Johan Budi Ungkap Alasan Inisiasi Dewan Kolonel Loyalis Puan Maharani

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 20 September 2022
Johan Budi Ungkap Alasan Inisiasi Dewan Kolonel Loyalis Puan Maharani

Arsip - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani (kanan) bersama Ketua Umum Partai NasDem (kiri) di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (22-8-2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pembentukan Dewan Kolonel, loyalis Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani diinisiasi oleh anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Johan Budi.

Johan menjelaskan, tujuan dibentuknya Dewan Kolonel untuk menjadikan Puan sebagai calon presiden (capres) dari PDIP. Dewan kolonel bertugas untuk mempromosikan Ketua DPR RI itu di dapil masing-masing dari anggotanya.

"Di Fraksi PDIP itu, waktu itu saya lupa dua atau tiga bulan yang lalu. Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, kalau kita bikin tim, tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres," kata Johan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/9).

Baca Juga:

'Dewan Kolonel' Mulai Bergerak Dongkrak Elektabilitas Puan Capres 2024

Namun demikian, Johan yang merupakan mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menegaskan, Dewan Kolonel tak ada kaitannya dengan DPP PDIP.

"Ini tidak ada kaitannya sama DPP (PDIP)," tegas dia.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan didapuk menjadi Koordinator Dewan Kolonel tersebut. Kelompok tersebut telah memiliki markas yang berlokasi di Menteng, Jakarta.

"Ini yang fraksi kami merasa saya mendukung Mbak Puan. Karena itu kita bikin tim yuk sambil menunggu keputusan Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) siapa yang akan dipilih," ujar Johan.

Baca Juga:

Demokrat ke Aria Bima PDIP: Playing Victim Itu yang Suka Nangis saat BBM Naik

Menuruf Johan, pembentukan Dewan Kolonel juga bukan merupakan upaya manuver di luar fraksi atau DPP PDIP. Kelompok tersebut merupakan bentuk dukungan dari sebagian anggota fraksi PDIP untuk Puan.

Kendati demikian, Johan menegaskan keputusan terkait capres merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sehingga, Dewan Kolonel juga dipastikannya mengikuti instruksi dan keputusan tersebut.

"Pokoknya Dewan Kolonel ini adalah satu-satunya dengan tujuan mendukung Mbak Puan di 2024. Itu sekali lagi, tentu kami masih menunggu keputusan Bu Megawati siapa yang akan ditunjuk, kalau yang ditunjuk bukan Mbak Puan tentu kami akan tegak lurus kepada Bu Ketum," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

PDIP Usul Mendagri Ajukan Nama Perempuan Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta

#PDIP #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa NTT magnitudo 7,7. Pendataan korban, distribusi logistik, dan pengungsian ramah kelompok rentan jadi prioritas.
Wisnu Cipto - Minggu, 16 Agustus 2026
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Bagikan