Rakernas III PDIP Rumuskan Peta Jalan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 08 Juni 2023
Rakernas III PDIP Rumuskan Peta Jalan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2024

Steering Committee Rakernas III PDIP Djarot Saiful Hidayat. (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III pada 6-8 Juni 2023 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Tema Rakernas yaitu "Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara oleh Negara".

Rakernas III PDIP merumuskan peta jalan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2024 dan zero orang miskin di tahun 2023.

Steering Committee Rakernas III PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pada hari kedua Rakernas kemarin dilakukan pengerucutan dan penajaman, tentang langkah-langkah strategis dan taktis dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Baca Juga:

Rakernas III PDIP Godok Visi Misi Capres hingga Strategi Pemenangan Pemilu

"Maka tadi dikerucutkan (dalam rapat) dipimpin Pak Anas (Abdullah Azwar Anas) dan Ibu Risma (Tri Rismaharini) melibatkan para akademisi untuk mengkaji," kata Djarot dalam jumpa pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (7/6).

"(Ini menunjukkan) bahwa kita semuanya berkomitmen, PDIP berkomitmen untuk mendukung dan merealisasikan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia," sambung dia.

Djarot menegaskan, dari Rakernas III PDIP ini, semakin jelas bahwa partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri akan berjuang untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia sebagaimana amanat konstitusi, pasal 34 ayat 1 "Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara Oleh Negara."

"PDI Perjuangan berjuang betul-betul tahun 2024 tidak ada kemiskinan ekstrem di Indonesia. Kita juga membuat peta jalan bahwa pada tahun 2034 Indonesia betul-betul zero orang miskin," ujarnya.

Baca Juga:

Jokowi Bicara Tantangan Global di Rakernas III PDIP

Apa yang diperjuangkan PDIP ini, lanjut Djarot, merupakan amanat konstitusi dan cita-cita dari Bung Karno ketika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

"Indonesia merdeka tidak boleh ada orang miskin. Maka seluruh tiga pilar partai bergerak serentak, bergotong royong dengan seluruh komponen masyarakat," tegasnya.

Mantan Wali Kota Blitar itu juga menyebut PDIP bergerak bersama pemerintah untuk bisa merumuskan kebijakan anggaran yang betul-betul berpihak pada orang miskin.

"Seluruh tiga pilar partai, petugas partai harus merumuskan kebijakan anggaran yang berpihak kepada orang miskin. Kebijakan anggaran yang berpihak kepada penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan anggaran yang berpihak pada memberdayakan masyarakat miskin," kata Djarot. (Pon)

Baca Juga:

Momen Jokowi Gandeng Tangan Megawati saat Rakernas III PDIP

#Djarot Saiful Hidayat #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Bagikan