Pasca Kerusuhan, Akses Internet di Papua Masih Terganggu

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 30 Agustus 2019
Pasca Kerusuhan, Akses Internet di Papua Masih Terganggu

Asap membubung ke langit dari sejumlah bangunan yang terbakar saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019). ANTARA FOTO/Indrayadi TH/wpa/wsj.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jaringan telekomunikasi di Jayapura, Papua masih mengalami gangguan setelah terjadinya aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan sejak Kamis (29/8) hingga Jumat (20/8) pagi.

Dilansir Antara, sekitar pukul 06:30 WIT atau sekitar pukul 04:30 WIB, panggilan ponsel ke luar ataupun masuk masih mengalami gangguan dengan bentuk suara yang tidak bisa terdengar oleh lawan bicara.

Baca Juga

Kemenkominfo Perpanjang Pembatasan Internet di Papua

Pun demikian dengan jaringan data seluler yang juga tidak bisa digunakan untuk mengakses internet atau berhubungan melalui aplikasi chat. Sejauh ini, komunikasi baru bisa dilakukan lewat pesan singkat (SMS) yang sudah bisa dilakukan sejak Jumat pagi waktu Jayapura.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan memang terjadi gangguan layanan seluler di Jayapura dan sekitarnya.

Gedung Pos dan Gedung Telkomsel terbakar di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019). ANTARA/Hendrina Dian Kadapi/aa
Gedung Pos dan Gedung Telkomsel terbakar di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019). ANTARA/Hendrina Dian Kadapi/aa

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara menyebut gangguan tersebut karena ada yang memotong kabel utama jaringan optik telekomunikasi.

"Yang terjadi di Jayapura, karena ada yang memotong kabel utama jaringan optik Telkomsel yang mengakibatkan matinya seluruh jenis layanan seluler di banyak lokasi di Jayapura," ucap Rudiantara dalam keterangan yang diterima di Jakarta, semalam.

Baca Juga

Aksi Rusuh Kembali Terjadi di Papua, 6 Petugas Keamanan Terluka

Rudiantara menegaskan bahwa gangguan telekomunikasi yang terjadi di Jayapura dan sekitarnya, bukanlah karena kebijakan pemerintah. Sebab kebijakan pemerintah hanya melakukan pembatasan layanan data.

"Kebijakan pemerintah hanya melakukan pembatasan atas layanan data (tidak ada kebijakan black out) sementara layanan suara (menelepon/ditelepon) serta SMS (mengirim/menerima) tetap difungsikan," tegasnya

Saat ini, kata Rudiantara, pihak Telkomsel sedang berusaha memulihkan jaringan telekomunikasi di kawasan tersebut dengan berbagai cara baik perbaikan atau pengalihan lalu lintas (Traffic) komunikasi.

"Telkomsel saat ini sedang berusaha untuk memperbaiki kabel yang diputus atau melakukan pengalihan trafik agar layanan suara dan SMS bisa segera difungsikan kembali," ucapnya.

Baca Juga

Mustahil Papua Referendum

Rudiantara juga menyatakan pihak pemerintah telah berkoordinasi dengan POLRI serta TNI untuk membantu pengamanan perbaikan terutama di ruang terbuka. (*)

#Papua
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Aparat gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 meningkatkan langkah pengamanan dengan melaksanakan olah TKP lanjutan, patroli gabungan, serta razia di sejumlah titik
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 Desember 2025
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pengembangan tanaman berbasis komoditas di Papua.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Indonesia
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Kebutuhan anggaran yang dialokasikan BGN untuk menambah hingga 2.500 SPPG yang menyasar 750 ribu penerima manfaat, diperkirakan mencapai Rp 25 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Indonesia
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Dana otsus, harus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Indonesia
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pembangunan lumbung pangan di Papua. Hal itu menjadi pelajaran dari berbagai bencana alam yang melanda Indonesia.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Indonesia
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Presiden RI, Prabowo Subianto, menargetkan 2.500 SPPG di Papua bisa beroperasi penuh pada 17 Agustus 2026.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Indonesia
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, akan dikenakan sanksi tegas bagi rumah sakit yang diduga menolak pasien.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Indonesia
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Banyak mahasiswa asal Papua yang belajar di luar negeri belum menerima beasiswa dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan mengambil alih pembiayaan melalui LPDP.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Bagikan