PDIP Sebut Johan Budi Digeser dari BURT DPR tak Terkait Dewan Kolonel
Anggota Komisi III DPR RI, Johan Budi. (Foto: DPR RI)
MerahPutih.com - Anggota DPR Fraksi PDIP, Johan Budi Sapto Pribowo digeser dari posisinya sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.
Ketua Fraksi PDIP, Utut Adianto mengatakan rotasi Johan Budi dari BURT DPR tidak berkaitan dengan 'Dewan Kolonel'.
Baca Juga
Johan Budi Ungkap Alasan Inisiasi Dewan Kolonel Loyalis Puan Maharani
"Dugaan saya tidak berkaitan dengan Dewan Kolonel. Untuk pastinya silahkan tanya ke Sekjen PDIP (Hasto Kristiyanto)," ucap Utut di kompleks parlemen, Selasa (1/11).
Seperti diketahui, Johan Budi merupakan sosok yang menginisiasi pembentukan 'Dewan Kolonel' yang bertugas mempromosikan Puan Maharani sebagai calon presiden (capres) dari PDIP.
Baca Juga
Namun, kelompok tersebut sudah dijatuhi sanksi oleh DPP PDIP karena dianggap melampaui wewenang Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri.
Setelah dicopot dari Wakil Ketua BURT, Johan Budi dipindah ke Badan Legislasi (Baleg).
Johan Budi ditetapkan sebagai Wakil Ketua BURT DPR pada Februari 2022. Eks Juru Bicara KPK itu menggantikan posisi Evita Nursanty dari fraksi PDIP. (*)
Baca Juga
Johan Budi Minta Ruang Diskusi Tetap Dibuka untuk Pasal Krusial di RKUHP
Bagikan
Berita Terkait
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan