Partai Koalisi Desak Anies Segera Deklarasikan Cawapresnya

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 22 Agustus 2023
Partai Koalisi Desak Anies Segera Deklarasikan Cawapresnya

Anies Baswedan. (ANTARA/Darwin Fatir/dok)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku setuju dengan desakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Andi Arief yang meminta Anies Baswedan untuk secepatnya menetapkan wakilnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pasalnya pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024 tinggal hitungan hari yang dibuka mulai 19 Oktober sampai 25 November 2023.

Baca Juga:

Relawan Anies Minta Parpol Pendukung Bijak Menilai Situasi Politik

Adapun waktu pencoblosan capres-cawapres sendiri akan digelar 14 Februari atau tersisa waktu hanya 6 bulan lagi.

"Kita setuju segera deklarasi, kenapa? Karena ini tinggal 6 bulan lagi nih," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Senin (22/8).

Menurut dia, bila Anies sudah deklarasikan pasangannya, partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bisa menyalakan mesih politiknya guna mengenalkan Anies Baswedan ssbagai cawapres.

"Kita tidak punya banyak waktu," paparnya.

Dengan begitu kata dia, pihaknya sepakag dengan elit Demokrat Andi Arief dengan mendesak Anies segera menunjuk sosok yang layak jadi wakilnya.

Baca Juga:

PKS Setuju Demokrat Desak Anies Segera Deklarasi Cawapres

"Jadi saya setuju, kita perlu segera deklarasi dan jangan menunggu yang tidak pasti sebenarnya yang pasti sudah ada," urainya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Andi Arief mendesak Anies Baswedan untuk secepatnya memutuskan pasangannya di Pilpres 2024.

Langkah tersebut juga dianggap Andi Arief untuk mendongkrak pamor Anies yang saat ini berada posisi paling buncit diantara bacapres lainnya yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

"Saya berharap @aniesbaswedan segera mendeklarasikan cawapresnya sebagai taktik menaikkan elektabilitasnya," tulis Andi Arief melalui Twitter pribadinya, Senin (21/8). (Asp)

Baca Juga:

Demokrat Minta NasDem Bijak untuk Segera Umumkan Cawapres Anies

#Anies Baswedan #Partai Demokrat #PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
Partai Demokrat Salurkan Bantuan untuk Kelompok Prasejahtera di Momen Paskah, Diharapkan Meringankan Beban di Tengah Gejolak Kebutuhan
Partai Demokrat melakukan kegiatan sosial dengan penyaluran sembako di Gereja Katolik Santo Andreas, Kedoya, Jakarta Barat, Minggu (12/4).
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Partai Demokrat Salurkan Bantuan untuk Kelompok Prasejahtera di Momen Paskah, Diharapkan Meringankan Beban di Tengah Gejolak Kebutuhan
Bagikan