'Dewan Kolonel' Mulai Bergerak Dongkrak Elektabilitas Puan Capres 2024
 Zulfikar Sy - Selasa, 20 September 2022
Zulfikar Sy - Selasa, 20 September 2022 
                Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/ Zubi Mahrofi
MerahPutih.com - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI terus berupaya mendongkrak elektabilitas Ketua DPP PDIP Puan Maharani menjelang Pilpres 2024.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan mengatakan, telah dibentuk "Dewan Kolonel” atas kesepakatan anggota Fraksi PDIP sebagai bentuk loyalitas terhadap Puan. Pencetusnya yakni anggota Komisi III Johan Budi.
“Johan Budi bilang kita loyalis Mbak (Puan) harus buat sesuatu, Dewan Kolonel. Kita tunjukan bahwa kita loyalis Mbak,” kata Trimedya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).
Baca Juga:
Survei SMRC Menilai Puan Tidak Kompetitif
Trimedya mengaku dirinya didapuk sebagai koordinator Dewan Kolonel oleh rekan-rekannya di fraksi partai berlambang banteng tersebut.
“Ya sudah dia bilang gue jadi koordinator jadilah pada saat itu," ungkap Trimedya.
Lebih lanjut, Trimedya menjelaskan Dewan Kolonel bertugas meningkatkan elektabilitas Puan Maharani. Tugas itu dilaksanakan para kader PDIP di Komisi I sampai XI DPR.
Baca Juga:
Diduga Sindir Puan, AHY: Demokrat Tidak Boleh Pura-pura Menangis
Menurut dia, tidak ada program rigid di Dewan Kolonel. Selain menaikkan elektabilitas Puan, dewan kolonel dibentuk dengan tujuan menjaga agar trah Sukarno tidak hilang di PDIP.
"Kalau program rigid enggak (ada). Tapi kita merasa kita khawatir kalau bukan darah Bung Karno ini nasib keluarga Bung Karno sama seperti nasib keluarga Soeharto di Golkar,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Survei Voxpopuli: Pasangan Puan-Anies Unggul dalam Simulasi Capres-Cawapres
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
 
                      Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
 
                      Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
 
                      Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
 
                      Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
 
                      PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
 
                      PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
 
                      Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
 
                      Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
 
                      Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
 
                      




