Perwakilan Masyarakat Papua: Oknum Aparat Sebut Kami Monyet!

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 20 Agustus 2019
Perwakilan Masyarakat Papua: Oknum Aparat Sebut Kami Monyet!

Sekelompok masyarakat Papua mendatangi Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat. Foto: MP/Kanu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekelompok masyarakat Papua mendatangi Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka menuntut diusutnya dugaan pelanggaran HAM dalam insiden kerusuhan yang terjadi Manokwari, Papua Barat.

Massa yang didampingi oleh Lokataru Foundation ini menganggap, tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang ini sudah menciderai amanat UUD Pasal 28 D tengang persamaan di muka hukum.

Baca Juga: Soal Kasus Rasisme Papua, Rully Nere: Kami Indonesia!

Sekelompok masyarakat Papua mendatangi Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka menuntut diusutnya dugaan pelanggaran HAM dalam insiden kerusuhan yang terjadi Manokwari, Papua Barat. Foto: MP/Kanu
Sekelompok masyarakat Papua mendatangi Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka menuntut diusutnya dugaan pelanggaran HAM dalam insiden kerusuhan yang terjadi Manokwari, Papua Barat. Foto: MP/Kanu

"Tindakan pelaku rasisme terhadap mahasiswa Papua juga menghinati UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis," kata Research Assitant Lokataru Foundation, Muhammad Elfiansyah Alaydrus di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

Muhammad melanjutkan, penggunaan gas air mata saat menindak para mahaswa juga berlebihan karena mahasiswa di sana sama sekali tak mengancam.

"Hal ini telah melanggar Perkap No 01 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian," kata Muhammad.

Muhammad menambahkan, pihaknya mendesak Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap aksi kekerasan dan ucapan rasisme dari ormas maupun aparat saat penggerebekan hingga penangkapan sejumlah mahasiswa di Asrama Papua, Surabaya.

"Karena ini sudah menyakiti hati rakyat Papua dengan disamakan dengan binatang," jelas Muhammad.

Baca Juga: Menristekdikti Peringatkan Mahasiswa Papua Tetap Jaga Kondusifitas

Polisi dan TNI juga diminta memproses hukum anggotanya yang melakukan tindakan rasisme hingga perusakan.

"Oknum yang melakukan kekerasan harus dihukum dan diungkap ke publik siapa pelakunya," jelas Muhammad yang menggunakan topi Cendrawasih ini.

Sementara itu, perwakilan Pemuda Papua Yerangga mengaku hinaan rasisme seperti Monyet dan babi sudah sering dirasakan masyarakat.

"Ini bukan kali pertama. Sebelumnya ada oknum aparat yang menyebut kami monyet. Percuma Presiden Jokowi pergi pulang balik karena kami dianggap seperti monyet," jelas Yerangga dengan nada tinggi.

Ia hanya berharap, tindakan rasime kepada masyarakat Papua dihentikan.

"Jangan ada lagi diskriminasi terhadap masyarakat Papua. Kami dihina monyet, tapi harta dan kekayaan alam kami diambil semua. Ini kami dibunuh secara perlahan karena kami dianggap seperti monyet," jelas Yerangga.

Untuk diketahui, massa melakukan aksi protes di Manokwari, Papua Barat, menyusul insiden yang terjadi pada mahasiswa asal Papua di Surabaya terkait tudingan perusakan Bendera Merah Putih dan dugaaan rasisme. Massa menebang pohon dan memblokade jalan serta melakukan pembakaran.

Sekelompok masyarakat Papua mendatangi Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka menuntut diusutnya dugaan pelanggaran HAM dalam insiden kerusuhan yang terjadi Manokwari, Papua Barat. Foto: MP/Kanu
Sekelompok masyarakat Papua mendatangi Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka menuntut diusutnya dugaan pelanggaran HAM dalam insiden kerusuhan yang terjadi Manokwari, Papua Barat. Foto: MP/Kanu

Baca Juga: Aparat Negara Diduga Terlibat dalam Insiden Kerusuhan di Manokwari

Massa di Manokwari, Papua Barat, mengamuk dan membakar kompleks Kantor Gubernur. Massa melakukan aksi protes di Manokwari, ibu kota Papua Barat, menyusul insiden yang terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya terkait tudingan perusakan Bendera Merah Putih dan dugaaan rasisme.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, aksi massa ini merebak dipicu hoaks korban meninggal akibat insiden di Surabaya. Padahal, kejadian di Surabaya dan Malang hanya peristiwa kecil yang sudah dilokasir. (Knu)

#Papua #Konflik Papua #Komnas HAM
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Pesawat Smart Air Jatuh di Perairan Nabire Diduga Akibat Gangguan Mesin
Pesawat Smart Air PK-SNS rute Nabire–Kaimana alami gangguan mesin dan mendarat darurat di Nabire. Seluruh penumpang selamat, Kemenhub lakukan investigasi.
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Januari 2026
Pesawat Smart Air Jatuh di Perairan Nabire Diduga Akibat Gangguan Mesin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Pindahkan 1 Juta Orang Israel ke Papua, Prabowo Sudah Oke
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan hendak memindahkan 1 juta orang Israel ke Papua, Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Pindahkan 1 Juta Orang Israel ke Papua, Prabowo Sudah Oke
Indonesia
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Tanpa perpanjangan hingga tahun 2061, Freeport khawatir investasi besar-besaran yang mereka tanamkan tidak akan optimal
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Indonesia
Gempa M 5,5 Maluku Tengah Getarannya Terasa Hingga Papua
Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 5,5 yang mengguncang kawasan Maluku Tengah, Maluku, pagi tadi getarannya terasa hingga Papua.
Wisnu Cipto - Sabtu, 17 Januari 2026
Gempa M 5,5 Maluku Tengah Getarannya Terasa Hingga Papua
Indonesia
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
DPR mendesak LPSK dan Komnas HAM untuk mengawal kasus penganiayaan lansia di Pasaman, Sumatera Barat.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
Indonesia
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Aparat gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 meningkatkan langkah pengamanan dengan melaksanakan olah TKP lanjutan, patroli gabungan, serta razia di sejumlah titik
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 Desember 2025
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pengembangan tanaman berbasis komoditas di Papua.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Indonesia
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Kebutuhan anggaran yang dialokasikan BGN untuk menambah hingga 2.500 SPPG yang menyasar 750 ribu penerima manfaat, diperkirakan mencapai Rp 25 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Indonesia
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Dana otsus, harus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Bagikan