PDIP: Deklarator KAMI Kental Nuansa Post Power Syndrome

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 18 Agustus 2020
PDIP: Deklarator KAMI Kental Nuansa Post Power Syndrome

PDI Perjuangan (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jajaran pengurus cabang PDI Perjuangan bereaksi atas deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Deklarasi tersebut dinilai sebagai sekedar manuver politik mengatasnamakan penyelamatan rakyat. Sebab, para pesertanya saja tak mengikuti protokol kesehatan COVID-19.

Baca Juga:

Jadi Deklarator KAMI, Eks Panglima TNI Singgung Pejabat Boneka Hingga Oligarki

“Namanya saja Koalisi Aksi. Jadi di situ yang ada hanya aksi politik. Jangankan menyelamatkan Indonesia, menjaga disiplin deklarasi dengan mematuhi protokol COVID-19 saja tidak bisa. Bandingkan dengan upacara HUT Kemerdekaan RI oleh DPP PDI Perjuangan di Lapangan Banteng, yang sangat tertib dan berdisiplin," kata Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Selatan Wanto Sugito, Selasa (18/8).

Wanto, yang hari ini mendeklarasikan pasangan Muhammad-Saraswati sebagai calon kepala daerah Tangsel, mengatakan kredibilitas KAMI sudah tergerus dengan sendirinya oleh karakter para pengusungnya yang lebih kedepankan manuver politik.

Dalam konteks itu, Wanto menyatakan kader PDIP seluruh Indonesia percaya rakyat Indonesia sudah semakin cerdas. Rakyat punya intuisi kolektif guna membedakan mana pemimpin yang mumpuni dan bekerja keras bagi negeri.

"Rakyat bisa membedakan yang mana yang niat jadi pemimpin tapi nyatanya hanya mengejar mimpi. Kami meragukan maksud deklarator KAMI, kecuali hanya sebagai representasi mewakili barisan sakit hati," kata alumnus UIN Syarif Hidayatullah tersebut.

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendeklarasikan diri di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendeklarasikan diri di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Dalam pandangan Wanto, rakyat paham bagaimana sosok Rizal Ramli, Amien Rais, Rocky Gerung, dan beberapa tokoh deklarator lainnya. Sangat kuat aroma bahwa alasan menyelamatkan Indonesia hanya sebagai bentuk oposan terhadap Presiden Jokowi.

“Grass roots PDI Perjuangan itu jelas. Taat azas. Bu Mega selalu bela Pak Jokowi, maka kami juga pasang badan untuk Pak Jokowi”, kata Wanto.

"Terlebih begitu kental nuansa post power syndrome dari para deklarator yang hadir. Maka gerakan KAMI tersebut sebenarnya bentuk gerakan menyelamatkan mimpi kekuasaan masing-masing. Kami tidak habis pikir atas berbagai manuver politik yang terbukti tidak laku tersebut," pungkasnya.

Baca Juga:

Satgas COVID-19 Soroti Pelanggaran Protokol Kesehatan Deklarasi KAMI

Ketika ditanya tanggapan atas pernyataan Ketua DPC PDIP Kota Tangsel yang dikenal militan tersebut, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto hanya berkomentar singkat.

“Biarlah Ketua DPC PDI Perjuangan yang menanggapi. Skala prioritas partai saat ini adalah menyatu dan bergotong royong dengan rakyat di dalam mengatasi dampak Covid-19, bukan menanggapi deklarasi KAMI. Karena sikap mereka ke Pak Jokowi seperti itu, tanpa diperintah, rakyat dan grass roots Partai merespons cepat manuver elit KAMi," ungkap Hasto singkat.

KAMI dideklarasikan hari ini dengan sejumlah tokoh, di antaranya Din Syamsudin, Titiek Soeharto, Gatot Nurmantyo, Said Didu, dan Rocky Gerung. (Pon)

Baca Juga:

KAMI Keluarkan Delapan Maklumat

#Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan