Demokrat Minta NasDem Bijak untuk Segera Umumkan Cawapres Anies

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 21 Agustus 2023
Demokrat Minta NasDem Bijak untuk Segera Umumkan Cawapres Anies

Anies Baswedan. (ANTARA/Darwin Fatir/dok)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MeraPutih.com - Belum ada titik terang atau tanda-tanda bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan segera mengumumkan cawapres pendampingnnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Andi Arief mendesak Anies Baswedan untuk secepatnya memutuskan siapa cawapres yang bakal mendampinginya.

Langkah tersebut juga dianggap Andi Arief untuk mendongkrak pamor Anies yang saat ini berada posisi paling buncit di antara capres lain, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Baca Juga:

PKS Klaim akan Totalitas Menangkan Anies di Pemilu 2024

"Saya berharap @aniesbaswedan segera mendeklarasikan cawapresnya sebagai taktik menaikkan elektabilitasnya," tulis Andi Arief melalui Twitter pribadinya, Senin (21/8).

Andi Arief juga meminta Partai NasDem untuk bisa bersikap bijak dalam menyikapi keputusan Anies dalam menentukan wakilnya nanti.

"Beberapa kawan dari NasDem harap lebih bijak soal ini. Adapun Tim 8 segera mengevaluasi capaiannya," tuturnya.

Baca Juga:

Berpeluang Jadi Cawapres Ganjar, Gibran: Saya Menunggu Tawaran Cawapres Anies

Bawahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini pula meminta Anies untuk menyamarakatan sikap pada partai koalisi perubahan baik Partai Demokrat, NasDem dan PKS. Menurut dia, semua partai koalisi mempunyai andil dalam pencalonan Anies.

"Buat @aniesbaswedan harus memperlakukan 3 partai dengan posisi yang sama. Tidak ada partai yang diberi keistimewaan," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Disambut Ribuan Orang di Bandung

#Anies Baswedan #Pilpres #Pemilu #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan