PDIP Angkat Suara Soal Isu Penjegalan Anies

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 08 Juni 2023
PDIP Angkat Suara Soal Isu Penjegalan Anies

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) menyindir Koalisi Perubahan yang mengusung bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan soal isu penjegalan.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, mengatakan jika Anies berprestasi dan mempunyai kinerja yang baik, maka tidak perlu takut dengan berbagai upaya penjegalan.

Baca Juga:

Koalisi PDIP dan Perindo Akan Segera Diresmikan

Hasto melanjurkan Koalisi Perubahan perlu belajar dari PDIP dan Joko Widodo (Jokowi) saat maju Gubernur DKI Jakarta dan Capres di Tahun 2014 lalu.

Menurut Hasto, Jokowi saat itu mengalami banyak upaya penjegalan, namun rakyat tetap memilih Jokowi karena memiliki kinerja dan prestasi yang baik.

"Begitu banyak penjegalan, tetapi sikap dari Pak Jokowi, kemudian Pak Ganjar, PDI perjuangan, selalu percaya kepada jalan keyakinan," kata Hasto saat konferensi pers di sela-sela Rakernas III PDIP, dibSekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (8/6).

Hasto menegaskan, Jokowi dan PDIP selalu mengedepankan prestasi dan kinerja sehingga tidak khawatir dengan berbagai upaya penjegalan. Menurut dia, kinerja yang baik menjadi faktor penentu rakyat memilih para bakal calon presiden.

"Terjadi bounding (ikatan) kalau kata Ibu Megawati Soekarnoputri, sehingga pemimpin yang berprestasi selalu dihadapkan pada ujian, tetapi pemimpin yang tidak berprestasi menciptakan ganjalan seolah-olah seperti ujian," ujarnya.

Baca Juga:

Rakernas III PDIP Rumuskan Peta Jalan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2024

PDIP, kata Hasto, tidak pernah melakukan penjegalan lawan politik termasuk Anies dan koalisinya. Apalagi, lanjuut dia, kinerja Anies selama memimpin DKI Jakarta kurang memuaskan dan tidak berprestasi.

"Ketika sosok itu tidak punya banyak prestasi, kemudian menciptakan sepertinya ada hambatan dari luar. PDIP tidak pernah menghambat karena kami belajar dari sejarah," imbuhnya.

Lebih jauh Hasto menambahkan, PDIP sendiri telah mengalami berbagai ujian penjegalan, termasuk Megawati Soekarnoputri dihambat kepemimpinannya melalui Kongres Luar Biasa hingga penyerangan Kantor DPP PDI pada 1996 silam.

"Ketika pemimpin bergerak dengan keyakinan mengakar ke rakyat, seluruh hambatan tidak mampu menggulung keyakinan dari pemimpin. Itu pelajaran terbaik. Itu dilakukan Bung Karno, Bu Mega, presiden Jokowi dan Pak Ganjar," tutup Hasto. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Sebut Visi-Misi Capres 2024 Telah Dibahas Sebelum Pengumuman Ganjar

#PDIP #Hasto Kristiyanto #Capres 2024 #Anies Baswedan #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan