PDIP Kritik Kebijakan Anies Izinkan Sepeda Non Lipat Masuk MRT Jakarta

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 26 Maret 2021
PDIP Kritik Kebijakan Anies Izinkan Sepeda Non Lipat Masuk MRT Jakarta

Penumpang membawa sepeda biasa atau non lipat di dalam kereta MRT Jakarta melalui Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Kamis (25/3/2021). (ANTARA/Dewa Wiguna)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B, Gilbert Simanjuntak mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang mengizinkan sepeda non lipat masuk ke dalam gerbong kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.

"Saya tidak pernah melihat di luar negeri sepeda masuk transportasi publik dalam kota. Kalau antar kota, biasanya ada gerbong khusus buat taruh sepeda," ucap Gilbert di Jakarta, Jumat (26/3).

Baca Juga

Pemprov DKI Izinkan Sepeda Non-Lipat Masuk MRT

Ia meminta, kepada Pemprov DKI untuk dapat memperhitungkan secara matang program yang akan dijalankan sehingga tidak merugikan masyarakat. Menurutnya aturan sepeda diangkut ke gerbong MRT ini menggangu kenyamanan warga saat naik transportasi kekinian tersebut.

"Sebaiknya semua kebijakan diperhitungkan baik-baik. Buat kepentingan seluruh masyarakat, bukan kepentingan sekelompok orang," urainya.

MRT Jakarta. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
MRT Jakarta. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Gilbert mengaku, Aneh jika di Jakarta sepada dengan ukuran besar bisa masuk ke transportasi publik. Lantas menurut dia, sepeda bukan lagi sebagai alat transportasi, tapi sebagai beban transportasi.

"Saya tidak melihat kebijakan ini pro rakyat, karena para pesepeda yang serius bukan untuk life style/gaya-gayaan, dan pasti merasa aneh naik trem/MRT, karena tujuan mereka bersepeda untuk olahraga," ungkapnya.

Politikus PDIP ini melanjutkan, kebijakan Anies ini berbanding terbalik dengan regulasi kereta api Indonesia (KAI) yang tidak lagi mengizinkan pedagang berjualan di dalam rangkaian kereta. Tapi kini Pemprov DKI malah memberi lampu hijau sepeda masuk ke gerbong.

Kebijakan Anies sepeda masuk MRT Jakarta ini, ucap Gilbert, harus dikaji ulang, agar tidak ada yang dirugikan dalam aturan baru itu.

"Pedagang yang bawa pikulan saja untuk keperluan hidup, sudah tidak bisa masuk KCI dari Bogor dan Bekasi, pesepeda dapat fasilitas. Alasan KCI dulu karena menggangu penumpang," papar dia.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menjajal aturan baru sepeda non lipat masuk ke dalam gerbong MRT Jakarta, pada Rabu (24/3) lalu.

Pemprov DKI pun telah mengatur ketentuan sepeda non lipat masuk ke MRT. Dalam kebijakan itu sepeda ditaruh di tempat khusus gerbong paling akhir. (Asp)

Baca Juga

Riza Patria Ngeluh Sepeda Non-Lipat Dibolehkan Masuk ke MRT

#DPRD DKI Jakarta #MRT Jakarta #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
Pembangunan MRT Thamrin-Kwitang Masuk Tahap Persiapan, Warga Mulai Didata
Pemprov DKI mulai mendata lokasi dan bangunan yang berpotensi terdampak pembangunan MRT Timur-Barat Koridor Thamrin-Kwitang.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pembangunan MRT Thamrin-Kwitang Masuk Tahap Persiapan, Warga Mulai Didata
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Naik MRT, LRT, dan Transjakarta Bisa Gratis, Cek 15 Golongan yang Berhak Mendapatkannya
Pemprov DKI Jakarta menggratiskan MRT, LRT, dan Transjakarta untuk 15 golongan. Cek daftar penerima dan informasi Kartu Layanan Gratis.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Naik MRT, LRT, dan Transjakarta Bisa Gratis, Cek 15 Golongan yang Berhak Mendapatkannya
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Berita Foto
Menilik Proyek Perluasan MRT Bundaran HI untuk Perkuat Konektivitas Transportasi Publik
Alat berat beroperasi saat pengerjaan proyek pembangunan ruang multifungsi di Stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 19 Agustus 2026
Menilik Proyek Perluasan MRT Bundaran HI untuk Perkuat Konektivitas Transportasi Publik
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan