Legislator PDIP Harap Pers Tetap Jadi Penjaga Keseimbangan Negera

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 09 Februari 2023
Legislator PDIP Harap Pers Tetap Jadi Penjaga Keseimbangan Negera

Anggota Komisi III DPR RI, Agustiar Sabran. (Foto: MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang jatuh tiap 9 Februari, Anggota Komisi III DPR RI, Agustiar Sabran mengatakan, pers memiliki peran krusial di era kemajuan informasi.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia mendukung jurnalisme sehat dan berkualitas demi kemajuan pers nasional.

Baca Juga:

Jokowi: Berkat Insan Pers, Orang Biasa Seperti Saya Bisa jadi Presiden

Menurut politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu, di tengah banjir informasi, terutama media sosial, pers nasional harus semakin menguatkan posisinya sebagai clearing house. Sehingga, publik tidak terombang-ambing oleh desas-desus dan berita hoaks.

“Jurnalisme sehat dan bermutu sangat diperlukan menghadapi tahun politik. Publik harus diajak berpikir kritis dan substantif sehingga kehadiran pers nasional memperkuat dan menyehatkan demokrasi,” kata Agustiar.

Dengan tema HPN 2023 Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat, Agustiar juga mengajak seluruh insan pers untuk terus menanamkan nilai-nilai jurnalisme.

Ketua Dewan Adat Dayak Kalteng itu menyebut, pers harus terus menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan lembaga ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Baca Juga:

Puan Ajak Insan Pers Kedepankan Jurnalisme Sehat

Dia juga berharap. pers jadi garda terdepan untuk membangkitkan kearifan lokal yang mulai tergerus oleh digitalisasi dan globalisasi contohnya gotong royong persatuan

“Bagi insan pers, teruslah bekerja secara profesional dan bertanggung jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik. Hadirkanlah produk-produk jurnalisme yang sehat, berkualitas, serta bermartabat,” ucapnya.

"Teruslah, menjaga keseimbangan Negera, Jadi garda terdepan untuk membangkitkan kearifan lokal yg mulai tergerus. Apalagi setelah pandemi negeri ini harus bangkit agar terhindar dari resesi global yang ada di depan mata untuk itu peran pers sangat dibutuhkan," harapnya. (Pon)

Baca Juga:

Agenda Jokowi di Medan, Hadiri Hari Pers Nasional dan Kunjungi Pasar serta Terminal

#DPR RI #Pers #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Bagikan