidasi.

”Kalau periode pertama, kan masih meraba-raba dan pasti ada bekas rezim lama. Di Periode kedua ini mayoritas sudah ‘menjadi orang’ Pak Jokowi,” katanya.

Menurut Wali Kota Bogor ini, program kerja Jokowi sudah berjalan karena sebenarnya bukan hanya 100 hari, tetapi dalam menilai kinerja Jokowi itu harus dilihat secara utuh dalam enam tahun.

Baca Juga

Survei Indo Barometer: Lawan Jokowi di Pilpres Lalu Jadi Menteri Paling Dikenal

”Ini sudah enam tahun. Kalaupun ada yang berbeda, itu hanya semacam gimmick-gimmick aja,” katanya.

Bima juga mengapresiasi penilaian terhadap sejumlah menteri yang memiliki kinerja baik seperti Erick Thohir atau Nadiem Makarim. ”Kita dari awal melihat segmen milenial berperan. Jadi bagus survei ini mengonfirmasi itu,” kata pria yang memiliki hobby lari ini. (Knu)

#PDIP
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan