Andika Pratama
MerahPutih.com - Pemkot Solo menaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) 2023 sampai 400 persen. Namun, Pemkot akhirnya menunda kenaikan tersebut setelah menuai banyak kritikan.
Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menduga kuat ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan PDIP dalam waktu yang bersamaan terkait kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2023.
Baca Juga
"Ini jelas sekali ada upaya menjerumuskan Wali Kota dan pembusukan PDIP di tahun politik," kata Rudy sapaan akrabnya, Sabtu (11/2).
Ia mengatakan kenaikan PBB ini melanggar Perda APBD Tahun 2023. Karena Wali Kota Solo diusung PDIP sudah pasti terkena imbasnya.
"Jelas ada indikasi ke sana karena dengan adanya kebijakan ini yang disorot pasti PDIP,” tegas dia
Rudy menyebut apapun keputusan yang diambil Gibran sebagai Wali Kota Solo pastinya akan dikaitkan dengan PDIP, selaku partai pengusung. Apalagi di DPRD Kota Solo saat ini Fraksi PDIP memiliki 30 kursi.
“Karena yang punya kursi banyak itu PDIP, pasti otomatis kalau ada kebijakan yang tidak populis PDIP yang dipertanyakan," keluh dia.
Baca Juga
Ia juga mengkritisi tidak adanya komunikasi Wali Kota Solo ke DPC PDIP terkait program menaikkan PBB tersebut. Termasuk komunikasi dengan Fraksi PDIP dengan 30 kursi yang perlu diperbaiki.
"Dia (Gibran) seharusnya juga membicarakan kenaikan PBB itu lewat Wakil Wali Kota Teguh Prakosa yang juga menjabat sekretaris DPC PDIP Solo. Sama sekali nggak ada komunikasi dengan fraksi, wakil wali kota saja nggak ada," ucap dia.
Dia menegaskan pembatalasan kenaikan PBB tersebut juga atas perintahnya dengan menyurati Wali Kota Solo lewat Ketua DPRD Solo. Hal itu berdasarkan banyaknya keluhan masuk pada dirinya. (Ismail/Jawa Tengah)
Baca Juga
Gibran Nyatakan Ingin Bertemu Fraksi PDIP DKI Menyoal Bursa Cagub
