PDIP Kritik Kebijakan Anies Izinkan Sepeda Non Lipat Masuk MRT Jakarta

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 26 Maret 2021
PDIP Kritik Kebijakan Anies Izinkan Sepeda Non Lipat Masuk MRT Jakarta

Penumpang membawa sepeda biasa atau non lipat di dalam kereta MRT Jakarta melalui Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Kamis (25/3/2021). (ANTARA/Dewa Wiguna)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B, Gilbert Simanjuntak mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang mengizinkan sepeda non lipat masuk ke dalam gerbong kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.

"Saya tidak pernah melihat di luar negeri sepeda masuk transportasi publik dalam kota. Kalau antar kota, biasanya ada gerbong khusus buat taruh sepeda," ucap Gilbert di Jakarta, Jumat (26/3).

Baca Juga

Pemprov DKI Izinkan Sepeda Non-Lipat Masuk MRT

Ia meminta, kepada Pemprov DKI untuk dapat memperhitungkan secara matang program yang akan dijalankan sehingga tidak merugikan masyarakat. Menurutnya aturan sepeda diangkut ke gerbong MRT ini menggangu kenyamanan warga saat naik transportasi kekinian tersebut.

"Sebaiknya semua kebijakan diperhitungkan baik-baik. Buat kepentingan seluruh masyarakat, bukan kepentingan sekelompok orang," urainya.

MRT Jakarta. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
MRT Jakarta. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Gilbert mengaku, Aneh jika di Jakarta sepada dengan ukuran besar bisa masuk ke transportasi publik. Lantas menurut dia, sepeda bukan lagi sebagai alat transportasi, tapi sebagai beban transportasi.

"Saya tidak melihat kebijakan ini pro rakyat, karena para pesepeda yang serius bukan untuk life style/gaya-gayaan, dan pasti merasa aneh naik trem/MRT, karena tujuan mereka bersepeda untuk olahraga," ungkapnya.

Politikus PDIP ini melanjutkan, kebijakan Anies ini berbanding terbalik dengan regulasi kereta api Indonesia (KAI) yang tidak lagi mengizinkan pedagang berjualan di dalam rangkaian kereta. Tapi kini Pemprov DKI malah memberi lampu hijau sepeda masuk ke gerbong.

Kebijakan Anies sepeda masuk MRT Jakarta ini, ucap Gilbert, harus dikaji ulang, agar tidak ada yang dirugikan dalam aturan baru itu.

"Pedagang yang bawa pikulan saja untuk keperluan hidup, sudah tidak bisa masuk KCI dari Bogor dan Bekasi, pesepeda dapat fasilitas. Alasan KCI dulu karena menggangu penumpang," papar dia.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menjajal aturan baru sepeda non lipat masuk ke dalam gerbong MRT Jakarta, pada Rabu (24/3) lalu.

Pemprov DKI pun telah mengatur ketentuan sepeda non lipat masuk ke MRT. Dalam kebijakan itu sepeda ditaruh di tempat khusus gerbong paling akhir. (Asp)

Baca Juga

Riza Patria Ngeluh Sepeda Non-Lipat Dibolehkan Masuk ke MRT

#DPRD DKI Jakarta #MRT Jakarta #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Serukan Evaluasi Total Sistem Kesiapsiagaan Kebakaran dan Soroti Kelangkaan APAR di Tingkat RT
Kevin Wu menyoroti tingginya risiko kebakaran di permukiman padat dan mendesak perluasan program Satu RT, Satu APAR
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPRD DKI Serukan Evaluasi Total Sistem Kesiapsiagaan Kebakaran dan Soroti Kelangkaan APAR di Tingkat RT
Indonesia
Stop Rebahan di Usia Senja! Sekolah Lansia di Jakarta Bikin Kakek-Nenek Kembali Semangat Belajar dan Melek Literasi Digital
Program ini terbukti sukses membuat Lansia sehat, mandiri, dan produktif, bahkan 1.624 peserta baru lulus pelatihan literasi digital
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Stop Rebahan di Usia Senja! Sekolah Lansia di Jakarta Bikin Kakek-Nenek Kembali Semangat Belajar dan Melek Literasi Digital
Indonesia
Proyek Penurapan Multiyears Sungai di Jakarta Digas Lagi, Fokus Kali Grogol Hingga Mookervart
Program normalisasi dan penurapan multiyears tetap prioritas meski DBH dipotong.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Proyek Penurapan Multiyears Sungai di Jakarta Digas Lagi, Fokus Kali Grogol Hingga Mookervart
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
Begini Cara Bikin KPJ dan KLG, Syarat Karyawan Swasta Gratis Naik MRT dan TransJakarta
Untuk mendapatkan akses transportasi gratis itu, karyawan swasta di Jakarta wajib memiliki Kartu Layanan Gratis (KLG). Pendaftaran KLG sendiri baru dapat diproses setelah memiliki KPJ.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Begini Cara Bikin KPJ dan KLG, Syarat Karyawan Swasta Gratis Naik MRT dan TransJakarta
Indonesia
Karyawan Swasta Jakarta Kini Bisa Gratis Naik MRT-LRT-TransJakarta, Catat Syaratnya!
Syaratnya, pekerja swasta yang dimaksud adalah pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dengan standar penghasilan maksimal 1,15 kali Upah Minimum Provinsi (UMP).
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Karyawan Swasta Jakarta Kini Bisa Gratis Naik MRT-LRT-TransJakarta, Catat Syaratnya!
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Bagikan