PDIP Harus Berkoalisi Jika Ingin Menangi Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 13 Februari 2023
PDIP Harus Berkoalisi Jika Ingin Menangi Pemilu 2024

PDIP menggelar tumpengan perayaan HUT ke-61 Presiden Jokowi, yang bertepatan dengan Rekernas II partai, Selasa (21/6). Foto: Dok PDIP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Peluang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menang dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan kecil bila ngotot tidak berkoalisi.

Pengamat Politik, Jamiluddin Ritonga mengungkapkan, bahwa sejak reformasi 1998 dengan sistem pemilihan langsung belum ada partai di Indonesia yang menang tanpa berkoalisi. Semua presiden yang duduk di Istana Negara pasti mendapat dukungan dari sejumlah partai politik.

Baca Juga:

FX Rudy Duga Ada Upaya Menjatuhkan Gibran dan Pembusukan PDIP

"Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo yang negatif sangat populer saja tetap diusung koalisi partai," kata Jamiluddin Senin (13/2).

Maka dari itu, ucap Jamiluddin, bila PDI Perjuangan ingin menang tiga kali berturut-turut mesti bersatu dengan beberapa partai lain. Banyak keuntungan bila berkoalisi, sebab di masing-masing partai, pasti ada sosok kader yang militan sebagai mesin menaikan elektabilitas calon.

"Jadi, kalau PDIP mau hattrick, pilihannya harus berkoalisi. Tentu partai koalisinya harus yang punya mesin partai militan sehingga dapat meningkatkan capres yang didukung," terangnya.

Apalagi, kata dia, melihat elektabilitas capres yang ada saat ini terlihat relatif berimbang. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo tidak memiliki perbedaan elektabilitas yang signifikan.

Baca Juga:

Gibran Nyatakan Ingin Bertemu Fraksi PDIP DKI Menyoal Bursa Cagub

"Kalau pun PDIP mengusung Ganjar, tentu elektabilitasnya tidak cukup untuk dengan mudah mengalahkan Anies dan Prabowo," cetusnya.

Lebih lanjut, ia beranggapan, jika mesin partai PDIP tidak cukup kuat untuk mendongkrak elektabilitas capres yang diusungnya. Karena itu, PDIP perlu partai lain untuk membantu meningkatkan elektabilitas capresnya. Ini artinya, koalisi dengan partai lain sulit untuk dihindari.

Apalagi digdayanya PDI Perjuangan 10 tahun terakhir tidak bisa terlepas dari populernya sosok Joko Widoso (Jokowi).

"Namun hal itu tampaknya tidak diperoleh lagi oleh PDIP pada Pilpres 2024. Sebab, Jokowi effect sudah memudar sehingga tidak berpengaruh banyak lagi untuk mendongkrak capres yang diusung PDIP," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Legislator PDIP Harap Pers Tetap Jadi Penjaga Keseimbangan Negera

#PDIP #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan