PDIP Anggap Anies tak Tegas soal Pelanggaran Prokes COVID-19 di Jakarta

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 22 November 2020
PDIP Anggap Anies tak Tegas soal Pelanggaran Prokes COVID-19 di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Turun tangannya TNI dan Polri dalam menindak reklame Rizieq Shihab hingga pelanggaran protokol kesehatan di Jakarta dianggap sebagai 'kegagalan' Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak menyebut, Anies tak punya keberanian untuk menerapkan sanksi tegas.

Baca Juga

Diminta Tes Swab, Rizieq Shihab Tolak Bertemu Polisi

"Sejak awal sudah berulang kali disampaikan bahwa PSBB Transisi gagal. Karena banyak masyarakat yang tak patuh," kata Gilbert kepada awak media, Minggu (22/11).

Gilbert melanjutkan, kegagagalan PSBB terjadi karena ketidaktegasan Anies karena sikapnya yang terkesan kurang serius.

"Barulah setelah Pemprov melibatkan TNI Polri, diikuti keluarnya Perda COVID lalu masyarakat jadi patuh," sesal Gilbert.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: MP.Kanu

Politikus PDIP ini melihat, sikap Gubernur yang diskriminatif dalam ijin kerumunan, dan terkesan memfasilitasi justru membuat kasus COVID meningkat.

Sikap diskriminatif ini, lanjut Gilbet, menimbulkan kehilangan rasa percaya masyarakat. "Masyarakat membayar mahal untuk berkorban dan mematuhi," sesal Gilbert.

Baca Juga

Angka Sebaran COVID-19 Turun, Jatim Siap Pembelajaran Tatap Muka

Gilbert menuturkan Anies mengabaikan peraturan gubernur dan peraturan daerah terkait penanggulangan COVID-19.

"Pelanggaran dan pelecehan itu ditunjukan Anies dengan proaktif mendatangi orang yang seharusnya isolasi (Rizieq saat kembali ke Indonesia)," jelas Gilbert.

Menurut dia, pernyataan Anies yang mengatakan daerah lain juga tidak menindak tegas Rizieq dinilai tidak bijaksana.

Bahkan, Anies tak merasa bersalah kepada warga DKI atas kelalaian perizinan acara pernikahan putri Rizieq. Ia pun memperingatkan Anies untuk tak melakukan 'kesalahan' serupa.

"Sedikit pun tidak terdengar penyataan maaf kepada masyarakat. Lebih baik fokus mengatasi persoalan di DKI, introspeksi dan tidak melecehkan masyarakat biasa," jelas Gilbert.

Seperti diketahui bersama, pesta pernikahan anak Rizieq dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 14 November 2020 dihadiri ribuan orang.

Acara tersebut diduga melanggar protokol kesehatan. Banyak jemaah berkerumun dan tidak menjaga jarak sehingga meningkatkan potensi penyebaran COVID-19.

Sejumlah peserta kedapatan tidak menggunakan masker. Bahkan, beberapa peserta menggunakan masker, tetapi tak sesuai ketentuan. Seperti digunakan di bawah dagu. (Knu)

Baca Juga

Satgas COVID-19 Akui Kesulitan Tracing Massa di Petamburan dan Megamendung

#Politisi PDIP #DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Bagikan