Perwakilan Masyarakat Papua: Oknum Aparat Sebut Kami Monyet!

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 20 Agustus 2019
Perwakilan Masyarakat Papua: Oknum Aparat Sebut Kami Monyet!

Sekelompok masyarakat Papua mendatangi Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat. Foto: MP/Kanu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekelompok masyarakat Papua mendatangi Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka menuntut diusutnya dugaan pelanggaran HAM dalam insiden kerusuhan yang terjadi Manokwari, Papua Barat.

Massa yang didampingi oleh Lokataru Foundation ini menganggap, tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang ini sudah menciderai amanat UUD Pasal 28 D tengang persamaan di muka hukum.

Baca Juga: Soal Kasus Rasisme Papua, Rully Nere: Kami Indonesia!

Sekelompok masyarakat Papua mendatangi Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka menuntut diusutnya dugaan pelanggaran HAM dalam insiden kerusuhan yang terjadi Manokwari, Papua Barat. Foto: MP/Kanu
Sekelompok masyarakat Papua mendatangi Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka menuntut diusutnya dugaan pelanggaran HAM dalam insiden kerusuhan yang terjadi Manokwari, Papua Barat. Foto: MP/Kanu

"Tindakan pelaku rasisme terhadap mahasiswa Papua juga menghinati UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis," kata Research Assitant Lokataru Foundation, Muhammad Elfiansyah Alaydrus di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

Muhammad melanjutkan, penggunaan gas air mata saat menindak para mahaswa juga berlebihan karena mahasiswa di sana sama sekali tak mengancam.

"Hal ini telah melanggar Perkap No 01 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian," kata Muhammad.

Muhammad menambahkan, pihaknya mendesak Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap aksi kekerasan dan ucapan rasisme dari ormas maupun aparat saat penggerebekan hingga penangkapan sejumlah mahasiswa di Asrama Papua, Surabaya.

"Karena ini sudah menyakiti hati rakyat Papua dengan disamakan dengan binatang," jelas Muhammad.

Baca Juga: Menristekdikti Peringatkan Mahasiswa Papua Tetap Jaga Kondusifitas

Polisi dan TNI juga diminta memproses hukum anggotanya yang melakukan tindakan rasisme hingga perusakan.

"Oknum yang melakukan kekerasan harus dihukum dan diungkap ke publik siapa pelakunya," jelas Muhammad yang menggunakan topi Cendrawasih ini.

Sementara itu, perwakilan Pemuda Papua Yerangga mengaku hinaan rasisme seperti Monyet dan babi sudah sering dirasakan masyarakat.

"Ini bukan kali pertama. Sebelumnya ada oknum aparat yang menyebut kami monyet. Percuma Presiden Jokowi pergi pulang balik karena kami dianggap seperti monyet," jelas Yerangga dengan nada tinggi.

Ia hanya berharap, tindakan rasime kepada masyarakat Papua dihentikan.

"Jangan ada lagi diskriminasi terhadap masyarakat Papua. Kami dihina monyet, tapi harta dan kekayaan alam kami diambil semua. Ini kami dibunuh secara perlahan karena kami dianggap seperti monyet," jelas Yerangga.

Untuk diketahui, massa melakukan aksi protes di Manokwari, Papua Barat, menyusul insiden yang terjadi pada mahasiswa asal Papua di Surabaya terkait tudingan perusakan Bendera Merah Putih dan dugaaan rasisme. Massa menebang pohon dan memblokade jalan serta melakukan pembakaran.

Sekelompok masyarakat Papua mendatangi Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka menuntut diusutnya dugaan pelanggaran HAM dalam insiden kerusuhan yang terjadi Manokwari, Papua Barat. Foto: MP/Kanu
Sekelompok masyarakat Papua mendatangi Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka menuntut diusutnya dugaan pelanggaran HAM dalam insiden kerusuhan yang terjadi Manokwari, Papua Barat. Foto: MP/Kanu

Baca Juga: Aparat Negara Diduga Terlibat dalam Insiden Kerusuhan di Manokwari

Massa di Manokwari, Papua Barat, mengamuk dan membakar kompleks Kantor Gubernur. Massa melakukan aksi protes di Manokwari, ibu kota Papua Barat, menyusul insiden yang terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya terkait tudingan perusakan Bendera Merah Putih dan dugaaan rasisme.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, aksi massa ini merebak dipicu hoaks korban meninggal akibat insiden di Surabaya. Padahal, kejadian di Surabaya dan Malang hanya peristiwa kecil yang sudah dilokasir. (Knu)

#Papua #Konflik Papua #Komnas HAM
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Tim Jibom Gegana Brimob Polda Papua amankan dua mortir peninggalan PD II di Jayapura. Sehari sebelumnya, UXO berisiko tinggi ditemukan di Sentani.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Indonesia
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Tim kolaborasi film dokumenter Pesta Babi akhirnya angkat bicara terkait laporan hukum yang diajukan tokoh perempuan adat Malind, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Indonesia
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Pembangunan di Papua harus dibaca secara lebih objektif, yaitu sebagai bagian dari upaya negara memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur, serta perlindungan kedaulatan nasional di wilayah timur Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Lifestyle
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Karya musik digital tersebut secara gamblang mengangkat isu kondisi Papua terkini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 31 Mei 2026
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Indonesia
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan perubahan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Indonesia
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Andreas menegaskan Komnas HAM harus tetap menjadi lembaga independen agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Berita Foto
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin menerima dokumen dari Anggota DPD dalam Rapat Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 22 Mei 2026
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Indonesia
2 Marinir Jadi Korban Pembunuhan Berencana di Maybrat Papua, 7 Pelaku Masih DPO
Dua anggota Marinir tewas dalam penembakan dan penyergapan terencana di Maybrat, Papua Barat Daya.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 April 2026
2 Marinir Jadi Korban Pembunuhan Berencana di Maybrat Papua, 7 Pelaku Masih DPO
Indonesia
3 Jam di Yahukimo, Gibran Akui Kunjungan Kerja Paling Menantang
Gibran mengapresiasi para prajurit TNI yang sudah mengamankan situasi sehingga kunjungan kerja di Yahukimo di tiga lokasi berjalan lancar.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 April 2026
3 Jam di Yahukimo, Gibran Akui Kunjungan Kerja Paling Menantang
Bagikan