PKS Setuju Demokrat Desak Anies Segera Deklarasi Cawapres

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 21 Agustus 2023
PKS Setuju Demokrat Desak Anies Segera Deklarasi Cawapres

Bacapres Anies Baswedan (kanan) di Museum dan Galeri SBY*ANI di Pacitan, Kamis (17/8/2023) (ANTARA/Destyan Handri Sujarwoko)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) buka suara soal desakan Partai Demokrat agar calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan segera memutuskan cawapresnya.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya sepakat dengan Demokrat. Menurutnya, Anies harus segera menentukan figur cawapres mengingat waktu pelaksanaan Pemilu 2024 semakin dekat.

“Kita setuju segera deklarasi, kenapa? Karena ini tinggal 6 bulan lagi nih. Waktu enam bulan itu waktu paling minimal untuk kita bisa penetrasi ke akar rumput yang efektif,” kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/8).

Baca Juga:

Demokrat Minta NasDem Bijak untuk Segera Umumkan Cawapres Anies

Mardani menyebut, KPP tidak memiliki waktu banyak untuk menunda-nunda deklarasi cawapres pendamping Anies. Sebab, jika dibandingkan dengan capres lain, Anies tidak memiliki infrastruktur politik yang mewah.

“Kalau Pak Prabowo katakan, Mas Ganjar itu punya, Prabowo panggungnya panjang, Mas Ganjar sampai September ini masih oke, terus PDIP punya infrastruktur yang bagus, kepala daerah banyak mau bikin acara bagus,” tutur Mardani.

“Jadi saya setuju, kita perlu segera deklarasi dan jangan menunggu yang tidak pasti, sebenarnya yang pasti sudah ada,” imbuhnya.

Baca Juga:

PKS Klaim akan Totalitas Menangkan Anies di Pemilu 2024

Menurut Mardani, cawapres yang akan maju mendampingi Anies sudah mengerucut ke satu nama.

“Tetapi tentu kita hargai ketika ada pendapat lain, tapi pendapat lain juga perlu menghargai kesepakatan besar yang memang sudah terbentuk,” ungkapnya.

Namun, kata Mardani, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tengah mencari momentum yang tepat untuk mengumumkan nama cawapres.

“Ketika berbincang Mas Anies mengatakan cari momentum, kemudian memastikan bahwa nanti sudah ditentukan dia akan terus meningkat momentumnya, jangan sampai berhenti atau turun,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Berpeluang Jadi Cawapres Ganjar, Gibran: Saya Menunggu Tawaran Cawapres Anies

#Anies Baswedan #Partai Politik #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan