Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD merasa miris lantaran masih adanya aksi rasial berujung kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Padahal masalah itu semula berasal dari hal sepele kemudian menjadi serius.
"Penyebabnya peristiwa di Jatim yang mungkin tak disadari pelakunya adalah berbahaya, menyatakan sikap atau ucapan yang berbau rasis sehingga timbulkan kemarahan. Padahal ada sesuatu tertutup di bawah karpet soal pengelolaan Papua sehingga timbul terjadi dan memanas," kata Mahfud di kawasan Jakarta, Jumat (23/5).
Baca Juga: Perwakilan Masyarakat Papua: Oknum Aparat Sebut Kami Monyet!
Mahfud juga berharap, jangan ada yang memprovokasi agar Papua pisah. Karena, untuk melakukan referendum layaknya Timor Leste dua dekade silam, tak mungkin dilakukan.
"Karena tak ada jalan untuk itu. Secara konstitusi tak bisa referendum diajukan hanya 1 daerah saja, beda pada zaman dahulu," ungkap Mahfud.
Mahfud melanjutkan, kepada tokoh atau LSM hendaknya mulai sekarang ini mulai melakukan pendekatan dialog konstruktif dan persuasif.
"Tindak kekerasan yang meresahkan masyarakat dan melumpuhkan kegiatan-kegiatan sehari-hari dan ekonomi masyarakat terganggu. Supaya dihentikan melalui persuasif dan dialog konstruktif," jelas Mahfud.
Sikap rasis, lanjut Mahfud, sangat berbahaya dan di dunia internasional aturan itu sudah ditekankan.
"Di Jerman tak boleh ada gambar hitler karena dianggap itu aib bagi Jerman. Di sepak bola kalau bilang rasis itu dikasih kartu merah, kalau penontonnya rasis darj klub tertentu maka klubnya yang disanksi," imbuh Mahfud.
Mahfud beranggapan, semua pemerintah mulai dari Soekarno hingga Jokowi, terus berusaha membangun agar Papua selalu damai.
"Pak Jokowi katakan saya ingin bangun infrastruktur bukan untuk menang (Pilpres), tapi anggap Papua bagian dari suadara kita. Sehingga tanpa hitung suara penduduknya tapi Papua dibangun dengan hati," jelas mantan Ketua MK ini.
Baca Juga: Senator Papua Barat Minta Pemerintah Serius Tangani Penghinaan Mahasiswa Papua di Jatim
Diberitakan sebelumnya, protes atas penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, masih berlanjut di Manokwari, Papua Barat, Senin pagi. Aksi massa ini berunjung anarkis, dengan membakar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat di Jalan Siliwangi, Manokwari.
Selain Gedung DPRD, massa juga membakar sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat. Tak hanya itu, massa juga melakukan pelemparan terhadap Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari, yang datang untuk menenangkan massa. (Knu)
