Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PDIP Harus Berkoalisi Jika Ingin Menangi Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 13 Februari 2023
PDIP Harus Berkoalisi Jika Ingin Menangi Pemilu 2024

PDIP menggelar tumpengan perayaan HUT ke-61 Presiden Jokowi, yang bertepatan dengan Rekernas II partai, Selasa (21/6). Foto: Dok PDIP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Peluang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menang dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan kecil bila ngotot tidak berkoalisi.

Pengamat Politik, Jamiluddin Ritonga mengungkapkan, bahwa sejak reformasi 1998 dengan sistem pemilihan langsung belum ada partai di Indonesia yang menang tanpa berkoalisi. Semua presiden yang duduk di Istana Negara pasti mendapat dukungan dari sejumlah partai politik.

Baca Juga:

FX Rudy Duga Ada Upaya Menjatuhkan Gibran dan Pembusukan PDIP

"Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo yang negatif sangat populer saja tetap diusung koalisi partai," kata Jamiluddin Senin (13/2).

Maka dari itu, ucap Jamiluddin, bila PDI Perjuangan ingin menang tiga kali berturut-turut mesti bersatu dengan beberapa partai lain. Banyak keuntungan bila berkoalisi, sebab di masing-masing partai, pasti ada sosok kader yang militan sebagai mesin menaikan elektabilitas calon.

"Jadi, kalau PDIP mau hattrick, pilihannya harus berkoalisi. Tentu partai koalisinya harus yang punya mesin partai militan sehingga dapat meningkatkan capres yang didukung," terangnya.

Apalagi, kata dia, melihat elektabilitas capres yang ada saat ini terlihat relatif berimbang. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo tidak memiliki perbedaan elektabilitas yang signifikan.

Baca Juga:

Gibran Nyatakan Ingin Bertemu Fraksi PDIP DKI Menyoal Bursa Cagub

"Kalau pun PDIP mengusung Ganjar, tentu elektabilitasnya tidak cukup untuk dengan mudah mengalahkan Anies dan Prabowo," cetusnya.

Lebih lanjut, ia beranggapan, jika mesin partai PDIP tidak cukup kuat untuk mendongkrak elektabilitas capres yang diusungnya. Karena itu, PDIP perlu partai lain untuk membantu meningkatkan elektabilitas capresnya. Ini artinya, koalisi dengan partai lain sulit untuk dihindari.

Apalagi digdayanya PDI Perjuangan 10 tahun terakhir tidak bisa terlepas dari populernya sosok Joko Widoso (Jokowi).

"Namun hal itu tampaknya tidak diperoleh lagi oleh PDIP pada Pilpres 2024. Sebab, Jokowi effect sudah memudar sehingga tidak berpengaruh banyak lagi untuk mendongkrak capres yang diusung PDIP," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Legislator PDIP Harap Pers Tetap Jadi Penjaga Keseimbangan Negera

#PDIP #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dituduh Curi Ayam Aduan Hingga Tewas, Kasus Pengeroyokan Warga di Tabanan Bikin PDIP Pasang Badan
PDIP akan selalu mendukung keadilan bagi rakyat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 26 Juli 2026
Dituduh Curi Ayam Aduan Hingga Tewas, Kasus Pengeroyokan Warga di Tabanan Bikin PDIP Pasang Badan
Indonesia
Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Seluruh partai politik dan elemen bangsa pada dasarnya memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
 Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Indonesia
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Dalam merefleksikan jalannya sejarah masa lalu, PDIP berkomitmen mendorong agar iklim perpolitikan Tanah Air menjunjung tinggi nilai peradaban.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Indonesia
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Menyebut sejarah mungkin tidak pernah berulang secara persis, tapi polanya sering kali memiliki irama yang senada (rhyme).
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Indonesia
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Sebagai bagian dari upaya penghilangan pengaruh Sukarno oleh penguasa.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Gugatan tersebut diajukan setelah pihaknya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Indonesia
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan partainya memiliki aturan yang jelas terhadap kader yang tertangkap melalui OTT.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
PDIP tidak akan ikut mengomentari ataupun mencampuri urusan internal partai politik lain.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
Bagikan