PDIP Coret Cinta Mega dari Daftar Caleg 2024

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 26 Juli 2023
PDIP Coret Cinta Mega dari Daftar Caleg 2024

Anggota DPRD DKI Cinta Mega (setelan merah muda) saat rapat di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/7). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan DKI Jakarta memutuskan untuk mencoret nama Cinta Mega dalam daftar calon legislatif (Caleg) di Pemilu 2024, akibat ulahnya main game saat rapat paripurna.

"Kami tidak mencalonkan lagi (Cinta Mega) untuk 2024. Cukup tegas partai" kata Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ady Wijaya, Rabu (26/7).

Baca Juga:

Cinta Mega Dipecat dari Anggota DPRD DKI Imbas Main Game saat Rapat Paripurna

Ady Wijaya menegaskan, ulah yang dilakukan Cinta Mega membuat partai malu. Sebab anggota yang lain sibuk memperhatikan paripurna, Cinta Mega asyik main game.

Kendati demikian, ucap Ady Wijaya, DPD PDIP DKI tidak akan memeriksa tablet Cinta Mega untuk mengecek aplikasi apa yang dimainkan sebagai barang bukti.

"Apapun yang dilakukan konsekuensinya ya itu," terangnya.

Baca Juga:

DPP PDIP Desak Sanksi untuk Cinta Mega Segera Diputuskan

Atas perilakunya, Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan DKI memutuskan rekomendasi untuk sanksi pergantian antarwaktu (PAW) pada Cinta Mega.

Surat PAW tersebut langsung diberikan DPD PDI Perjuangan DKI ke DPP.

Ady Wijaya menerangkan, meski di PAW, pihaknya belum memutuskan untuk memecat keanggotaan Cinta Mega dari PDIP. Sebab, hal tersebut kewenangan PDIP pusat.

"Nanti biar DPP partai yang memutuskan," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Besok PDIP Sidang Cinta Mega, Sanksi Bakal Diputuskan

#PDIP #DPRD DKI Jakarta #Calon Legislatif #Pileg
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Akan Dimasukkan dalam Revisi UU Pemilu
Putusan MK tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat partisipasi politik perempuan dalam demokrasi Indonesia.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Akan Dimasukkan dalam Revisi UU Pemilu
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Bagikan